Atikoh Sebut Nilai Bansos Akan Dihapus adalah Hoaks
JAKARTA, NusaBali - Istri calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menjawab keraguan masyarakat soal keberlanjutan program-program kerakyatan seperti bantuan sosial (bansos) yang selama ini sudah berjalan. Atikoh, menegaskan isu yang menyebut program tersebut akan dihapus jika Ganjar-Mahfud menang, adalah hoaks dan tidak benar.
Atikoh menyampaikan itu, dalam sambutannya di acara Senam Ceria dan Line Dance Masal di kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/1). “Kemarin ada pertanyaan dari masyarakat, katanya kalau Ganjar-Mahfud jadi pemenang, nanti bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu akan dihilangkan, itu hoaks. Itu hoaks informasi yang digunakan untuk menyesatkan kita semua,” ujar Atikoh dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Atikoh memastikan program kerakyatan dari pemerintah yang sudah berjalan, akan lebih terintegrasi dengan program lainnya dan lebih optimal di era Ganjar-Mahfud kelak. “Justru Ganjar-Mahfud akan terus meningkatkan program-program yang pro rakyat. Akan mengoptimalkan tujuan penerima, seperti program yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan,” imbuh Atikoh.
Lantaran itu, lanjut Atikoh, adalah kunci untuk meningkatkan SDM yang ada di masyarakat. “Jika dalam program kerakyatan sebelumnya pemerintah menggunakan banyak kartu, maka Ganjar-Mahfud menyederhanakan birokrasi dan data yang ada lewat KTP Sakti,” tegas Atikoh.
Dengan demikian, maka penyaluran program kerakyatan lebih mudah dan tepat sasaran. Artinya, masyarakat yang menerima memang benar-benar tidak pernah menerima bantuan. Di era Ganjar-Mahfud akan memperoleh bantuan negara.
“Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh. Kok saya tidak mendapat bansos, yang petani tidak mendapat pupuk bersubsidi. Dengan adanya KTP Sakti, maka nanti datanya akan terintegrasi, dan itu akan membuat penyederhanaan dari penyalurannya karena cukup pakai KTP. Tidak usah pakai kartu-kartu lain tapi cukup satu kartu, sehingga datanya akan mudah di-update,” jelas Atikoh.
Selain KTP Sakti, salah satu program kerakyatan lain yang bakal dioptimalkan Ganjar-Mahfud adalah wajib belajar 12 tahun. Mulai dari SD hingga pendidikan menengah, dan sistem pendidikan SMK yang terintegrasi dengan asrama atau boarding school. “Ada wajib belajar 12 tahun, jadi sampai SMA pendidikan menengah itu akan difasilitasi negara, salah satunya SMK yang boarding school,” kata Atikoh.k22
Komentar