Proyek Underpass Terancam Molor

MANGUPURA, NusaBali
Ancaman ini terjadi karena problem pemindahan jaringan utilitas (bawah tanah) milik PDAM Tirta Mangutama. Masalahnya, PDAM Tirta Mangutama sejauh ini belum menyiapkan anggaran pemindahan jaringan utilitas yang tertanam di lokasi pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai Tuban (Perempatan Jalan Bypass Ngurah Rai-Jalan Tol Bali Mandara-Bandara Internasional Ngurah Rai). Anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan utilitas ini disebut-sebut berjumlah Rp 22,8 miliar.

Kendala anggaran pemindahan utilitas PDAM yang berimbas ke ancaman mlornya proyek Underpass Simpang Patung Ngurah Rai Tuban ini terkuak dalam rapat kerja Komisi III DPRD Badung degan jajaran Direksi PDAM Tirta Mangutama, Badan Keuangan dan Aset Daerah Badung, Bappeda Badung, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung di Ruang Rapat Pimpinan Dewan, Se-nin (31/7). Rapat tertutup kemarin dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Putu Alit Yandinata.

Terungkap, ancaman molornya pemindahan utilitas PDAM ini jadi masalah serius yang berdampak ke proyek Underpass. Sebab, jika merujuk Surat Menteri PUPR Nomor PR.01.02-Mn/456 tertanggal 22 Mei 2017 perihal Percepatan Pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai Tuban, pemindahan utilitas harus sudah selesai akhir Agustus 2017 depan. Di kawasan Simpang Patung Ngurah Rai terdapat banyak utilitas, seperti jaringan kabel listrik, telepon, dan pipa avtur, selain jaringan PDAM.

“Pemindahan utilitas milik PDAM membutuhkan anggaran Rp 22,8 miliar. Tapi, dananya sampai kini belum ada,” ujar sumber NusaBali yang hadir dalam rapat koordnasi di Komisi III DPRD Badung kemarin. Sialnya, lanjut dia, dana Rp 22,8 miliar itu tidak masuk dalam APBD Perubahan 2017 yang sudah ketok palu, 17 Juli 2017 lalu.

Dalam raker kemarin muncul skenario menggunakan setoran PDAM ke kas daerah sekitar Rp 14 miliar lebih untuk anggaran pemindahan utilitas di Simpang Patung Ngurah Rai. Namun, skenario ini sulit dilaksanakan, mengingat dana setoran PDAM tersebut sudah masuk APBD Perubahan yang diarahkan untuk sejumlah kegiatan. Hingga berakhirnya raker kemarin, belum ditemukan kata sepakat.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata mengatakan sudah ada kesepakatan antara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan instansi terkait di Badung termasuk PDAM Tirta Mangutama. Kesepakatannya, bila ada pergantian utilitas, maka itu tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait. “Pemerintah pusat hanya menyiapkan jalur utilitas saja. Untuk pipa dan sarana prasarana lainnya, itu disiapkan PDAM sendiri,” jelas politisi PDIP ini seusai raker kemarin.

Sedangkan Dirut PDAM Tirta Mangutama, Ketut Golak, tak banyak memberikan komentar terkait masalah ini. Dia hanya menegaskan pihaknya akan melayangkan surat kepada pemerintah pusat berkenaan pembiayaan untuk relokasi utilitas di Simpang Patung Ngurah Rai. “Yang jelas, kami akan bersuarat ke pemerintah agar mengetahui besaran biaya proyek tersebut. Nanti apa pun keputusannya, akan kita jalankan,” kata birokrat asal Desa Sobangan, Kecamatan Abiansemal, Badung ini.

Underpass Simpang Patung Ngurah Rai ini akan dibangun dengan panjang 712 meter, lebar 17 meter, dan tinggi ruang 5,2 meter. Proyek Underpass ini rencananya akan digarap mulai awal tahun 2018 dan ditarget rampung Oktober 2018 mendatang.

Pembangunan fisik Underpass Simpang patung Ngurah Rai Tuban, sebagaimana diberitakan, mencapai Rp 209,709 miliar yang sepenuhnya akan ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Rinciannya, untuk tahun 2017 ini dianggarkan sebesar Rp 49,677 miliar, sementara tahun 2018 dianggarkan Rp 160,032 miliar. Sedangkan Pemkab Badung akan tanggung biaya pembebasan lahan sebesar Rp 100 miliar. Dana sebesar itu sudah termasuk untuk pembebasan lahan perluasan jalan Simpang Kampus Unud di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. *asa