Akbar Tandjung Ingatkan Golkar di Daerah

DENPASAR, NusaBali
Kasus e-KTP yang menyeret Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) menjadi warning bagi Partai Golkar di event Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Golkar kini harus kerja keras mempertahankan elektabilitas (tingkat keterpilihan), karena dampak politik dari kasus yang kini mendudukkan Setnov sebagai tersangka itu.

Tokoh senior Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Ir Akbar Tandjung mengungkapkan hal tersebut di sela-sela menjadi pembicara dalam Diskusi Tentang Sosial, Politik, Keamanan dan Pertahanan yang digelar Institut Lembang 9 Bali dan KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia ) Provinsi Bali di Hotel Puri Dalem Sanur, Denpasar Selatan, Sabtu (29/7).

Akbar mengingatkan kader Partai Golkar di daerah bahwa terkait kasus hukum Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto terhadap soliditas partai jelas ada dan tidak bisa dipungkiri akan terjadi. Akbar yang mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan harus ada keputusan cepat bagi DPP Golkar supaya kasus hukum Setnov tidak sampai menurunkan elektabilitas partai menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

“Kasus Setnov ini bisa berdampak besar. Berdampak sekali terhadap elektabilitas partai. Apalagi akan menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pileg 2019. Saya sangat khawatir dengan dampaknya ini,” ujar Akbar Tanjung. Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menegaskan saat diajak bicara oleh DPP Partai Golkar soal kasus Setnov dirinya menyampaikan akan dampak tersebut. “Bagi saya ya harus ada perubahan. Saat rapat di DPP bahkan ada usulan Setnov diganti. Tetapi Setnov kan merasa tidak salah,” kata Akbar Tandjung.

Bahkan kata Akbar, Novanto sampai bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menerima aliran uang e-KTP satu sen pun. Bahkan sampai melontarkan akan melakukan praperadilan. “Bagi saya kalau benar begitu ya lanjutkan saja upaya hukum yang pernah direncanakan, yaitu praperadilan. Saya secara eksplisit katakan saat di DPP supaya Setnov tempuh praperadilan. Ini untuk membuktikan kepada penegak hukum bahwa tidak ada dasar menetapkan Setnov sebagai tersangka,” ungkap mantan Ketua DPR RI yang kemarin didampingi Ketua Institut L9 Provinsi Bali, Dewa Ngakan Rai Budiasa dan Ketua KPPI Bali Dewa Ayu Sri Wigunawati.

Lanjut Akbar, kasus praperadilan pernah ditempuh Jenderal Pol Budi Gunawan. Dalam proses itu memang Komjen Budi Gunawan menang. “Ya kita tunggu proses praperadilan ini kalau memang akan dilaksanakan. Saya harapkan praperadilan berjalan singkat dan tidak berkepanjangan. Golkar mau menghadapi Pilkada serentak 2018 di daerah. Saya takutkan ini bisa pengaruhi elektabilitas Golkar kalau berkepanjangan kasus ini,” tegas Akbar.

Walaupun demikian, Akbar meminta semua pihak mengedepankan praduga tak bersalah dalam proses hukum kasus ini. Dirinya pada tahun 1999 pernah mengalami kasus hukum saat menjadi Ketua Umum Golkar. Hanya saja kasusnya berbeda. Akbar Tandjung dalam proses pengadilan dinyatakan bebas. “Saya berharap ini segera selesai masalahnya,” ujar politisi tiga jaman kelahiran Sibolga 14 Agustus 1945 ini. Bagaimana dengan Golkar Bali? DPD I Golkar Bali yang akan menghadapi Pilgub Bali 2018 mendatang tak sepenuhnya bisa menerima pendapat sesepuh Golkar tersebut. Ketua Tim Pemenangan Pilgub Bali DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya secara terpisah dikonfirmasi, Sabtu kemarin mengatakan Partai Golkar Bali solid. “Tidak ada pengaruhnya kasus Setnov terhadap kader di daerah. Soliditas itu bukan karena pengaruh figur partai. Tetapi mesin partai melalui kader partai,” ujar Wijaya.

Berarti analisa Akbar Tandjung tidak sepenuhnya benar?  “Kita terimakasih diingatkan. Soliditas itu penting kita jaga. Tetapi dengan kasus Setnov saya lihat nggak ada pengaruh dengan Pilkada serentak 2018. Apalagi Golkar kan partai sistem. Jadi mesinnya yang masih bagus,” tegas politisi asal Desa Kutuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini.

Wijaya mengatakan untuk Pilkada sernetak 2018 Partai Golkar menyiapkan dengan maksimal. Disamping itu dengan figur Partai Golkar Bali, yakni Ketua DPD I Golkar Bali I Ketut Sudikerta sebagai Cagub 2018 mendatang kekuatan Golkar solid. Apalagi pentolan-pentolan Golkar yang menjadi fungsionaris kini akan diturunkan ke daerah-daerah, mulai kabupaten, kecamatan sampai level desa dan banjar. “Pilkada 2018 kita sudah siap. Pemilu 2019 kita dengan segala prioritas program partai itu sudah berjalan. Kami yakin solid di bawah,” tegas mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan ini.

Wijaya juga membeber Partai Golkar pernah mengalami hal yang sama, di mana Ketua Umumnya Akbar Tandjung tersandung kasus hukum. Saat itu Golkar bisa bangkit dan tahun 2004 Golkar menjadi Partai Pemenang Pemilu. “Pak Akbar Tandjung saat itu memimpin Golkar kan? Kita bisa menang,” pungkas Wijaya. *nat