Jumlah Pengusaha Lebih Banyak dari Produknya
BBPOM Denpasar Sosialisasikan Izin Edar Produk UMKM
DENPASAR, NusaBali - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar mengadakan kegiatan Gebyar UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) Bali dengan tema ‘Sosialisasi Peraturan Obat dan Makanan Pelaku Usaha UMKM’, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (18/1). Kegiatan untuk mendorong agar produk UMKM yang memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) meningkat jumlahnya.
Sebanyak 150 pelaku UMKM di 4 kabupaten/kota, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan mengikuti kegiatan sosialisasi. Kepala BBPOM Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni menyampaikan, jumlah produk UMKM yang telah memiliki izin edar jumlahnya masih sangat sedikit dibanding jumlah pelaku UMKM yang diperkirakan berjumlah 350.000 usaha.
Padahal, izin edar sangat penting untuk menjamin keamanan produk UMKM yang beredar di pasaran, termasuk untuk menyuplai kebutuhan di sektor pariwisata. “Karena BPOM ranahnya mengawasi obat, kosmetik dan pangan maka kami mengundang UMKM yang berkecimpung di bidang itu untuk mendapatkan wawasan tentang peraturan obat dan makanan,” ujar Aryapatni.
Lebih jauh, dia mengatakan bahwa secara nasional BPOM telah memberikan kemudahan kepada UMKM di bidang registrasi sarana produksi maupun produk. Bahkan UMKM dibantu hingga bisa mengeluarkan produknya. “Kami memberikan diskon 50 persen registrasi produk, sampai uji laboratorium gratis bagi UMKM yang registrasi di BPOM,” tegas Aryapatni.
Menurutnya hal tersebut sesuai dengan semangat BPOM untuk membantu UMKM mengeluarkan produk dengan target 26 UMKM pada tahun ini. “Jikapun yang mendaftar jumlahnya lebih dari target, tetap kita akan dampingi,” tambahnya.
Untuk mendukung hal tersebut BBPOM Denpasar sudah merekrut lima fasilitator di Bali untuk membentuk sekitar 25 fasilitator di seluruh kabupaten/kota di Bali. “Sehingga para fasilitator tersebut yang akan mendampingi para UMKM di Bali,” tutupnya.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali (Sekda) Dewa Made Indra saat membuka kegiatan menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali selalu mendukung dan mendorong pertumbuhan UMKM di Bali. Karena UMKM membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Bali.
Sekda Dewa Indra mengungkapkan, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam membantu UMKM di Bali. “Salah satu program pemerintah dalam membantu permodalan UMKM adalah dengan KUR. Nah, jika UMKM kesulitan dalam penjaminan, Pemprov Bali membentuk Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) Bali Mandara untuk membantu para UMKM yang terhalang penjaminan,” jelas mantan Karo Keuangan Pemprov Bali ini.
Selain itu, Pemprov Bali juga gencar menyosialisasikan kepada pihak hotel dan restoran untuk menggunakan produk lokal yang diproduksi oleh UMKM Bali. Tidak hanya menyosialisasikan, bahkan hal itu sudah tertuang dalam Pergub Bali Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
Ditegaskan Dewa Indra, para pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi yang baik tentang standar produksi bahan pangan dan kosmetik, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi konsumen. “Para pelaku UMKM perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang peraturan obat dan makanan, serta bagaimana cara mengolahnya dan mengemasnya,” tegas mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali ini. cr78.
Padahal, izin edar sangat penting untuk menjamin keamanan produk UMKM yang beredar di pasaran, termasuk untuk menyuplai kebutuhan di sektor pariwisata. “Karena BPOM ranahnya mengawasi obat, kosmetik dan pangan maka kami mengundang UMKM yang berkecimpung di bidang itu untuk mendapatkan wawasan tentang peraturan obat dan makanan,” ujar Aryapatni.
Lebih jauh, dia mengatakan bahwa secara nasional BPOM telah memberikan kemudahan kepada UMKM di bidang registrasi sarana produksi maupun produk. Bahkan UMKM dibantu hingga bisa mengeluarkan produknya. “Kami memberikan diskon 50 persen registrasi produk, sampai uji laboratorium gratis bagi UMKM yang registrasi di BPOM,” tegas Aryapatni.
Menurutnya hal tersebut sesuai dengan semangat BPOM untuk membantu UMKM mengeluarkan produk dengan target 26 UMKM pada tahun ini. “Jikapun yang mendaftar jumlahnya lebih dari target, tetap kita akan dampingi,” tambahnya.
Untuk mendukung hal tersebut BBPOM Denpasar sudah merekrut lima fasilitator di Bali untuk membentuk sekitar 25 fasilitator di seluruh kabupaten/kota di Bali. “Sehingga para fasilitator tersebut yang akan mendampingi para UMKM di Bali,” tutupnya.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali (Sekda) Dewa Made Indra saat membuka kegiatan menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali selalu mendukung dan mendorong pertumbuhan UMKM di Bali. Karena UMKM membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Bali.
Sekda Dewa Indra mengungkapkan, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam membantu UMKM di Bali. “Salah satu program pemerintah dalam membantu permodalan UMKM adalah dengan KUR. Nah, jika UMKM kesulitan dalam penjaminan, Pemprov Bali membentuk Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) Bali Mandara untuk membantu para UMKM yang terhalang penjaminan,” jelas mantan Karo Keuangan Pemprov Bali ini.
Selain itu, Pemprov Bali juga gencar menyosialisasikan kepada pihak hotel dan restoran untuk menggunakan produk lokal yang diproduksi oleh UMKM Bali. Tidak hanya menyosialisasikan, bahkan hal itu sudah tertuang dalam Pergub Bali Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
Ditegaskan Dewa Indra, para pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi yang baik tentang standar produksi bahan pangan dan kosmetik, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi konsumen. “Para pelaku UMKM perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang peraturan obat dan makanan, serta bagaimana cara mengolahnya dan mengemasnya,” tegas mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali ini. cr78.
Komentar