BKS LPD Bali Rancang LSP Mandiri LPD
GIANYAR, NusaBali - Jajaran pengurus Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali terus bergerak untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian LPD. Salah satunya, lembaga tertinggi dalam kelembagaan keuangan milik desa adat di Bali ini telah menyiapkan secara matang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Mandiri, khususnya untuk LPD.
Hal itu diungkapkan Ketua BKS LPD Proviis Bali I Nyoman Cendikiawan di sela-sela rapat koordinasi BKS LPD Provinsi Bali, di Bali Jungle Huts, Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Kamis (22/2) siang.
Cendikiawan menjelaskan, LSP merupakan sebuah kelembagaan yang sangat dibutuhkan dengan menimbang asas formal keberadan LPD sebagai lembaga keuangan profesional. Namun, tak sekadar formalitas yang dilandasi tata aturan yang ada. LPD juga sangat membutuhkan ketersediaan sumber daya manusai (SDM) yang handal guna memenuhi pelayanan keuangan secara professonal. Oleh karena itu, ke depan setiap karyawan LPD wajib mengantongi sertifikat kerja. Sertifikat ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri karyawan, memahami standar kerja, pembuktian akan kemampuan, dan meningkatkan daya saing. ‘’Semua manfaat itu tentu akan bermuara pada peningkatan produktivitas usaha,’’ ujarnya.
Cendikiawan menambahkan, segala persyaratan terkait pembentukan LSP Mandiri yang akan diperkuat dari unsur praktisi LPD ini sedang dalam proses. Untuk sementara, jelasnya, belum ada kendala. Karena BKS LPD Bali punya SDM yang mumpuni untuk melengkapi kebutuhan LSP tersebut. ‘’Target kami, tahun 2024, LSP Mandiri ini bisa kami wujudkan,’’ ujar Ketua LPD Talepud, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Gianyar ini.
Cendikiawan meyakini LSP Mandiri ini nanti akan menjadikan ujian kompetensi profesi karyawan LPD akan lebih fokus pada sistem pengelolaan kelembagaan LPD. Karena LSP ini milik BKS LPD, mnaka biaya penyelenggaraan uji kompetensinya pun akan lebih efektif dan kompromis. BKS LPD Bali telah 33 kali menggelar uji kompetensi, melibatkan 30 karyawan setiap ujian. Kini, di Bali terdapat 1.439 LPD dengan 8.363 karyawan dari 1.486 desa adat. Per September 2023, total aset LPD mencapai Rp 28,8 triliun.
Cendikiwan juga memohon agar jajaran pengurus BKS LPD dan para pengurus LPD se Bali terus bergerak, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang LPD adalah aset penting desa adat. Dengan rasa memiliki, maka LPD akan terus bangkit hingga siap bersinergi dan bersaing dengan lembaga keuangan umum. Jajaran pengelola LPD juga agar meningkatkan akses pasar, antara lain UMKM yang belakangan ini banyak dikembangkan anak muda di desa adat.
Sedapat mungkin UMKM ini jadi prioritas bagi LPD diantaranya dengan memberikan kredit bunga ringan. ‘’Terpenting, tanamkan kekuatan bahwa LPD ini milik kita Bersama. Maka, harus dibangun dengan kebersamaan,’’ tegasnya.
Dalam rapat tersebut, BKS LPD Bali secara khusus menghadirkan pengusaha nasional asal Peguyangan Buleleng, Made Ngurah Bagiana. Dia terkenal berkat kesuksesannya merintis dan mengelola bisnis kuliner Burger Edam. Dia menekankan, beberapa hal dalam berusaha, yakni jangan coba-coba menutup usaha di hari aktif karena pelanggan akan terancam hilang. ‘’Marketing yang bagus itu adalah pelayanan. Sehingga jangan tutup usaha, sekalipun ada piodalan, kecuali hari raya Nyepi,’’ ujarnya. 7lsa
1
Komentar