Surat Suara Pilpres 2024 Tiba di Denpasar

Untuk mengamankan gudang logistik Pemilu itu Polresta Denpasar menempatkan 14 personel yang dibagi dalam tiga regu.

Pada Rabu (20/12) pagi personel Operasi Mantap Brata Agung 2024 Polresta Denpasar dipimpin Karendal Ops Kompol I Ketut Tomiyasa mengamankan kedatangan logistik Pemilu berupa surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024. Pengawalan ini untuk memastikan logistik tersebut tidak disalahgunakan pihak yang yang tak bertanggung jawab. "Selama ini Polresta Denpasar sudah melakukan koordinasi yang baik dengan KPU dan Bawaslu Kota Denpasar dalam rangka pengamanan gudang logistik Pemilu. Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran," ucap Kompol Tomiyasa.

Kompol Tomiyasa mengatakan Polresta Denpasar menempatkan 14 personel pengamanan yang terbagi dalam tiga regu yang bertugas selama 12 jam mengamankan gudang logistik Pemilu yang terletak di Jalan Gatot Subroto 400 X Denpasar dan GOR Kompayang Sujana Denpasar. Bahkan karena intensitas kegiatan di gudang logistik meningkatkan Polresta juga menerjunkan personel Polwan untuk melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah terhadap pekerja maupun karyawan yang melakukan sortir dan pelipatan surat suara.

Sementara Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni mengungkapkan pihaknya sudah menerima surat suara Pilpres, karena khusus jenis surat suara ini dan untuk pemilihan DPD RI tidak diproses oleh jajaran Provinsi Bali, melainkan langsung di KPU RI.

“Hari ini (kemarin) bertepatan dengan Hari Raya Pagerwesi, kami KPU Denpasar menerima logistik surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dari rekanan di Kudus, Jawa Tengah yang tiba tadi di sini di gudang logistik GOR Kompyang Sujana,” kata Sekar Anggraeni. Mereka menerima kedatangan truk logistik dari percetakan di Jawa Tengah sekitar pukul 07.00 Wita, yang mana truk logistik tersebut mengangkut 254 kardus surat suara. Masing-masing kardus berisi 2.000 lembar surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan kardus terakhir berisi 1.697, sehingga total yang diterima sebanyak 507.697 lembar.

“Itu terdiri dari surat suara untuk pemilih yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 495.896 orang, ditambah 2 persen surat suara cadangan dan 1.000 lembar surat suara jika dilakukan pemungutan suara ulang,” ujar Sekar. Saat ini, seluruh surat suara masih tersimpan rapi di gudang logistik KPU Denpasar, untuk selanjutnya disortir guna memastikan ada-tidaknya surat suara yang rusak kemudian dilakukan pelipatan oleh relawan pelipat surat suara.

Proses ini rencananya dilakukan setelah tanggal 28 Desember 2023, karena saat ini relawan yang terdiri dari 170 orang tersebut masih bertugas menyelesaikan pelipatan surat suara DPRD Kota Denpasar. Dari catatannya, Sekar melihat proses pelipatan tak memakan waktu terlalu lama seperti surat suara DPR RI dan DPRD provinsi yang sama sejumlah 507.697 selesai dalam 5-7 hari, sehingga DPRD Kota Denpasar dengan jumlah 511.697 lembar diperkirakan dapat selesai dalam 3 hari. Penyelenggara berencana melakukan pelipatan surat suara DPRD Kota Denpasar pada 21-23 Desember, selanjutnya pada 24 Desember akan dilakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara, 25 Desember Hari Raya Natal, dan 26-27 Desember Hari Piodalan di Kantor KPU Denpasar.

Setelah itu, mereka akan melanjutkan pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sembari menunggu kedatangan surat suara DPD dari KPU RI. “Sebelumnya kami sudah menerima tiga jenis surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kota Denpasar dari PT Temprina di Ubung, kemudian yang hari ini pilpres artinya tersisa satu lagi surat suara pemilihan DPD yang kemungkinan baru akan kami terima sesuai informasi dari KPU RI pada awal Januari,” kata Sekar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Denpasar I Putu Hardy Sarjana yang turut hadir dalam proses distribusi surat suara kemarin mengatakan tugasnya sebagai pengawas memastikan logistik kali ini sampai sesuai ketentuan. Kepada media, ia memastikan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tersegel dengan baik sejak pertama sampai di gudang logistik Badung dan sekarang gudang logistik Denpasar. “Kami disini mengawasi memastikan sudah sesuai peruntukannya berapa kotak berapa eksemplar yang didistribusikan itu dicatat, kami awasi penurunan dari gudang Badung sampai gudang Denpasar masih tersegel kami melihat dari disegel sampai dibukanya,” ujar Hardy.

Terpisah KPU Provinsi Bali menyatakan ada potensi kerawanan distribusi logistik Pemilu di Buleleng dan Klungkung sehingga diperlukan simulasi khusus. Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengungkapkan, Kabupaten Buleleng dan Klungkung memiliki karakteristik demografis dan geografis yang unik. Buleleng adalah kabupaten terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di Bali. Sedangkan, Klungkung punya wilayah kepulauan yakni Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.

"Tanggal 21-22 Desember dan 23-24 Desember kami lakukan simulasi distribusi logistik di dua tempat yaitu Buleleng dan Klungkung. Karena dua tempat ini, satu punya wilayah dan penduduk terbesar. Satunya lagi punya pulau," ujar Lidartawan di Denpasar, Selasa (19/12). Kondisi di dua kabupaten ini mendorong KPU untuk menyiapkan berbagai antisipasi dan mitigasi risiko yang mungkin terjadi saat pendistribusian logistik pemilu. Di samping itu, Lidartawan menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kesalahan manajemen logistik di Buleleng pada Pemilu 2019 silam terulang.

Kala itu, logistik pemilu di beberapa tempat di Buleleng mengalami keterlambatan selama dua jam sejak Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka. Padahal, logistik pemilu sudah harus ada di lokasi atau setidaknya di pool yang dipusatkan di kecamatan pada H-1 hari pencoblosan. Simulasi ini, kata Lidartawan, bakal menyusun model, perhitungan, dan menguji coba proses distribusi. Beberapa hal yang diperhatikan mulai dari teknis pengangkutan logistik, biaya yang diperlukan, dan langkah-langkah mitigasi risiko, serta pelibatan institusi lintas sektor. "Di Klungkung itu kalau mau sewa mobil kan tidak bisa sehari seperti di sini. Mereka itu per tujuan. Nah, satuan biaya di Klungkungkan berbeda nanti. Dan, harus dilihat juga, misalnya, kapal roro itu kapan keberangkatan terakhirnya, logistik ini harus sudah ada di tujuan sebelum jam itu," jelas Lidartawan.

Lanjut mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli dua periode ini, pihaknya telah bekerja sama dengan Sat Polair Polres Klungkung jika terjadi risiko tertinggal kapal pengangkut. Begitu pula dengan institusi integral Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Dalam penyusunan model distribusi ini kami juga melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena merekalah yang tahu medan di daerahnya sendiri. Sehingga benar-benar riil kami bisa tahu pemetaan distribusi logistik itu nanti seperti apa," tandas Lidartawan. 7 pol, ant, ol1