Satpol PP Kini Dituntut Humanis

“Hal itu menjadi tantangan Satpol PP ke depan dalam menegakkan kebijakan publik. Sudah tidak zaman lagi Satpol PP membawa pentungan di depan masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka Rapat Kerja (Raker) Satpol PP Kabupaten/Kota sebagai Rangkaian Peringatan HUT ke–74 Satpol PP dan HUT ke–62 Satlimas, di Kuta, Badung, Kamis (21/3).

Pendekatan humanis yang dimaksud adalah dialog intensif dengan masyarakat yang melanggar peraturan. Jika dialog tersebut tidak berjalan dengan baik, maka Satpol PP bisa menggunakan haknya, yaitu menempuh jalur hukum. “Jadi bukan tindakan pemaksaan lagi yang berbicara,” imbuh Dewa Indra. 

Hal tersebut perlu dilakukan karena pengetahuan masyarakat sekarang sudah berubah. “Masyarakat sudah paham akan hak-hak mereka, yaitu hak akan kebebasan yang mereka miliki, keberanian untuk memperjuangkan hak mereka, serta pemahaman akan HAM mereka. Jadi Satpol PP harus merespons hal tersebut,” kata Dewa Indra seraya berharap ke depan masyarakat sudah sepatutnya takut dan menghormati Perda bukan takut akan Satpol PP.

Dia pun berharap ke depan agar koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi antar-Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, dan instansi terkait (TNI dan Polri) hingga desa adat bisa terus berjalan dengan baik dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat. 

Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi sebelumnya melaporkan bahwa tujuan raker yang bertema ‘Peran Satpol PP dan Satlinmas dalam Menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 Menuju Bali Trepti Guna Mendukung Pariwisata Budaya Bali yang Berkelanjutan’, adalah untuk membangun sinergitas dan kolaborasi Satpol PP dan Satlinmas se-Bali serta mampu membuka ruang partisipasi publik dan meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan Satpol PP.

Raker yang dihadiri oleh 100 orang peserta itu juga menghadirkan narasumber yaitu Plh Direktur Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Edi Samsudin Nasution, dengan materi ‘Arah Kebijakan Nasional Kemendagri dalam Mendukung Sukses Pemilu dan Pilkada’, Dosen Fisipol Universitas Warmadewa Drs Nyoman Wiratmaja MSi dengan paparan ‘Dinamika Hasil Pemilu terhadap Pilkada Serentak 2024’, Dekan I Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Dr Nararya Narottama MPar, MRech dengan materi ‘Korelasi Kebijakan Pembentukan Pol PP Khusus Pariwisata terhadap Respons Stakeholder Kepariwisataan’, dan paktisi dan konsultan pengembangan destinasi pariwisata Cipto Aji Gunawan dengan materi ‘Strategi Praktis dalam Rangka Mewujudkan Pariwisata Bali yang Berkelanjutan’. 7 a