Bulog Gelontor Beras SPHP, HET Rp 10.900/Kg
Di Tengah Melambungnya Harga Beras di Pasaran
DENPASAR, NusaBali - Bulog Bali menyampaikan sejumlah penyebab naiknya harga beras dalam beberapa waktu terakhir.
Selain panen raya yang tertunda akibat El Nino, kenaikan bahan pokok ini diakibatkan oleh menipisnya stok beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan) di gudang Bulog. Pimpinan Wilayah Bulog Bali, Sony Supriyadi mengatakan saat ini mereka mulai kembali menyebar beras SPHP ke pasaran karena telah kedatangan kemasan beras yang sempat jadi kendala.
“Kami memang di akhir tahun kemarin kehabisan stok masih ada sekitar 200-300 ton saja,” jelasnya kepada awak media di Kantor Bulog Bali, Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (30/1). Sony mengatakan, stok beras di gudang-gudang Bulog Bali saat ini sebanyak 2.700 ton yang akan diperuntukkan sebagai bantuan pangan sebanyak 1.900 ton dan untuk SPHP sebanyak 400-500 ton. Ia menegaskan bahwa harga beras SPHP di pasaran tidak naik.
“Kalau harga kami sama, tidak ada perubahan, untuk beras SPHP kami mengambil Rp9.950/kg dan HET (harga eceran tertinggi) Rp10.900/kg atau Rp54.500 per 5 kg. Ada golongan medium yang naik tapi bukan SPHP,” ujarnya. Dengan stok 400-500 ton beras SPHP dinilai cukup mengakhiri bulan Januari, sementara awal Februari rencananya akan kedatangan 10.000 ton lagi. “Untuk SPHP sendiri kami memang ditarget untuk tahun ini sekitar 10.200 ton, jadi asumsinya per bulan 900 ton,” imbuhnya.
Selain penyaluran ke retail rekanan, Bulog Bali juga akan kembali melanjutkan pembagian bantuan pangan bulanan kepada 1.912 keluarga penerima manfaat (KPM), angka ini naik dari tahun 2023 yang saat itu 1.855 penerima. Dalam sebulan, masing-masing dari mereka akan mendapat 10 kg beras cadangan pemerintah dan program ini akan berlanjut hingga Juni 2024.
Sony mengatakan upaya ini adalah bentuk pengendalian harga yang bisa dilakukan di tengah tingginya harga beras di pasaran, diketahui saat ini harga beras medium I tembus Rp15.000/kg sementara Desember 2023 lalu masih kisaran Rp14.000, begitu juga beras premium yang saat ini mencapai Rp15.700/kg sementara periode yang sama bulan sebelumnya Rp14.500.
Adapun kabupaten paling terdampak saat beras SPHP tersendat adalah Buleleng dan Karangasem, Bulog Bali mencatat dua daerah tersebut juga sebagai penerima bantuan pangan terbanyak. Untuk itu proses penyaluran bantuan pangan rutin bulanan akan segera dilanjutkan di samping penjualan ke retail. Sony menegaskan kenaikan harga beras tidak terkait situasi politik jelang Pilpres. Menurutnya pada momentum tertentu panen padi dapat terhambat. Bulog akan terus berupaya memastikan ketersediaan stok beras agar mencukupi. “Panen lokal sendiri saat ini belum ada, yang jadi andalan beras dari pemerintah ini,” ujarnya.
Soni menyebutkan hingga saat ini di Bali tidak ada indikasi kecurangan politik yang memanfaatkan beras Program SPHP atau bantuan pangan di tengah beredarnya isu beras bantuan berstiker pasangan calon dan maraknya bazar pangan murah dari peserta Pemilu 2024. “Itu (beras berstiker) kan kita lihat satu saja dan tidak tahu di mana asalnya, apakah ada yang menempel atau gimana tapi di Bali tidak. Memang kami pastikan tidak akan melakukan seperti itu, operasi pangan kami itu memang penugasan nasional harus kami lakukan,” kata Sony Supriadi.
Menurutnya, tiap kali pembagian bantuan pangan selalu dilakukan pengawasan, bahkan Bulog Bali tak bekerja sendirian namun turut dibantu Distan Pangan, TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), dan Satgas Pangan, meski diakui selalu ada jalan bagi orang yang ingin berbuat buruk.
