Dana Pungutan Diminta Konsisten untuk Melindungi Alam dan Budaya
Dispar Bali Pastikan Kesiapan Lakukan Pungutan Wisman Mulai 14 Februari 2014
Pungutan Wisman Rp150 ribu per orang mulai 14 Februari perlu diikuti peningkatan layanan untuk memberikan kenyamanan dalam pariwisata berkelanjutan
DENPASAR, NusaBali
Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali, Tjokorda Bagus Pemayun memastikan pungutan sebesar Rp150.000 kepada wisatawan mancanegara (Wisman) siap diterapkan sesuai dengan jadwal mulai 14 Februari 2024 nanti. Untuk itu counter (gerai) berikut personel akan dipersiapkan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan pintu-pintu masuk Bali lainnya.
“Sudah siap,” ujar Tjok Bagus Pemayun di sela Peluncuran Calender of Event 2024 di Ruang Rapat Kantor Dinas Pariwisata Bali, Jalan Letjen S Parman, Niti Mandala, Denpasar, Selasa (23/1). Counter yang dipersiapkan di bandara nanti 1 buah, namun ukurannya cukup besar, sehingga bisa dilayani lebih banyak petugas. Personelnya nanti 3 orang dari Dispar Bali dan dari bank persepsi 2-3 orang. “Jadi enam orang semuanya,” ujarnya.
Selain di Bandara Ngurah Rai, counter juga disiapkan di Pelabuhan Benoa Denpasar. “Di Pelabuhan lebih mudah, karena ada agent ship yang memungut,” ungkapnya. Sedangkan di pintu masuk yang lain, yakni Pelabuhan Padangbai dan Gilimanuk akan dikomunikasikan lagi. Memang dari sisi prosentase tidak begitu besar (jumlah wisman yang masuk), namun itu untuk memberi rasa keadilan, sehingga di pintu masuk manapun akan dipasang counter.
“Sosialisasi sudah berlangsung secara online, baik itu dengan konsulat yang ada di Bali maupun kedutaan,” ujarnya. Owner kapal pesiar juga sudah datang mengambil inisiatif dan beberapa konsul juga sudah datang. Lanjutnya Kedutaan Besar RI di luar negeri sudah disurati untuk sosialisasi. “Duta besar RI di beberapa negara, ratusan itu, Kantor Perwakilan orang asing yang ada di Jakarta, Konsulat yang ada di Bali,” beber Tjok Bagus Pemayun.
Selain itu, Kemenparekraf, Kemenhub dan Kemenlu. Kata Tjok Bagus pihaknya diminta tambahan untuk menginformasikan kepada Kementerian Kominfo untuk membantu mensosialisasikan. “Kemenparekraf juga sudah membantu menyosialisasikan. Mas Menteri (Sandiaga Uno) menyatakan 100 persen dibantu melalui kanal-kanal sosialisasinya,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali, Tjokorda Bagus Pemayun memastikan pungutan sebesar Rp150.000 kepada wisatawan mancanegara (Wisman) siap diterapkan sesuai dengan jadwal mulai 14 Februari 2024 nanti. Untuk itu counter (gerai) berikut personel akan dipersiapkan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan pintu-pintu masuk Bali lainnya.
“Sudah siap,” ujar Tjok Bagus Pemayun di sela Peluncuran Calender of Event 2024 di Ruang Rapat Kantor Dinas Pariwisata Bali, Jalan Letjen S Parman, Niti Mandala, Denpasar, Selasa (23/1). Counter yang dipersiapkan di bandara nanti 1 buah, namun ukurannya cukup besar, sehingga bisa dilayani lebih banyak petugas. Personelnya nanti 3 orang dari Dispar Bali dan dari bank persepsi 2-3 orang. “Jadi enam orang semuanya,” ujarnya.
Selain di Bandara Ngurah Rai, counter juga disiapkan di Pelabuhan Benoa Denpasar. “Di Pelabuhan lebih mudah, karena ada agent ship yang memungut,” ungkapnya. Sedangkan di pintu masuk yang lain, yakni Pelabuhan Padangbai dan Gilimanuk akan dikomunikasikan lagi. Memang dari sisi prosentase tidak begitu besar (jumlah wisman yang masuk), namun itu untuk memberi rasa keadilan, sehingga di pintu masuk manapun akan dipasang counter.
“Sosialisasi sudah berlangsung secara online, baik itu dengan konsulat yang ada di Bali maupun kedutaan,” ujarnya. Owner kapal pesiar juga sudah datang mengambil inisiatif dan beberapa konsul juga sudah datang. Lanjutnya Kedutaan Besar RI di luar negeri sudah disurati untuk sosialisasi. “Duta besar RI di beberapa negara, ratusan itu, Kantor Perwakilan orang asing yang ada di Jakarta, Konsulat yang ada di Bali,” beber Tjok Bagus Pemayun.
