Maksimalkan Pencegahan, Bangli dan Badung Nihil Pelanggaran
BANGLI, NusaBali - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli mengungkap tidak ada laporan pelanggaran selama pencoblosan hingga penghitungan suara pada Pemilu 2024 yang berlangsung Rabu (14/2) lalu. Meski demikian, pengawasan ketat tetap akan dilakukan hingga pleno dilakukan oleh KPU Bangli.
Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Muliarta mengatakan keseluruhan proses pungut hitung pada pemilu 2024 di Kabupaten Bangli berjalan dengan lancar dan aman. Sebelumnya, pihak KPU telah memetakan beberapa TPS yang rawan, baik rawan kehilangan hak pilih maupun rawan bencana. “Berkat kerjasama seluruh pihak keseluruhan bisa berjalan dengan lancar,” ujar Muliarta, Kamis (15/2).
Ditambahkan, hingga saat ini, pasca pungut hitung di TPS sudah di lakukan pendistribusian kotak suara dari tingkat desa ke kecamatan untuk nantinya akan di lakukan pleno di tingkat kecamatan.
Menurut Muliarta, Bawaslu Bangli akan terus melakukan pengawasan untuk menjamin keamanan surat suara masyarakat yang sudah melalui proses yang sangat panjang. Bawaslu juga berkomitmen akan melakukan pengawasan kotak suara selama 24 jam bekerja sama dengan pihak keamanan dan stekholder terkait. “Sampai saat ini, belum ada laporan ke kami terkait adanya indikasi pelanggaran,” sebut Muliarta.
Disisi lain, Anggota KPU Bangli, I Made Surya Dharma Yudha mengatakan pasca pemungutan penghitungan suara, dilakukan proses distribusi kotak suara ke PPK. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pra pleno. “Hari ini (kemarin,red) distribusi kotak suara ke PPK. Untuk pra pleno rencana dilakukan Jumat (16/2),” jelas Muliarta.
Sementara Bawaslu Badung memastikan proses pencoblosan Pemilu 2024 di Kabupaten Badung tidak ditemukan adanya pelanggaran. Namun Bawaslu Badung tetap mengatensi sejumlah potensi pelanggaran.
Anggota Bawaslu Badung/ Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, I Wayan ‘Kayun’ Semara Cipta mengungkapkan, sejauh ini tidak menemukan adanya pelanggaran berarti selama proses pencoblosan. Pengaduan terkait pelanggaran pun tidak ditemukan. Namun demikian, pihaknya mengaku sempat menerima sejumlah informasi di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengarah pelanggaran, namun telah berhasil dicegah.
Salah satu contohnya, terjadi di Dapil Kuta, Kecamatan Kuta. Bawaslu Badung menerima informasi ada saksi partai tidak diberikan masuk ke TPS. Namun setelah dimediasi akhirnya saksi tersebut bisa masuk. Kemudian di Dapil Mengwi, ada seorang kelian dinas yang bertindak sebagai KPPS berdiri di dekat bilik suara. Namun setelah pihaknya berkoordinasi akhirnya yang bersangkutan tidak lagi berdiri di dekat bilik suara. “Sifatnya kami pencegahan. Kalau pengaduan resmi sih belum ada. Astungkara berjalan lancar,” ujar Kayun, Kamis (15/2). esa,ind
Komentar