Kadin Minta Antisipasi Pemprov
Adanya even-even yang digelar pemerintah daerah bisa menjadi kompensasi dampak kebijakan pengurangan belanja barang/jasa dari pemerintah.
Belanja Kementerian/Lembaga Dipangkas
DENPASAR,NusaBali
Kalangan pengusaha, yang tergabung dalam wadah Kadin meminta Pemerintah, khususnya Pemprov maupun Pemkab/Pemkot melakukan langkah antisipasi terhadap dampak pemangkasan anggaran belanja kementerian/kelembagaan dalam APBN (P) 2017 sebesar Rp 16 triliun. Termasuk salah satunya di sektor pariwisata. Alasannya, sektor pariwisata Bali diyakini terimbas juga dengan kebijakan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga tersebut.
Ketua Kadin Bali Anak Agung Alit Wiraputra mengatakan Kamis (3/8). “Harus digelar even-even yang bisa mengundang sebanyak mungkin wisatawan,” ujar Agung Wiraputra.
Diharapkan dengan adanya even-even yang mampu menarik banyak wisatawan, bisa menjadi kompensasi dampak kebijakan pengurangan belanja barang/jasa dari pemerintah, yang berimbas di sektor pariwisata. “Karena jelas kecil kemungkinan dapat belanja lagi dari pemerintah,” kata Agung Wiraputra.
Jika tidak ada even-even yang mampu memberi kontribusi tambahan pendapatan maupun belanja di sektor wisata, Agung Wiraputra kondisi tambah sulit akan semakin dirasakan kalangan pelaku bisnis pariwisata. “Benar benar akan megap-megap kondisi kita,” ujar tokoh bisnis yang juga praktisi hukum ini.
Saat ini saja, kata Agung Wiraputra, kondisinya sudah berat bagi kalangan pelaku bisnis, khususnya pariwisata Bali. Terutama bagi kalangan pengusaha wisata, seperti hotel dan usaha lainnya yang kliennya dari kalangan lembaga/pemerintah. “Jadi hanya benar- benar mengandalkan belanja wisatawan murni,” tandasnya.
Kondisi ini beda jauh dengan tahun 2010-2012, dimana belanja dari lembaga/pemerintah di sektor wisata terbilang ramai. “Kadin sering dapat undangan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Sekarang hampir tidak pernah,” ungkapnya.
Terpisah Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, juga tidak menampik penghematan belanja pemerintah untuk lembaga/kementerian pada APBN (P) 2017, berimbas pada sektor pariwisata Bali. Namun kata Cok Ace, sapaan Ketua PHRI ini, imbas diyakini tidak terlalu signifikan. Karena dikatakan Cok Ace, hanya sedikit hotel atau jasa wisatawan lainnya yang menjadi tujuan atau tempat kegiatan atau even-even lembaga pemerintah. “Beda dengan di daerah lain,"kata Cok Ace.
Memang ada kegiatan maupun event ‘milik’ Pemerintah, namun itu terbatas, seperti di kawasan Nusa Dua. “Dan itu tidak mungkin dibatalkan,” ujar tokoh asal Puri Agung Ubud Gianyar ini.
Sebelumnya Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga melakukan penghematan pada APBN (P) 2017. Besarnya penghematan Rp 16 triliun. Inilah yang di pusat memunculkan kekhawatiran. Salah satu kekhawatiran tersebut adalah dampaknya terhadap bisnis di sektor pariwisata. *k17
Komentar