Pencegahan Stunting Sasar Ibu Hamil dan Balita 0-2 Tahun

Rembuk menegaskan permasalahan stunting merupakan prioritas nasional. Presiden menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14% pada tahun 2024 dan tahun 2030 Indonesia diharapkan bebas stunting. Stunting di Kabupaten Gianyar masih perlu mendapatkan perhatian bersama. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, stunting di Kabupaten Gianyar sebesar 6,3%, mengalami peningkatan sebanyak 1,2% dibandingkan tahun 2021 yang 5,1%. “Berdasarkan EPPGBM bulan Pebruari 2023, prevalensi stunting sebesar 4% dengan jumlah balita stunting sebanyak 969 balita. Kabupaten Gianyar menargetkan prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 2,96%,” ujar Sadra.

Sadra berharap adanya peningkatan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sehingga target penurunan prevalensi stunting dapat tercapai. Salah satu kegiatannya dengan melaksanakan rembuk stunting. “Rembuk stunting meliputi pemetaan program/kegiatan, cakupan, dan prevalensi seperti jumlah dan kasus sebaran stunting sangat diperlukan dalam proses analisis situasi dan menentukan lokasi prioritas di masing-masing desa,” ungkap Sadra. 

Sadra menegaskan, rembuk stunting harus dijadikan momentum meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk terus mengembangkan upaya penanggulangan stunting. Harapannya dapat menjangkau seluruh sasaran yakni balita, keluarga, dan masyarakat. “Mengejar ketertinggalan dalam penurunan stunting, diharapkan semua stakeholder lebih intensif dan bekerja lebih keras lagi demi generasi kita yang lebih baik dan menciptakan generasi emas sesuai arahan presiden,” kata Sadra. 

Program percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas pemerintah. Prioritas utama atau sasaran program pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak-anak usia 0 sampai 2 tahun atau rumah tangga dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Kepala Bappeda Gianyar Anak Agung Dalem Jagaditha menegaskan, kasus stunting sangat tinggi namun prevalensi rendah. Lebih dominan mengalami kesenjangan pada cakupan layanan sensitif seperti pendampingan kepada keluarga risiko stunting, bantuan sosial pada pasangan usia subur (PUS), pemeriksaan status anemia pada remaja, dan pendampingan kepada calon pengantin. 

Sementara layanan spesifik yang sangat rendah muncul di beberapa desa di antaranya balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk dan KB pasca persalinan. “Prevalensi tinggi serta angka absolut kasus stunting tidak saja ada di desa-desa dengan topografi dataran tinggi serta akses layanan kurang, tapi terjadi pada wilayah pinggiran kota, bahkan di tengah perkotaan yang telah memililiki akses infomasi dan layanan lebih baik masih ada balita stunting,” ungkap Agung Dalem. 

PMPK Satgas Stunting Bali, dr Made Adi Wiguna memberikan catatan akhir bahwa sasaran yang perlu difokuskan untuk tahun 2024 yaitu ibu hamil, bayi sampai usia 2 tahun, ditambah remaja putri atau calon pengantin. “Bantuan stunting diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Harus dapat dipetakan kantong-kantong wilayah stunting serta diidentifikasi layanan yang masih kurang dan perlu diperbaiki,” tegas dr Adi Wiguna. Intervensi perubahan perilaku terus digalakkan dengan memastikan edukasi publik dan penyuluh sebagai salah satu pilar pencegahan stunting. @ nvi