Selain itu, Kemenparekraf, Kemenhub dan Kemenlu. Kata Tjok Bagus pihaknya diminta tambahan untuk menginformasikan kepada Kementerian Kominfo untuk membantu mensosialisasikan. “Kemenparekraf juga sudah membantu menyosialisasikan. Mas Menteri (Sandiaga Uno) menyatakan 100 persen dibantu melalui kanal-kanal sosialisasinya,” ungkapnya.
Foto: Kadis Pariwisata Bali, Tjokorda Bagus Pemayun. -ANTARA
Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, Yoga Iswara menyatakan mendukung pelaksanaan pungutan wisman tersebut. Yoga menyarankan tiga hal, yakni teknis pungutan mencakup seluruh pintu masuk yang ada di Bali, termasuk di Gilimanuk dan Padangbai. Tujuannya untuk memperkuat legitimasi. Jangan sampai kesannya Bali nanti tidak siap. Semua pintu masuk harus ada tempat melakukan pungutan.
“Kedua, diharapkan sudah ada bentuk program yang konkrit yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan pungutan yang pertama. Sehingga ini menjadi story telling dalam mensosialisasikan kepada wisatawan,” lanjut Yoga Iswara. Harapannya implementasi itu konkrit, ada objeknya, siapa yang mengawasi, total biaya berapa, berapa lama proyek. “Inilah sebagai bentuk responsible kita di dalam menciptakan lebih kuat trush kepada wisatawan asing. Sehingga tidak ada, pertanyaan di kemudian hari,” katanya. Lalu ketiga, harus ada sosialisasi yang kuat untuk bisa menjangkau seluruh komponen, sehingga tidak ada nanti istilahnya jumlah wisatawan yang datang misalnya dalam satu tahun 7 juta, tetapi yang dipungut hanya 5 juta.
Sementara dalam seminar bertajuk ‘Pungutan Wisman untuk Pariwisata Bali yang Berkualitas’ di Gedung Agrokomplek Kampus Unud Sudirman, Denpasar, Selasa kemarin sejumlah pihak mewanti-wanti agar dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan awal, yakni pelindungan budaya dan lingkungan alam Bali. Seminar menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Guru Besar Pariwisata Unud Prof Nyoman Sunartha, Litbang Majelis Desa Adat (MDA) Bali Gede Nurjaya, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali Ida Ayu Indah Yustikarini, dan Direktur BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa.
Ida Bagus Agung Partha Adnyana menyampaikan sejumlah faktor risiko harus diantisipasi jelang pelaksanaan pungutan wisman kurang dari satu bulan dari sekarang. Ia menyebut sistem Love Bali sebagai salah satu aplikasi pembayaran pungutan wisman harus diperkuat agar tidak mudah mengalami ‘down system’ dengan banyaknya wisatawan yang melakukan pembayaran dalam waktu bersamaan.
Lebih lanjut, Partha Adnyana mewanti-wanti agar peruntukan dana pungutan wisman tidak melenceng dari tujuan awal, yaitu melindungi alam dan budaya Bali. “Karena pengawasan kita kurang, keterlibatan kita kurang, jadi oleh otoritas digunakan untuk hal yang lainnya di luar alam, budaya, dan pariwisata itu sendiri,” ingatnya.
Sementara Guru Besar Pariwisata Unud, Prof Nyoman Sunartha menyebut budaya dan alam Bali sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan penelitiannya, alam Bali telah mengalami degradasi dalam beberapa tahun, efek dari pembangunan yang masif. Ia pun mendorong pemerintah dan masyarakat luas kembali menjadikan alam Bali sebagai subyek bagi dirinya sendiri bukan sebagai objek keserakahan manusia.
Prof Sunartha juga mencermati adanya overtourism di Bali. Ia mencontohkan Desa Penglipuran sebagai desa wisata andalan di Bali kini setiap harinya dikunjungi sekitar 9.000 wisatawan. Padahal menurutnya kapasitas salah satu desa terbersih di dunia tidak lebih dari 1.500 per hari. “Masyarakat adat kita sekarang banyak meniru pembangunan yang ada di Canggu,” ujar guru besar pariwisata berkelanjutan ini.
