Wabup Suiasa Ikuti HLM TPID dan TP2DD Bali
MANGUPURA, NusaBali - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Senin (18/12).
Pada kesempatan tersebut, Wabup Suiasa menyampaikan terima kasih karena mulai 2024, Badung akan menjadi daerah mandiri penilaian atau penghitungan tingkat inflasi.
HLM dipimpin langsung Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. Kegiatan tersebut diikuti Bupati/Walikota se-Bali serta Perangkat Daerah Provinsi Bali.
Wabup Suiasa mengatakan, menjadi tantangan yang berat bagi Badung dalam pengendalian inflasi. Hal ini tidak lepas dari Badung sebagai daerah pariwisata dan daerah konsumtif. “Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dengan membuka kerja sama antar daerah, operasi pasar dan lainnya,” ujarnya.
Wabup Suiasa menambahkan, karena Bali sudah sepakat melaksanakan pola pembangunan semesta berencana, maka dalam pengendalian inflasi juga harus semesta. Untuk itu, Wabup Suiasa mendorong di Provinsi Bali memiliki blue print terkait dengan pertanian, sehingga Bali dapat mewujudkan kedaulatan pangan.
“Blue print ini dalam rangka mengetahui kondisi dan kebutuhan komoditas pangan di setiap kabupaten, sehingga kedaulatan pangan bisa terwujud,” kata Wabup Suiasa.
Sementara mengenai P2DD, lanjut wabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini, Badung sudah maksimal pelaksanaannya. Hampir seluruh transaksi sudah menggunakan digitalisasi, sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan aktif, di mana inflasi di Bali year to year relatif terkendali. Dijelaskan, Bali harus mampu menjaga ketersediaan pasokan pangan. Tentunya dengan intensifikasi pertanian, melakukan gerakan menanam, kerja sama antar daerah, memastikan kelancaran distribusi, memanfaatkan perdagangan digital, memastikan keterjangkauan harga, melakukan operasi pasar murah dan komunikasi yang efektif.
“Upaya memantapkan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) dilakukan dengan memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder, bersama-sama ngrombo (gotong royong) untuk menjaga kecukupan ketersediaan kebutuhan pangan,” katanya. @ ind
HLM dipimpin langsung Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. Kegiatan tersebut diikuti Bupati/Walikota se-Bali serta Perangkat Daerah Provinsi Bali.
Wabup Suiasa mengatakan, menjadi tantangan yang berat bagi Badung dalam pengendalian inflasi. Hal ini tidak lepas dari Badung sebagai daerah pariwisata dan daerah konsumtif. “Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dengan membuka kerja sama antar daerah, operasi pasar dan lainnya,” ujarnya.
Wabup Suiasa menambahkan, karena Bali sudah sepakat melaksanakan pola pembangunan semesta berencana, maka dalam pengendalian inflasi juga harus semesta. Untuk itu, Wabup Suiasa mendorong di Provinsi Bali memiliki blue print terkait dengan pertanian, sehingga Bali dapat mewujudkan kedaulatan pangan.
“Blue print ini dalam rangka mengetahui kondisi dan kebutuhan komoditas pangan di setiap kabupaten, sehingga kedaulatan pangan bisa terwujud,” kata Wabup Suiasa.
Sementara mengenai P2DD, lanjut wabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini, Badung sudah maksimal pelaksanaannya. Hampir seluruh transaksi sudah menggunakan digitalisasi, sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan aktif, di mana inflasi di Bali year to year relatif terkendali. Dijelaskan, Bali harus mampu menjaga ketersediaan pasokan pangan. Tentunya dengan intensifikasi pertanian, melakukan gerakan menanam, kerja sama antar daerah, memastikan kelancaran distribusi, memanfaatkan perdagangan digital, memastikan keterjangkauan harga, melakukan operasi pasar murah dan komunikasi yang efektif.
“Upaya memantapkan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) dilakukan dengan memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder, bersama-sama ngrombo (gotong royong) untuk menjaga kecukupan ketersediaan kebutuhan pangan,” katanya. @ ind
Komentar