Pj Gubernur Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Bali

Dalam kesempatan ini BPKP memberikan apresiasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali. Pemeriksaan keuangan pada Pemda di Bali seluruhnya meraih opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) level 3 (skala 1-5). Meski demikian BPKP juga menyampaikan sejumlah catatan. 

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah mengatakan pihaknya tahun 2023 telah melakukan evaluasi perencanaan penganggaran berbasis kinerja di seluruh Pemda di Bali. Dalam melakukan evaluasi perencanaan BPKP fokus di lima isu nasional, yakni pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan ketahanan pangan, dan peningkatan daya saing UMKM. 

“Hasil evaluasi BPKP menemukan bahwa perencanaan penganggaran secara umum belum sepenuhnya memadai baik dari sisi kualitas, strategi, dan pencapaian indikator kinerja strategis, maupun alokasi anggarannya. Jadi karena perencanaannya belum optimal maka akan berpotensi sasaran strategis kita tidak tercapai,” ujar Sally dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Heru Tarsila. 

Sally menambahkan, beberapa yang perlu diperbaiki terkait penajaman indikator kinerja sasaran strategis yakni dengan berorientasi pada hasil atau penyelarasan cascading perencanaan, penguatan intervensi dan kolaborasi untuk sektor-sektor yang bersifat lintas sektoral, peningkatan kualitas program dan kegiatan, dan juga perbaikan relevansi alokasi anggaran dalam mencapai atau mendukung tujuan dan sasaran. 

Lebih lanjut, Sally mengatakan BPKP juga telah mengembangkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. BPKP telah mengembangkan suatu indeks efektivitas pengembangan korupsi (EPK) sebagai bentuk pengukuran sistem anti korupsi yang dikembangkan instansi atau badan usaha. “Jadi belum seluruh Pemda memperoleh indeks EPK level 3 walaupun hasil monitoring KPK 2023 seluruh Pemda di Bali mendapat nilai di atas 90,” ungkapnya. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila mengatakan, secara keseluruhan Bali memang termasuk yang leading di semua sektor termasuk pemberantasan korupsi dan lainnya. Ia menyebut Bali merupakan satu-satunya provinsi yang skornya sudah tinggi. Untuk itu, Heru mengatakan dirinya akan fokus meningkatkan capaian perencanaan manajemen risiko keuangan di Provinsi Bali. 

Ia menyebut hal itu merupakan mandat dari Perpres 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. “Bukan berarti Pemda belum menerapkan manajemen risiko. Tapi secara infrastruktur memang kita harus bangun lebih kokoh. Kita akan dorong ke level 4, artinya memang mendarah dagingkan sebuah sistem yang mengedepankan risiko, pengambilan keputusan semua didahului pengambilan risiko,” tandasnya. 

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan bahwa BPKP sangat berperan dalam membangun dan mengembangkan serta membina kapabilitas Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Perwakilan BPKP Bali adalah mitra utama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, memiliki peran yang sangat penting untuk peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujarnya. Pj Gubernur menyampaikan ucapan selamat datang kepada Heru Tarsila sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang baru. "Mari kita meningkatkan kerja sama yang telah dibangun," ujar Pj Gubernur  Mahendra Jaya. 7 a