Sementara Rektor Universitas Udayana (Unud) Bali Prof Ir Ngakan Putu Gede Suardana menilai pungutan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp150 ribu per orang mulai 14 Februari, perlu diikuti dengan peningkatan layanan untuk memberikan kenyamanan dalam pariwisata berkelanjutan. “Kita ada pungutan tapi jika tidak memberikan pelayanan baik, ini menjadi masalah besar,” kata Prof Ngakan Suardana di sela seminar. Ia pun mendukung kebijakan pungutan wisatawan asing itu untuk mewujudkan pariwisata di Bali yang berkualitas setelah timbul geliat dan kebangkitan pasca terdampak pandemi Covid-19. Meski begitu, ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dana yang masuk dari pungutan wisatawan asing itu agar sesuai peruntukannya. 7 k17, a
Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, Yoga Iswara menyatakan mendukung pelaksanaan pungutan wisman tersebut. Yoga menyarankan tiga hal, yakni teknis pungutan mencakup seluruh pintu masuk yang ada di Bali, termasuk di Gilimanuk dan Padangbai. Tujuannya untuk memperkuat legitimasi. Jangan sampai kesannya Bali nanti tidak siap. Semua pintu masuk harus ada tempat melakukan pungutan.
“Kedua, diharapkan sudah ada bentuk program yang konkrit yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan pungutan yang pertama. Sehingga ini menjadi story telling dalam mensosialisasikan kepada wisatawan,” lanjut Yoga Iswara. Harapannya implementasi itu konkrit, ada objeknya, siapa yang mengawasi, total biaya berapa, berapa lama proyek. “Inilah sebagai bentuk responsible kita di dalam menciptakan lebih kuat trush kepada wisatawan asing. Sehingga tidak ada, pertanyaan di kemudian hari,” katanya. Lalu ketiga, harus ada sosialisasi yang kuat untuk bisa menjangkau seluruh komponen, sehingga tidak ada nanti istilahnya jumlah wisatawan yang datang misalnya dalam satu tahun 7 juta, tetapi yang dipungut hanya 5 juta.
Sementara dalam seminar bertajuk ‘Pungutan Wisman untuk Pariwisata Bali yang Berkualitas’ di Gedung Agrokomplek Kampus Unud Sudirman, Denpasar, Selasa kemarin sejumlah pihak mewanti-wanti agar dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan awal, yakni pelindungan budaya dan lingkungan alam Bali. Seminar menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Guru Besar Pariwisata Unud Prof Nyoman Sunartha, Litbang Majelis Desa Adat (MDA) Bali Gede Nurjaya, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali Ida Ayu Indah Yustikarini, dan Direktur BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa.
Ida Bagus Agung Partha Adnyana menyampaikan sejumlah faktor risiko harus diantisipasi jelang pelaksanaan pungutan wisman kurang dari satu bulan dari sekarang. Ia menyebut sistem Love Bali sebagai salah satu aplikasi pembayaran pungutan wisman harus diperkuat agar tidak mudah mengalami ‘down system’ dengan banyaknya wisatawan yang melakukan pembayaran dalam waktu bersamaan.
Lebih lanjut, Partha Adnyana mewanti-wanti agar peruntukan dana pungutan wisman tidak melenceng dari tujuan awal, yaitu melindungi alam dan budaya Bali. “Karena pengawasan kita kurang, keterlibatan kita kurang, jadi oleh otoritas digunakan untuk hal yang lainnya di luar alam, budaya, dan pariwisata itu sendiri,” ingatnya.
Sementara Guru Besar Pariwisata Unud, Prof Nyoman Sunartha menyebut budaya dan alam Bali sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan penelitiannya, alam Bali telah mengalami degradasi dalam beberapa tahun, efek dari pembangunan yang masif. Ia pun mendorong pemerintah dan masyarakat luas kembali menjadikan alam Bali sebagai subyek bagi dirinya sendiri bukan sebagai objek keserakahan manusia.
Prof Sunartha juga mencermati adanya overtourism di Bali. Ia mencontohkan Desa Penglipuran sebagai desa wisata andalan di Bali kini setiap harinya dikunjungi sekitar 9.000 wisatawan. Padahal menurutnya kapasitas salah satu desa terbersih di dunia tidak lebih dari 1.500 per hari. “Masyarakat adat kita sekarang banyak meniru pembangunan yang ada di Canggu,” ujar guru besar pariwisata berkelanjutan ini.
Sementara Rektor Universitas Udayana (Unud) Bali Prof Ir Ngakan Putu Gede Suardana menilai pungutan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp150 ribu per orang mulai 14 Februari, perlu diikuti dengan peningkatan layanan untuk memberikan kenyamanan dalam pariwisata berkelanjutan. “Kita ada pungutan tapi jika tidak memberikan pelayanan baik, ini menjadi masalah besar,” kata Prof Ngakan Suardana di sela seminar. Ia pun mendukung kebijakan pungutan wisatawan asing itu untuk mewujudkan pariwisata di Bali yang berkualitas setelah timbul geliat dan kebangkitan pasca terdampak pandemi Covid-19. Meski begitu, ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dana yang masuk dari pungutan wisatawan asing itu agar sesuai peruntukannya. 7 k17, a
1
Komentar