KPU Bali 'Belum Puas' Hasil Pemilu 2024, Ini yang Akan Dilakukan
DENPASAR, NusaBali.com - KPU Provinsi Bali menyatakan telah berhasil mencapai dua target Pemilu 2024 yakni tingkat partisipasi 83,34 persen dan zero sengketa di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).
Akan tetapi, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengaku belum puas dengan dua pencapaian ini. Sebab, KPU Bali mencatat, masih ada 59.685 suara tidak sah dan 16,66 persen pemilih tidak menggunakan hak pilih di Pemilu 2024.
"Setelah penetapan calon terpilih nanti, kami akan buka kotak. Kami lihat siapa sebenarnya pemilih yang tidak hadir, termasuk suara-suara tidak sah," ungkap Lidartawan saat media gathering terkait hasil Pemilu 2024 di Denpasar, Jumat (5/4/2024).
KPU bakal mendalami mengapa pemilih yang memiliki hak pilih tidak menggunakan hak mereka. Akan dilihat pula akar dari problem masih adanya surat suara tidak sah dengan jumlah yang cukup besar yakni lebih 2 persen dari 2.740.692 total suara.
Di permukaan, KPU melihat, ada pemilih dari kalangan pekerja informal seperti asisten rumah tangga yang memilih tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) lantaran menjaga anak majikan.
Di ranah suara tidak sah, KPU melihat, ada faktor keterlupaan pemilih mencoblos surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) lantaran total lima surat suara yang harus dicoblos. Ada pula surat suara yang dicoret dengan tulisan tertentu.
"Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan akademisi dari perguruan tinggi di Bali yang mau melakukan riset terhadap ini. Hasil riset ini akan kami pakai strategi sosialisasi untuk Pilkada 2024, kalau ini bisa dilakukan cepat," tegas Lidartawan yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli dua periode ini.
Namun, jika riset tidak dimungkinkan rampung pra masa sosialisasi Pilkada 2024 ini, KPU sudah mengantongi TPS dan daerah dengan partisipasi pemilih yang rendah. TPS dan daerah seperti ini akan diberikan treatment khusus untuk menggenjot partisipasi.
KPU mencatat, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Buleleng memiliki tingkat partisipasi pemilih terendah di Bali yakni 58,94 persen. Salah satu desa di kecamatan di mana Lidartawan menghabiskan masa kecilnya. *rat
"Setelah penetapan calon terpilih nanti, kami akan buka kotak. Kami lihat siapa sebenarnya pemilih yang tidak hadir, termasuk suara-suara tidak sah," ungkap Lidartawan saat media gathering terkait hasil Pemilu 2024 di Denpasar, Jumat (5/4/2024).
KPU bakal mendalami mengapa pemilih yang memiliki hak pilih tidak menggunakan hak mereka. Akan dilihat pula akar dari problem masih adanya surat suara tidak sah dengan jumlah yang cukup besar yakni lebih 2 persen dari 2.740.692 total suara.
Di permukaan, KPU melihat, ada pemilih dari kalangan pekerja informal seperti asisten rumah tangga yang memilih tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) lantaran menjaga anak majikan.
Di ranah suara tidak sah, KPU melihat, ada faktor keterlupaan pemilih mencoblos surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) lantaran total lima surat suara yang harus dicoblos. Ada pula surat suara yang dicoret dengan tulisan tertentu.
"Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan akademisi dari perguruan tinggi di Bali yang mau melakukan riset terhadap ini. Hasil riset ini akan kami pakai strategi sosialisasi untuk Pilkada 2024, kalau ini bisa dilakukan cepat," tegas Lidartawan yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli dua periode ini.
Namun, jika riset tidak dimungkinkan rampung pra masa sosialisasi Pilkada 2024 ini, KPU sudah mengantongi TPS dan daerah dengan partisipasi pemilih yang rendah. TPS dan daerah seperti ini akan diberikan treatment khusus untuk menggenjot partisipasi.
KPU mencatat, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Buleleng memiliki tingkat partisipasi pemilih terendah di Bali yakni 58,94 persen. Salah satu desa di kecamatan di mana Lidartawan menghabiskan masa kecilnya. *rat
1
Komentar