DPRD Badung Berikan 27 Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati 2023
MANGUPURA, NusaBali - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar sidang paripurna dengan agenda rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2023 di Ruang Sidang Utama Gosana DPRD Badung, Kamis (18/4). Pada sidang paripurna tersebut, DPRD Badung memberikan 27 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati 2023 yang dibacakan oleh Sekwan I Gusti Agung Made Wardika.
Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Made Sunarta, serta anggota DPRD Badung. Hadir pula Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.
Parwata mengatakan, berdasarkan hasil rapat dan analisa alat kelengkapan Dewan dan Banggar terhadap LKPJ Bupati 2023, menilai terobosan yang dilakukan pemerintah sudah luar biasa. “APBD 2023 tercapai dengan Silpa Rp 1,095 miliar. Pendapatan Asli Daerah Rp 7,2 triliun. Dengan demikian seluruh program yang ditetapkan bersama pemerintah dan DPRD sudah berjalan dengan baik mencapai hampir 97 persen lebih. Kinerja Bupati Badung dalam LKPJ 2023 semua sudah berjalan dengan baik. Terutama hasil audit BPK tidak ada ditemukan kejanggalan,” jelasnya usai sidang.
Meski demikian, kata Parwata, DPRD Badung tetap memberikan beberapa rekomendasi. Dewan meminta agar pemerintah lebih meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Kata Parwata, spirit pemerintah dan DPRD sama, sehingga diberikan masukan yang konstruktif demi tujuan bersama membangun Badung.
“Kami mendorong supaya RSD Mangusada ini menyiapkan SDM dan fasilitas yang berkualitas. Jika ada alat yang kurang agar bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga semua sarana yang di sana bisa untuk melayani masyarakat,” papar politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini.
Selain itu, dewan juga merekomendasikan agar pemerintah menghidupkan desa wisata untuk menjadi wisata unggulan, sehingga setiap tahun Badung memiliki destinasi wisata baru. “Tujuannya supaya wisatawan tidak bosan dengan destinasi yang ada. Jadi agar ada varian yang lain dan desa wisata di setiap kecamatan tumbuh berkembang. Dengan demikian, pendapatan akan stabil. Termasuk infrastrukturnya agar dicek terus. Kemacetan, banjir agar bisa ditangani,” imbuh Parwata.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini juga meminta kepada pemerintah agar beberapa program yang belum terlaksana pada 2023 bisa direalisasikan di 2024. Termasuk penanganan sampah secara merata di Kabupaten Badung yang masih belum tertangani. “Sekarang penanganan sampah agar fokus dilaksanakan pemerintah. DLHK agar membuat perencanaan strategis yang efektif dan menyeluruh dalam penanganan sampah terutama di daerah-daerah pariwisata,” ujar Parwata. @ ind
Komentar