Adi Arnawa Dorong OPD Akselerasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Terintegrasi
MANGUPURA, NusaBali - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat, dalam rangka menindaklanjuti arahan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (3/1). Pengarahan ini terkait optimalisasi pelaksanaan program kerja di tahun 2024 dalam hal pelayanan publik.
Sekda Adi Arnawa mengatakan, jajaran OPD dan Camat dikumpulkan dalam rangka introspeksi dan evaluasi pelayanan publik selama 2023 agar lebih baik di tahun 2024. “Berdasarkan arahan Bapak Bupati/Wakil Bupati, saya mengumpulkan jajaran Kepala OPD dan seluruh Camat dalam rangka introspeksi dan evaluasi dalam membahas kelemahan-kelemahan kita di 2023. Agar di 2024 kita bisa mengakselerasi percepatan pelayanan publik kepada masyarakat di segala sektor,” ujar Adi Arnawa.
Salah satu hal yang disorot dalam rapat tersebut yakni soal maraknya pengaduan masyarakat Badung di media sosial (medsos). Pengaduan tersebut terkait keluhan di bidang publik yang meliputi sektor infrastruktur, lingkungan, lalu lintas, kebencanaan, ekonomi, kesehatan hingga sosial budaya.
Menurut Adi Arnawa, selama ini kinerja OPD dinilai sudah baik dalam melaksanakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Badung. Namun, kinerja semua OPD harus digenjot lagi di 2024, sehingga apabila ada keluhan masyarakat, OPD bisa mencarikan solusi dan mengeksekusinya dengan cepat.
“Selama ini kinerja OPD sudah baik, namun kita harus tetap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di berbagai sektor. Terlebih Badung merupakan tujuan pariwisata internasional. Tentu peningkatan pelayanan sektor publik harus tetap kita fokuskan,” tegas Adi Arnawa.
Di samping itu, birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini juga terus mendorong OPD untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Menurut Adi Arnawa, bupati memiliki concern yang sangat tinggi terhadap digitalisasi sebagai strategi untuk mengefisienkan cara kerja pemerintah Kabupaten Badung.
“Digitalisasi birokrasi meliputi administrasi hingga ke pengaduan masyarakat akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Namun, sesuai arahan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, digitalisasi ini bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di seluruh OPD dalam satu platform aplikasi,” jelas Adi Arnawa. @ ind
Salah satu hal yang disorot dalam rapat tersebut yakni soal maraknya pengaduan masyarakat Badung di media sosial (medsos). Pengaduan tersebut terkait keluhan di bidang publik yang meliputi sektor infrastruktur, lingkungan, lalu lintas, kebencanaan, ekonomi, kesehatan hingga sosial budaya.
Menurut Adi Arnawa, selama ini kinerja OPD dinilai sudah baik dalam melaksanakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Badung. Namun, kinerja semua OPD harus digenjot lagi di 2024, sehingga apabila ada keluhan masyarakat, OPD bisa mencarikan solusi dan mengeksekusinya dengan cepat.
“Selama ini kinerja OPD sudah baik, namun kita harus tetap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di berbagai sektor. Terlebih Badung merupakan tujuan pariwisata internasional. Tentu peningkatan pelayanan sektor publik harus tetap kita fokuskan,” tegas Adi Arnawa.
Di samping itu, birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini juga terus mendorong OPD untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Menurut Adi Arnawa, bupati memiliki concern yang sangat tinggi terhadap digitalisasi sebagai strategi untuk mengefisienkan cara kerja pemerintah Kabupaten Badung.
“Digitalisasi birokrasi meliputi administrasi hingga ke pengaduan masyarakat akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Namun, sesuai arahan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, digitalisasi ini bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di seluruh OPD dalam satu platform aplikasi,” jelas Adi Arnawa. @ ind
Komentar