DPRD Bangli Rekomendasi LKPJ Bupati 2023
BANGLI, NusaBali - Rapat Paripurna DPRD Bangli dengan agenda Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah/Bupati tahun 2023, Rabu (20/3). Rapat yang digelar di ruang rapat Kantor DPRD Bangli dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika SH, didampingi Wakil Ketua DPRD I Komang Carles.
Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli, dan instansi terkait lainnya. Sejumlah rekomendasi diberikan DPRD Bangli terkait LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023.
Dalam pidato pengantar pimpinan dewan yang dibacakan Ketut Suastika, menyampaikan geliat pembangunan di berbagai bidang telah ditunjukkan sejak kepemimpinan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta dengan hasil yang sangat membanggakan. "Tentu saja ini dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dan rasa jengah untuk berbuat yang lebih baik di masa-masa yang akan datang," ungkapnya.
Berbagai kegiatan strategis sudah dapat diwujudkan, seperti penataan kawasan pariwisata Kintamani, Pembangunan RSU Bangli, Gedung BMB dan Gedung DPRD, penataan Alun-alun Bangli, Pembangunan Pasar Tematik Kintamani, pasar Kayuambua, penataan Gedung perkantoran di Kelurahan Kubu dan di terminal Lokacrana Bangli. "Maka itu, kami harus angkat topi dan mengapresiasi berbagai capaian Pembangunan tersebut," kata Politisi PDIP ini.
Namun demikian, pihaknya berharap dan menyarankan agar Bupati Bangli tidak berhenti untuk melakukan terobosan-terobosan penting dalam rangka akselerasi pembangunan melompat lebih jauh dengan memanfaatkan semua resources yang kita miliki. "Dan inilah makna penting dari Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah," sebutnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komang Carles yang ditunjuk membacakan rekomendasi dewan menyampaikan berdasarkan capaian kinerja sebagamana yang telah disampaikan dalam LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023, maka DPRD Kabupaten Bangli menyampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan yang memuat saran dan masukan terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Pembantuan dan Penugasan. "Rekomendasi DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah," jelasnya.
Secara format atau dari segi bentuknya, LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 telah mengikuti kaidah-kaidah dan sistematika sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Terkait dengan realisasi Anggaran pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, DPRD menyampaikan beberapa hal. "Realisasi PAD Kabupaten Bangli sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun masih banyak potensi PAD yang perlu digarap secara maksimal. Oleh karena itu, perlu upaya inovatif dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan," tegasnya.
Berikutnya, berdasarkan data yang disampaikan bahwa potensi unggulan Kabupaten Bangli di luar sektor pariwisata adalah pertanian dalam arti luas dan UMKM, yang sangat potensial untuk dikembangkan. "Untuk itu kami mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan sektor tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat," sambungnya.
Terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Bangli menyampaikan beberapa catatan yang difokuskan pada pelaksanaan Program Prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPDvTahun 2023. Untuk bidang pendidikan, Dewan menyoroti upaya perbaikan dan inklusifitas pada sektor pendidikan perlu penguatan-penguatan kebijakan yang berkelanjutan dengan Inovasi dan pengembangan TIK pada sektor pendidikan. Sehingga pendidikan yang berkualitas untuk setiap jenjang pendidikan semakin baik dan merata di Kabupaten Bangli.
Dalam bidang kesehatan, DPRD mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat dengan di Bangunnya Gedung RSU secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk lebih mengoptimalkan akses layanan kesehatan, disarankan untuk melakukan langkah-langkah preventif antara lain perlu meningkatkan penyuluhan - penyuluhan kesehatan dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan kerjasama lintas sektor untuk mengaktifkan kembali Posyandu - posyandu, sehingga hal ini akan dapat menekan dan menurunkan angka kematian bayi dan ibu, serta menurunkan angka stunting.
Pembangunan ekonomi di Bangli menempatkan pembangunan sektor Pangan menjadi primadona dan prioritas Pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan. "Perlu adanya sinergisinas semua stakeholder sehingga mampu mengakses anggaran pusat bidang pertanian/pangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Sehingga Pemerintahan Daerah bersama-sama DPRD mendorong dinas terkait untuk melakukan terobosan-terobosan untuk memperoleh fasilitasi DAK Fisik Bidang Pertanian," kata politisi asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli.
Kemudian, bidang pariwisata sejauh ini memang telah memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah sehingga intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan di Bidang Pariwisata perlu dioptimalkan karena pariwisata juga motor penggerak ekonomi yang harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan. "Karena itu sistem, manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta tata kelola pariwisata di Bangli perlu terus ditingkatkan," ujar Komang Carles.
DPRD Bangli juga menyoroti bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan infrastruktur pada berbagai Bidang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli diharapkan dapat meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat Bangli.@esa
1
Komentar