“Harapannya potensi kecurangan ini bisa diminimalkan. Kalau ada niat tidak baik, seribu cara pun kita punya, pasti dia punya jurus lebih, kami upayakan meminimalkan hal tersebut,” ujarnya. Selain pemantauan saat penyaluran bantuan pangan, alasan lain Bulog Bali memastikan tak ada penggunaan beras mereka dalam kontestasi politik ini adalah kebijakan mereka dalam penjualan beras SPHP. 7 a
“Kami memang di akhir tahun kemarin kehabisan stok masih ada sekitar 200-300 ton saja,” jelasnya kepada awak media di Kantor Bulog Bali, Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (30/1). Sony mengatakan, stok beras di gudang-gudang Bulog Bali saat ini sebanyak 2.700 ton yang akan diperuntukkan sebagai bantuan pangan sebanyak 1.900 ton dan untuk SPHP sebanyak 400-500 ton. Ia menegaskan bahwa harga beras SPHP di pasaran tidak naik.
“Kalau harga kami sama, tidak ada perubahan, untuk beras SPHP kami mengambil Rp9.950/kg dan HET (harga eceran tertinggi) Rp10.900/kg atau Rp54.500 per 5 kg. Ada golongan medium yang naik tapi bukan SPHP,” ujarnya. Dengan stok 400-500 ton beras SPHP dinilai cukup mengakhiri bulan Januari, sementara awal Februari rencananya akan kedatangan 10.000 ton lagi. “Untuk SPHP sendiri kami memang ditarget untuk tahun ini sekitar 10.200 ton, jadi asumsinya per bulan 900 ton,” imbuhnya.
Selain penyaluran ke retail rekanan, Bulog Bali juga akan kembali melanjutkan pembagian bantuan pangan bulanan kepada 1.912 keluarga penerima manfaat (KPM), angka ini naik dari tahun 2023 yang saat itu 1.855 penerima. Dalam sebulan, masing-masing dari mereka akan mendapat 10 kg beras cadangan pemerintah dan program ini akan berlanjut hingga Juni 2024.
Sony mengatakan upaya ini adalah bentuk pengendalian harga yang bisa dilakukan di tengah tingginya harga beras di pasaran, diketahui saat ini harga beras medium I tembus Rp15.000/kg sementara Desember 2023 lalu masih kisaran Rp14.000, begitu juga beras premium yang saat ini mencapai Rp15.700/kg sementara periode yang sama bulan sebelumnya Rp14.500.
Adapun kabupaten paling terdampak saat beras SPHP tersendat adalah Buleleng dan Karangasem, Bulog Bali mencatat dua daerah tersebut juga sebagai penerima bantuan pangan terbanyak. Untuk itu proses penyaluran bantuan pangan rutin bulanan akan segera dilanjutkan di samping penjualan ke retail. Sony menegaskan kenaikan harga beras tidak terkait situasi politik jelang Pilpres. Menurutnya pada momentum tertentu panen padi dapat terhambat. Bulog akan terus berupaya memastikan ketersediaan stok beras agar mencukupi. “Panen lokal sendiri saat ini belum ada, yang jadi andalan beras dari pemerintah ini,” ujarnya.
Soni menyebutkan hingga saat ini di Bali tidak ada indikasi kecurangan politik yang memanfaatkan beras Program SPHP atau bantuan pangan di tengah beredarnya isu beras bantuan berstiker pasangan calon dan maraknya bazar pangan murah dari peserta Pemilu 2024. “Itu (beras berstiker) kan kita lihat satu saja dan tidak tahu di mana asalnya, apakah ada yang menempel atau gimana tapi di Bali tidak. Memang kami pastikan tidak akan melakukan seperti itu, operasi pangan kami itu memang penugasan nasional harus kami lakukan,” kata Sony Supriadi.
Menurutnya, tiap kali pembagian bantuan pangan selalu dilakukan pengawasan, bahkan Bulog Bali tak bekerja sendirian namun turut dibantu Distan Pangan, TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), dan Satgas Pangan, meski diakui selalu ada jalan bagi orang yang ingin berbuat buruk.
“Harapannya potensi kecurangan ini bisa diminimalkan. Kalau ada niat tidak baik, seribu cara pun kita punya, pasti dia punya jurus lebih, kami upayakan meminimalkan hal tersebut,” ujarnya. Selain pemantauan saat penyaluran bantuan pangan, alasan lain Bulog Bali memastikan tak ada penggunaan beras mereka dalam kontestasi politik ini adalah kebijakan mereka dalam penjualan beras SPHP. 7 a
Komentar