Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Rp 1.427 T
Business Matching 2024
Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita
Kementerian PUPR
Kementerian Pertahanan
TKDN
DENPASAR, NusaBali - Kementerian Perindustrian menggelar kegiatan Business Matching 2024 bertajuk ‘Belanja Produk Dalam Negeri, sebagai Kemandirian Produk Dalam Negeri menuju Indonesia Emas’ di The Meru Ballroom Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar pada Kamis (7/3) pagi. Total komitmen penggunaan produk dalam negeri dalam Business Matching tahun ini mencapai Rp1.428,25 triliun.
Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita dalam laporannya menyampaikan Business Matching dilaksanakan sejak tanggal 4-7 Maret 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku industri selaku produsen dengan pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) khususnya yang menggunakan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa.
"Dalam pelaksanaan Business Matching 2024 belanja produk dalam negeri juga telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp.213,68 triliun. Selain itu juga terdapat penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR," ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan Agus Gumiwang, dalam rangka percepatan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah dilakukan langkah Digitalisasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN.
"Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah produk-produk dalam negeri bisa diserap di dalam pengadaan Kementerian Lembaga BUMN, Pemda dan lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan dalam arahannya menyampaikan program penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu success story dari pemerintah saat ini karena telah membuat efisiensi sehingga membuat Indonesia menjadi lebih baik.
"Kita jangan hanya bisa menghabiskan anggaran saja, tapi harus berkualitas dan juga efisien. Hal ini juga sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden Jokowi," terangnya.
Luhut juga mengatakan jika penggunaan E-katalog telah mampu mengurangi terjadinya korupsi di dalam negeri. Program penggunaan produk dalam negeri diharapkan mampu dinikmati langsung oleh para pelaku UMKM.
"UMKM harus benar-benar menikmati dari program pemerintah ini. Kita ingin ke depan negara ini menjadi lebih transparan. Ayo kita lanjutkan success story ini," ajaknya.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri kepada Produsen, Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Acara yang dihadiri juga oleh Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno dan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya ini diakhiri dengan peninjauan stand pameran. a.
1
Komentar