Harga Beras Mulai Turun
Tetap impor di masa panen, Pemerintah tegaskan untuk menambah CBP
JAKARTA, NusaBali
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa harga beras di pasaran mulai turun menjadi Rp14.000 per kilogram (kg) setelah harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani atau di sisi hulu juga turun.
“Jadi hari ini dengan harga gabah Rp7.040 per kg, maka otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar Rp2.000. Jadi, harganya sekitar Rp14.000 per kg,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin.
Arief menyampaikan bahwa saat ini harga GKP mulai turun dari sebelumnya di atas Rp8.000 per kg, kini secara nasional rata-rata berada di harga Rp7.040 per kg. Dia meyakini apabila harga gabah tersebut sudah turun maka harga beras juga akan terkoreksi signifikan.
Menurut Arief beras sempat mahal lantaran kenaikan harga GKP yang juga mengalami kenaikan. Biasanya, cara simpel menghitung harga beras yaitu dua kali lipat harga GKP.
“Selalu kami sampaikan agar mudah menghitungnya, kalau harganya Rp8.000 atau Rp9.000 per kg, berarti harga berasnya tinggal kalikan dua, jadi Rp16.000 atau Rp18.000 per kg,” jelas Arief.
Menurut Arief, turunnya harga GKP dan harga beras di pasaran setelah memasuki musim panen raya pada Maret-April yang diprediksi akan mencapai 3,5 juta ton.
“Harga akan mulai terkoreksi seiring dengan berjalannya panen yang angkanya kurang lebih 3-3,5 juta ton dari kebutuhan kita 2,5-2,6 juta ton. Panen di Lamongan, Tuban Bojonegoro, Sragen, Ngawi, Demak Grobogan, Lampung, Sumsel,” tutur Arief.
Terkait impor beras memasuki masa panen, Bapanas menjamin hal itu tidak akan merugikan petani, karena impor tersebut dilakukan hanya untuk menambah cadangan beras pemerintah.
“Untuk impor beras, ini hanya untuk cadangan beras pemerintah. Jadi, tidak langsung masuk ke pasar,” ujar Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani dalam acara bertajuk “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin.
Dalam rangka mengendalikan peredaran beras impor, katanya, Bapanas menugaskan Perum Bulog.
Rachmi menambahkan, pada saat musim panen datang pun, Bulog juga memiliki tanggung jawab untuk membeli produk petani.
“Agar NTP (nilai tukar petani) yang saat ini sudah bagus, sudah di angka 120-an, itu tidak turun,” ucap dia.
Ia mengatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk menjaga para petani agar tetap memperoleh keuntungan, sejahtera, dan gembira dengan hasil panennya. Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus menjaga kebutuhan konsumen, dalam hal ini masyarakat di Indonesia, agar tetap terpenuhi.
“Jadi, tidak boleh terus impor. Itu membuat petani rugi,” kata dia.
Sementara itu, untuk menggenjot produksi beras dalam negeri, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong produktivitas pangan.
Rapat secara hybrid tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian,Kepala Bulog, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya. 7
1
Komentar