Warga Langudu Keluhkan Usaha Wisata
Warga lokal yang diterima kerja selalu dijadikan tenaga lepas. Sedangkan pekerja lain dijadikan pekerjaan tetap.
TABANAN, NusaBali
Warga Banjar Langudu, Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Tabanan, mengeluhkan manajemen salah satu usaha wisata, BBG, di wilayah banjar setempat.
Ada tiga poin keluhan yang dianggap merugikan 65 warga Banjar Langudu.
Keluhan itu, yakni terkait jasa transportasi lokal, aktivitas wedding, dan penerimaan pegawai yang tidak transparan. Transportasi lokal dimaksud karena perkumpulan transportasi lokal yang dibuat Banjar Langudu bernama Baruna Trans kekurangan pekerjaan. Karena manajemen BBG membuat armada gratis.
Kemudian aktivitas wedding, pihak manajemen ini diduga tidak membuat izin keramaian. Akibatnya, warga Banjar Langudu bersurat ke Polres Tabanan untuk penundaan wedding. Warga mengancam akan demo pada Sabtu (16/3) malam, bila wedding itu dilaksanakan.
Keluhan ketiga, terkait penerimaan pegawai. Karena warga lokal yang diterima kerja selalu dijadikan tenaga lepas. Sedangkan pekerja lain dijadikan pekerjaan tetap.
Perbekel Pangkung Tibah I Ketut Subawa mengatakan keluhan itu sudah dituntaskan bersama pihak terkait melalui rapat yang digelar Sabtu (16/3) malam. Pihak yang terlibat mulai dari pihak kepolisian, manajemen BBG dan sejumlah aparat desa dan adat. Turut pula turun Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama.
"Kesimpulan dari rapat itu bahwa transportasi dari warga lokal yang Baruna Trans akan diutamakan," ujarnya, Minggu (17/3).
Disebutkan, keluhan itu hanya akibat dari miskomunikasi. Manajemen sampai membuat Armada gratis itu karena wisatawan banyak komplain sebab ongkos transportasi lokal dianggap tinggi. "Karena itu, jadinya jatah transportasi lokal berkurang hingga membuat komplin bahkan sampai adanya imbas akan demo itu," jelasnya.
Sejauh ini, jelas dia, dalam urusan izin keramaian, setiap event yang dibuat pihak manajemen BBG selalu bersurat ke desa atau adat. "Kami sudah fasilitasi dan ajak sejumlah aparat ikut memberikan solusi. Karena jika sampai demo itu berlanjut maka akan menimbulkan pariwisata yang tidak baik khususnya di Pangkung Tibah," tegasnya.
Hal senada disampaikan Kapolsek Kediri Kompol Ni Luh Komang Sri Subakti. Dia meminta supaya masalah antara masyarakat dan manajemen tuntas dan saling memahami. Pihaknya berharap agar hal itu tidak masuk ke dalam hukum positif. "Apa yang menjadi pedoman agar dipahami dan dilaksanakan. Pembuatan pararem atau pun awig-awig dibenahi dan disesuaikan," tegasnya.
Dia menambahkan, seluruh keluhan dan komplain itu sudah diselesaikan. Sejumlah kesepakatan telah disepakati mulai dari mengedepankan transportasi lokal, armada manajemen digunakan pada darurat. Kemudian tidak ada lagi pemasangan sepanduk anarkis dan penyetopan transportasi lain. Manajemen dan masyarakat ke depan juga harus transparan.
Kapolsek Komang berharap agar antar pihak mengesampingkan persepektif hukum dalam menyelesaikan permasalahan. Sebaiknya selesaikan dengan kekeluargaan. Pihak manejemen agar lebih transparan dalam penentuan ketenagakerja lokal. "Sekitar pukul 20.51 Wita, koordinasi sudah selesai dan berlangsung damai," tandasnya.7des
Komentar