Puan Diminta Jadi Duta IPU
Sebagai duta IPU, Puan ditugasi berkunjung ke negara-negara yang masih memiliki tingkat kepemimpinan perempuan dalam politik yang rendah.
JAKARTA, NusaBali
Ketua DPR RI Puan Maharani diminta untuk menjadi duta bagi Inter-Parliamentary Union (IPU), untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan di parlemen tingkat dunia.
Presiden IPU Tulia Ackson meminta hal itu ketika bertemu dengan Puan di sela-sela The 148th IPU Assembly di Jenewa, Swiss, Sabtu (23/3). Puan pun menyatakan siap mengemban tugas itu demi meningkatkan kepemimpinan politik perempuan di dunia.
“Sebagai sesama pemimpin perempuan, tentu dapat bekerja sama untuk memperkuat pembahasan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat global,” kata Puan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (24/3).
Puan pun ingin para pemimpin parlemen perempuan bisa memperkuat komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. DPR siap mendukung isu tersebut.
“Mewakili DPR RI, saya siap mendukung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan mulia itu,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Tulia Ackson sebagai Presiden IPU yang ke-31 pada IPU Assembly Ke-147 di Angola, Oktober 2023. Tulia menjadi perempuan ketiga yang memimpin IPU.
“Sekaligus perempuan pertama mewakili kawasan Afrika yang mengemban amanah ini,” kata dia.
Puan juga mengapresiasi komitmen Tulia Ackson yang mendorong kerja sama internasional serta dalam mempromosikan perdamaian dan nilai-nilai demokrasi.
Puan yakin pemimpin perempuan asal Republik Tanzania itu akan membuat IPU menjadi makin lebih efektif, akuntabel, dan transparan.
Tulia yang merupakan perempuan ketiga pemimpin IPU tersebut meminta Puan menjadi duta karena terkesan dengan kepemimpinan Puan sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Tulia mengatakan bahwa IPU bakal menugasi Puan untuk berkunjung ke negara-negara yang masih memiliki tingkat kepemimpinan perempuan dalam politik yang rendah.
“Hal itu dilakukan sebagai kampanye peningkatan kesadaran pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan keputusan,” kata dia.
Di ajang tersebut, Puan berbicara soal perkembangan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan implikasinya bagi perempuan yang mungkin tertinggal dalam bidang tersebut.
Puan mengatakan bahwa perkembangan AI tidak hanya memberikan peluang besar pada kemajuan manusia, tetapi juga berpotensi membawa tantangan yang sangat besar.
“Dalam hal ini, saya percaya bahwa AI harus diatur secara komprehensif," kata Puan.
Adapun kegiatan yang bertajuk Forum of Women Parliamentarians Inter-Parliamentary Union (IPU) tersebut dihadiri oleh 145 delegasi parlemen berbagai negara. Ada 55 ketua parlemen yang turut menjadi peserta konferensi dari 180 negara anggota IPU.
Politikus dari PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok yang paling terkena dampak dan paling rentan selama konflik dan perang meskipun ada upaya global untuk pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.
Di hadapan forum, Puan mengungkapkan sebanyak 67 persen dari korban konflik yang terjadi di Gaza baru-baru ini diketahui merupakan perempuan dan anak-anak. Mereka diserang secara brutal, dibunuh, dan menjadi sasaran pasukan Israel.
“Ini merupakan peringatan yang menyakitkan bagi komunitas global untuk berinvestasi lebih banyak pada agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan,” kata dia.
Dia menyebut pemberdayaan perempuan dalam isu AI sangat penting karena perempuan merupakan setengah dari populasi dunia.
Menurut dia, perempuan merupakan bagian integral dari solusi dan agen perdamaian yang efektif.
Untuk itu, Puan mengajak para pemimpin perempuan yang ada pada forum tersebut untuk mengambil tindakan yang nyata.
Dia memandang perlu seluruh pihak mendorong kepemimpinan perempuan dalam proses perdamaian.
“Demikian pula, harus memastikan bahwa perempuan terlibat aktif dalam pengembangan AI,” kata dia.
Dengan melakukan hal itu, menurut Puan, perempuan akan memahami dampak kecerdasan buatan, termasuk senjata otonom bagi diri mereka sendiri.
Puan mengatakan bahwa DPR RI tidak hanya menyuarakan kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga bakal merespons berbagai tantangan global bersama IPU.
“Sebagai parlemen, adalah tugas kami untuk memastikan bahwa perempuan ikut serta dalam perundingan perdamaian,” kata Puan. 7 ant
1
Komentar