Hasto Putarkan Rekaman di Dewan Wartawan

Dalam rekaman itu, sang perempuan menyampaikan kondisi Kabupaten Gunungkidul, DIY, yang mencekam ketika Presiden Jokowi datang. Mobil tank dan mobil Brimob lalu-lalang. “Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspamres untuk menurunkan bendera,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih dalam rekaman tersebut.

Dalam rekaman, Endah mengaku didatangi oleh dua Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDIP. Menurut Endah, alasan Paspampres adalah ingin mengamankan Presiden Jokowi. “Presiden nanti mau jalan minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera,” kata dia.

Endah menyampaikan perjalanan Jokowi dari Yogyakarta sampai Gunungkidul sangat panjang. Di sisi lain, bendera PDIP yang sudah terpasang mencapai 3 ribu. “Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden silakan saudara turunkan dan saya akan menemui. Mereka menyampaikan kami tidak bisa menurunkan, bu, karena yang pasang bukan saya jadi ibu yang harus turunkan,” kata dia menirukan ucapan Paspampres.

Dalam rekaman Endah tegas menyatakan, bendera yang terpasang pantang diturunkan. “Saya jawab mohon maaf di dalam adabnya PDI Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orang itu dan kami akan menumpahkan darah di situ,” tambah dia.

Dia juga menanyakan apakah sedemikian takutnya Presiden Jokowi dengan bendera PDIP. Dia menegaskan, Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDIP yang benderanya berkibar di seluruh Indonesia.

Endah justru mempertanyakan bendera PSI yang diizinkan berkibar.

“Kenapa bendera PSI bahkan sampai jam setengah 3 pagi ada. Kok, mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang,” tegas Endah. 

Atas kondisi tersebut, Hasto menyampaikan, rekaman itu beredar luas di media sosial. Menurut Hasto, Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDIP, tetapi kedaulatan rakyat. “Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan. Mengerahkan segala potensi kekuasaan. Dan inilah kekuatan kebangkitan dari rakyat, dari wong cilik, dari ranting-ranting PAC, dari masyarakat kecil yang dulu berjuang dengan penuh ketulusan untuk Bapak Jokowi. Kami dampingi dari posisi sebagai wali kota, gubernur, presiden. Dan seluruh anak ranting-ranting kami ini berjuang dengan ketulusan tanpa mengharapkan sesuatu kecuali Indonesia yang lebih baik,” kata Hasto.

Hasto pun menyayangkan, menjelang Presiden Jokowi berkunjung ke Gunung Kidul terjadi pengerahan aparatur negara. Bahkan, menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting.

“Rakyat sepertinya menjadi ancaman sehingga dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan,” jelas Hasto. k22