Hasil Pemilu 2024 Bisa Ditetapkan Lebih Cepat

JAKARTA, NusaBali
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan langsung menetapkan hasil Pemilu 2024 begitu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional selesai. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3/2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

"Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari saat dihubungi di Jakarta, Senin (18/3). Dia mengatakan penetapan hasil Pemilu 2024 tidak perlu menunggu sampai batas akhir sampai tanggal 20 Maret 2024. Hal ini berkaca pada Pemilu 2019 yang penetapannya satu hari lebih cepat.

"Sebagaimana Pemilu 2019 batas akhir penetapan hasil Pemilu 2019 adalah 22 Mei 2019, tapi bisa ditetapkan 21 Mei 2019," jelas Hasyim. Sementara Anggota KPU RI August Mellaz mengungkapkan tak menutup kemungkinan penetapan hasil Pemilu 2024 dapat dilakukan pada Rabu, (20/3) besok. "Ya kemungkinan (penetapan hasil pemilu tanggal 20 Maret), pokoknya yang jelas kami punya ruang gerak sampai 20 Maret," ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin kemarin. Menurutnya, dari proses rekapitulasi yang sedang berjalan hingga hari ke-20, KPU sudah mengesahkan 33 dari 38 provinsi di Indonesia.

KPU juga menjadwalkan Provinsi Papua Barat Daya dan Jawa Barat untuk mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional pada, Senin malam. Tidak hanya itu, sambung Mellaz, KPU akan menyelesaikan tiga provinsi yang belum mengikuti rekapitulasi nasional pada Selasa (19/3) hari ini. Ketiga provinsi itu adalah Maluku, Papua dan Papua Pegunungan. "Kalau melihat dari proses yang berlangsung saya kira tanggal 18 (selesai) dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasi-nya," ucapnya.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa penetapan hasil Pemilu 2024 akan dibahas dalam rapat pleno. Oleh karena itu, Mellaz belum bisa memastikan apakah ketika proses rekapitulasi selesai apakah akan langsung diumumkan untuk penetapan hasil. "Bisa saja begitu, tapi tentu kami akan bahas dulu di pleno," jelas Mellaz. August Mellaz menambahkan tujuh anggota KPU RI akan menyampaikan penetapan hasil Pemilu 2024. Tujuh anggota KPU RI yang dimaksud adalah August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan termasuk Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

"Jadi, nanti akan ada rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU RI. Jadi, kami bertujuh akan menyampaikan itu (hasil Pemilu 2024) ke publik, akan dilaksanakan seperti itu," kata Mellaz.

Walaupun demikian, Mellaz mengatakan bahwa fokus KPU RI saat ini adalah mengesahkan perolehan suara Pemilu 2024 yang menyisakan lima provinsi dari total 38 provinsi. "Yang jelas target kami kan mengesahkan setiap provinsi. Soal nanti penetapan nasionalnya itu soal lain. Nanti kami akan bahas lagi di pleno," ujarnya. Bagaimana dengan aksi unjuk rasa alias demo menjelang penetapan hasil pemilu? "Kalau unjuk rasa ya unjuk rasa, biasa itu," ujar Mellaz. Dia pun mengaku tidak bermaksud untuk mengecilkan ataupun membesarkan aspirasi yang saat ini tengah digaungkan di luar kantor KPU RI.

"Tapi ini bagian dari fakta yang memang dalam perjalanan sepanjang pemilu itu ada," ucapnya. Ia menegaskan bahwa KPU sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu. Menurut Mellaz, proses yang dilakukan KPU dapat dicek oleh siapa pun. "Proses yang kami lakukan juga bisa disclosure berdasarkan permintaan saksi peserta pemilu maupun rekomendasi dari lembaga pengawas pemilu kemudian dilakukan secara terbuka," jelas Mellaz.

Sedangkan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen menuntaskan sidang pelanggaran sebelum penetapan hasil Pemilu 2024. "Betul, dalam konteks ini kami berupaya untuk bisa dilakukan pengambilan keputusan secepatnya sebelum tanggal 20 (Maret 2024), sebelum penetapan," kata Lolly di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin kemarin. Lolly menjelaskan Bawaslu akan menuntaskan seluruh persidangan terkait Pemilu 2024 secepatnya.

"Makanya seluruhnya kami lakukan cepat. Persidangan juga tidak hanya dilakukan di hari kerja, tetapi kami lakukan di hari libur sepanjang para pihak bersepakat. Nah, itu yang kami lakukan," ujarnya. Ia mengatakan bahwa Bawaslu memang menargetkan sebelum 20 Maret 2024 seluruh persidangan dapat diselesaikan. Walaupun demikian, terdapat pengecualian untuk sejumlah perkara. "Kecuali perkara-perkara yang memang sifatnya lebih kompleks sehingga itu tidak bisa dilakukan putusannya sebelum tanggal 20. Tentu kami juga harus menghormati proses yang berjalan nanti di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada prinsipnya kami maksimalkan upaya yang sedang berjalan di Bawaslu RI," kata Lolly.

Di sisi lain, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Fadil Imran meminta setiap pihak menerima apa pun pilihan masyarakat menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "Kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat, sehingga dalam hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Fadil di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin kemarin.

Ia mengaku pihaknya siap mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini berkaca pada kerusuhan yang terjadi pada 2019 pasca-pengumuman hasil pemilu hingga memakan korban jiwa. Oleh karena itu, Fadil berharap Pemilu 2019 dijadikan pelajaran oleh masyarakat agar menerima apa pun hasil pemilu. Dia menegaskan Polri tidak ingin kejadian lima tahun lalu terjadi lagi pada Pemilu 2024.

Fadil menuturkan KPU kemungkinan akan mengumumkan hasil Pemilu 2024 antara hari ini hingga Rabu (20/3) lusa. Walaupun Polri bersiap berjaga namun pihaknya tetap ingin masyarakat menjaga situasi bersama. "Dalam suasana bulan suci Ramadhan kami mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Mari menjadikan bulan yang penuh berkah, penuh kemuliaan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan," katanya. Selain itu, Polri menyiapkan banyak satuan tugas (satgas) Polri yang akan menjaga Kantor KPU RI seperti satgas preventif, operasi mantap brata pusat, hingga personel dari Polda Metro Jaya. Dia mengatakan situasi masih kondusif hingga Senin (18/3) siang. Namun, Fadil menyatakan Polri sudah antisipasi hingga identifikasi peluang unjuk rasa yang mungkin terjadi.

Berdasarkan rekapitulasi nasional hingga Minggu (17/3) pukul 23.59 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 33 provinsi di tingkat nasional. Ke-33 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Jogjakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau, Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, dan Sulawesi Utara.

Berikutnya, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Tengah. Pasangan Prabowo-Gibran meraih 76.888.902 suara di 33 provinsi tersebut. Selanjutnya, Anies-Muhaimin mendapatkan 31.118.204 suara, serta Ganjar-Mahfud meraih 23.461.344 suara. Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3. 7 ant