Potensi Migas di Laut Buleleng Dipetakan
Nelayan Minta Ganti Rugi Rumpon dan Penghasilan Selama Survey
Proses survey akan menggunakan kapal streamer dari China dengan estimasi waktu selama 30 hari, jarak 12 mil dari garis pantai dengan kedalaman 600-800 meter.
SINGARAJA, NusaBali
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Buleleng mengumpulkan seluruh nelayan di Buleleng di gedung Laksmi Graha, Rabu (27/12) kemarin.
Nelayan diberikan sosialisasi terkait rencana survei seismik 2D dan 3D yang akan dilakukan oleh PT Technical Geophysical Services (TGS) Indonesia. Survei seismik ini bertujuan untuk mengetahui potensi minyak dan gas (migas) di laut utara Buleleng.
Rencananya PT TGS Indonesia akan memulai proses survey pada Jumat (29/12) yang akan diawali dengan pembersihan jalur yang akan dilalui kapal survey. Proses survey akan menggunakan kapal streamer dari China dengan estimasi waktu selama 30 hari, jarak 12 mil dari garis pantai dengan kedalaman 600-800 meter.
Senior Public Relation PT TGS, Sholahudin Achmad mengatakan, survey seismik 2D dan 3D ini merupakan inisiasi dari perusahaan untuk mendapatkan data potensi migas bawah laut Indonesia. Laut utara Buleleng dipilih untuk menjadi objek survey karena sejauh ini belum ada data terkait potensi migas bawah laut.
“Dari 120 cekungan di laut yang biasanya menjadi blok migas baru 50 persen yang ada datanya. Karena biayanya sangat mahal perlu kapal besar khusus. Mudah-mudahan satu yang belum ini ada datanya termasuk yang ini (laut utara Buleleng),” terang Sholahudin.
Dia menyebut proses survey akan diawali dengan pembersihan jalur yang akan dilalui kapal. Salah satunya rumpon-rumpon nelayan akan diangkat dan dibersihkan. Sehingga tidak mengganggu proses survey. Setelah jalur lintasan bersih, kapal survey baru akan tiba dan memulai pengambilan data pada 7 Januari 2024 mendatang. Hasil survey nanti akan diserahkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam RI.
“Hari ini kami melakukan sosialisasi agar nelayan tidak kaget. Rumpon harus diangkat selama survey. Karena kalau tidak dibersihkan bisa membahayakan keselamatan kapal dan pelayaran. Kami juga bersama nelayan merumuskan berapa ganti rugi rumpon dan penghasilan mereka ketika tidak melaut selama survey berlangsung,” ucap Sholahudin.
Sementara itu, Perbekel Desa Kubutambahan Gede Pariadnyana mengatakan, yang harus dipikirkan PT TGS tidak hanya penggantian biaya pembuatan rumpon nelayan. Tetapi juga potensi kehilangan penghasilan saat mereka tidak melaut saat proses survey dilakukan.
Pariadnyana menyebut di Desa Kubutambahan ada 300 nelayan yang bergantung sumber penghasilannya dari 144 rumpon di tengah laut. “Rumpon-rumpon ini dibuat dari kredit bank. Saat proses survey mereka tidak bisa melaut bahkan setelah survey perlu waktu untuk memulai kembali 3-4 bulan, tentu penghasilannya berkurang. Ini juga agar dikoordinasikan ke bank untuk memahami situasi warga kami,” ungkap Pariadnyana.
Di tempat yang sama, nelayan asal Kubutambahan Gede Sumertadana, menyebut yang terpenting dalam tahap survei seismik ini hak nelayan dapat terpenuhi. Yang menjadi ganjalan nelayan, setelah survey selesai dilakukan, mereka memerlukan waktu cukup lama untuk menyiapkan rumpon-rumpon mereka.
“Masalah program pemerintah kami sebagai rakyat tidak bisa melarang. Kami hanya ingin hak kompensasi tidak hanya penggantian rumpon saja. Karena setelah dibersihkan dan memulai lagi kami perlu waktu yang cukup lama,” papar Sumertadana.
