Keluar dari Zone Nyaman Menuju Senayan

DENPASAR, NusaBali - Malang melintang selama 4 periode di DPRD Bali, Dr Nyoman Sugawa Korry memutuskan ‘naik tingkat’ bertarung sebagai Caleg DPR RI (daerah pemilihan) Bali di Pemilu 2024. Ketua DPD I Golkar Bali ini keluar dari zone nyaman dengan alasan menciptakan regenerasi untuk generasi muda Bali khususnya di Partai Golkar dalam dunia politik.

“Kalau bicara aman untuk lolos ke kursi dewan dan memperoleh kursi jabatan wakil ketua dewan saya mungkin cukup bertarung ke kursi DPRD Bali dari dapil Buleleng di Pemilu 2024. Tetapi, regenerasi di Partai Golkar Bali tidak akan berjalan. Maka saya memutuskan untuk maju mencalonkan diri ke kursi DPR RI,” ujar Sugawa Korry dalam setiap konsolidasi dengan para kader Partai Golkar.

Sugawa Korry menyebutkan, keputusan untuk bertarung ke DPR RI didasarkan atas pertimbangan agar bergeraknya roda kaderisasi di internal Partai Golkar. “Sebagai Ketua DPD Golkar Bali, saya berkewajiban mengayomi kader semua kab/kota di Bali,” tegas mantan Sekretaris DPD I Golkar Bali ini, Kamis (8/2).

Dalam dunia politik dan lembaga legislatif, sosok Sugawa Korry memang sudah kawakan. Politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini sudah duduk di kursi wakil rakyat pada Pemilu 1992 (sebelum reformasi) di usia 35 tahun. Pasca reformasi, secara berturut-turut Sugawa Korry duduk di kursi DPRD Bali pada periode 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024 dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Bali pada 2014-2019 dan 2019-2024.

Pertama kali duduk di DPRD Bali, dia ditunjuk sebagai Sekretaris Komisi B, selanjutnya 1994 silam, ditugaskan sebagai Ketua Komisi B. Pada saat itu diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ketika itu semua lembaga keuangan diwajibkan menyesuaikan badan hukumnya dalam bentuk koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat. Disisi lain Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dipandang sebagai Lembaga Keuangan yang harus menyesuaikan dengan Undang-undang tersebut.

Sebagai Ketua Komisi B yang membidangi ekonomi dan keuangan termasuk LPD, Sugawa menolak dengan tegas untuk melebur LPD menjadi koperasi ataupun BPR. Dan, Gubernur Bali serta jajaran setuju dengan gagasan Sugawa tersebut. LPD tetap dipertahankan sebagai lembaga non bank dimiliki Desa Adat. Sedangkan Lumbung Pitik Negari di Provinsi Sumatera Barat yang setuju dilebur menjadi BPR akhirnya saat ini hampir semua lembaga tersebut sudah tidak ada.

Sugawa Korry yang malang melintang di dunia koperasi memang langganan masalah-masalah lembaga keuangan. Ketika tahun 2012 di DPR RI sedang dilaksanakan pembahasan RUU Lembaga Keuangan Mikro Sugawa Korry memainkan peran.

Saat itu banyak aspirasi masyarakat yang menghendaki agar LPD tidak masuk dalam UU Lembaga Keuangan Mikro, karena dikhawatirkan kalau masuk dalam Undang-undang tersebut ciri khas LPD sebagai lembaga non bank milik Desa Adat akan menjadi hilang. Disamping juga LPD masuk dalam kategori lembaga yang kena pajak.

“Sebagai Anggota Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan kami datang bersama teman-teman ke DPR RI bertemu dengan pimpinan pansus menyampaikan aspirasi obyektif kepada pimpinan pansus, terkait dengan eksistensi LPD dan UU Nomor 1 tahun 2013. Akhirnya, LPD dikecualikan dari UU Nomor 1 tahun 2013,” kenang Sugawa Korry.

Kinerja cemerlang ditunjukkan Sugawa Korry pada tahun 2010. Saat itu diberlakukan kebijakan membantu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah) melalui program kredit tanpa jaminan dengan sumber anggarannya dari APBD. Program ini membantu kaum UMKM yang tidak mempunyai akses permodalan karena tidak mempunyai jaminan. Sedangkan masalah modal merupakan masalah terbesar dari para UMKM.

Ternyata kebijakan tersebut menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan tidak boleh dilanjutkan. “Saya berusaha mencari terobosan untuk membentuk Lembaga yang didukung oleh Undang-undang dan bisa membantu akses permodalan UMKM dan koperasi. Setelah mengkaji akhirnya kita membentuk Perusahaan Daerah (PD) Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida),” tegas mantan Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali ini.

Pada 2011, PT Jamkrida bisa disahkan dengan Perda tentang Pembentukan Jamkrida dan saat ini sudah berjalan dengan baik. Menurut Sugawa Korry, PT Jamkrida sudah memberikan penjaminan sebanyak Rp 25 triliun untuk 400.000 UMKM. PT Jamkrida Bali Mandara pun sudah 5 kali meraih perusahan terbaik nasional dan menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi Provinsi Bali.n nat

BIODATA:

Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry SE,.MM,.Ak.CA

Tempat/tgl lahir : Banyuatis, 9 Juni 1957

Istri : Dra. Ni Wayan Suartini, MM

Anak -anak : 1. Putu Dyah Permata Korry, SE., MM

2. Komang Fajar Nusantara Korry, ST

Jabatan saat ini: : Ketua DPD I Golkar Bali, Wakil Ketua DPRD Bali

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Banyuatis , Tamat tahun 1970
SMEP Negeri Tabog, Tamat tahun 1973
SMEA Negeri Denpasar tamat tahun 1976
Fakultas Ekonomi universitas Udayana jurusan Manajemen, tamat tahun 1982
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana jurusan Akuntansi, Tamat tahun 2000
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta (S2 Magister Manajemen) Tamat tahun 1996
Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malang, tamat Tahun 2013

PENGALAMAN ORGANISASI