Keberadaan rumpon bagi nelayan sangat penting untuk menangkap ikan di perairan dalam. Rumpon menjadi sarana untuk mendatangkan ikan-ikan. Pada musim tertentu dalam satu hari satu rumpon dapat mendatangkan 3-7 ton ikan.7 k23
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Buleleng mengumpulkan seluruh nelayan di Buleleng di gedung Laksmi Graha, Rabu (27/12) kemarin.
Nelayan diberikan sosialisasi terkait rencana survei seismik 2D dan 3D yang akan dilakukan oleh PT Technical Geophysical Services (TGS) Indonesia. Survei seismik ini bertujuan untuk mengetahui potensi minyak dan gas (migas) di laut utara Buleleng.
Rencananya PT TGS Indonesia akan memulai proses survey pada Jumat (29/12) yang akan diawali dengan pembersihan jalur yang akan dilalui kapal survey. Proses survey akan menggunakan kapal streamer dari China dengan estimasi waktu selama 30 hari, jarak 12 mil dari garis pantai dengan kedalaman 600-800 meter.
Senior Public Relation PT TGS, Sholahudin Achmad mengatakan, survey seismik 2D dan 3D ini merupakan inisiasi dari perusahaan untuk mendapatkan data potensi migas bawah laut Indonesia. Laut utara Buleleng dipilih untuk menjadi objek survey karena sejauh ini belum ada data terkait potensi migas bawah laut.
“Dari 120 cekungan di laut yang biasanya menjadi blok migas baru 50 persen yang ada datanya. Karena biayanya sangat mahal perlu kapal besar khusus. Mudah-mudahan satu yang belum ini ada datanya termasuk yang ini (laut utara Buleleng),” terang Sholahudin.
Dia menyebut proses survey akan diawali dengan pembersihan jalur yang akan dilalui kapal. Salah satunya rumpon-rumpon nelayan akan diangkat dan dibersihkan. Sehingga tidak mengganggu proses survey. Setelah jalur lintasan bersih, kapal survey baru akan tiba dan memulai pengambilan data pada 7 Januari 2024 mendatang. Hasil survey nanti akan diserahkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam RI.
“Hari ini kami melakukan sosialisasi agar nelayan tidak kaget. Rumpon harus diangkat selama survey. Karena kalau tidak dibersihkan bisa membahayakan keselamatan kapal dan pelayaran. Kami juga bersama nelayan merumuskan berapa ganti rugi rumpon dan penghasilan mereka ketika tidak melaut selama survey berlangsung,” ucap Sholahudin.
Sementara itu, Perbekel Desa Kubutambahan Gede Pariadnyana mengatakan, yang harus dipikirkan PT TGS tidak hanya penggantian biaya pembuatan rumpon nelayan. Tetapi juga potensi kehilangan penghasilan saat mereka tidak melaut saat proses survey dilakukan.
Pariadnyana menyebut di Desa Kubutambahan ada 300 nelayan yang bergantung sumber penghasilannya dari 144 rumpon di tengah laut. “Rumpon-rumpon ini dibuat dari kredit bank. Saat proses survey mereka tidak bisa melaut bahkan setelah survey perlu waktu untuk memulai kembali 3-4 bulan, tentu penghasilannya berkurang. Ini juga agar dikoordinasikan ke bank untuk memahami situasi warga kami,” ungkap Pariadnyana.
Di tempat yang sama, nelayan asal Kubutambahan Gede Sumertadana, menyebut yang terpenting dalam tahap survei seismik ini hak nelayan dapat terpenuhi. Yang menjadi ganjalan nelayan, setelah survey selesai dilakukan, mereka memerlukan waktu cukup lama untuk menyiapkan rumpon-rumpon mereka.
“Masalah program pemerintah kami sebagai rakyat tidak bisa melarang. Kami hanya ingin hak kompensasi tidak hanya penggantian rumpon saja. Karena setelah dibersihkan dan memulai lagi kami perlu waktu yang cukup lama,” papar Sumertadana.
Keberadaan rumpon bagi nelayan sangat penting untuk menangkap ikan di perairan dalam. Rumpon menjadi sarana untuk mendatangkan ikan-ikan. Pada musim tertentu dalam satu hari satu rumpon dapat mendatangkan 3-7 ton ikan.7 k23
Komentar