Pemkab Badung Gelar HLM TPID

Rapat tersebut dinilai sangat penting agar semua pihak bergerak melakukan upaya dengan mendorong nilai tukar petani agar meningkat, sehingga petani tak melakukan alih fungsi lahan.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Gede Arjana, Kepala Kantor BI Provinsi Bali GA Diah Utari, Dirut Perumda Pasar Mangu Giri Sedana I Wayan Suryantara, Dirut PT Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, Staf Ahli Bupati Badung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan IGA Trisna Dewi, Kabag Ekonomi AA Sagung Rosyawati, beserta Dinas terkait di Lingkungan Pemkab Badung.

Adi Arnawa menegaskan, rapat ini sangat penting untuk dapat berdiskusi agar semua pihak bergerak melakukan upaya dengan mendorong nilai tukar petani agar meningkat, sehingga berdampak bagi para petani itu sendiri untuk tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Upaya lainnya adalah membeli hasil panen petani dan membahas berbagai upaya strategis untuk menjaga dalam mengendalikan tingkat inflasi di Badung.

“Dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan petani, dibutuhkan komitmen semua pihak dengan bekerja sama dengan petani yang berkelanjutan, sehingga hasil panen petani tidak dibeli pihak lain. Perumda harus lakukan upaya kerja sama dengan pihak-pihak terkait,” ujar Adi Arnawa.

“Jadi tujuan rapat HLM TPID untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dan bersinergi antar TPID se-Kabupaten Badung sebagai upaya proaktif dalam mendorong keterjangkauan harga melalui ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujar Sekda Adi Arnawa.

Sementara itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari berharap agar membangun koordinasi. “Dari Dinas Pertanian yang ada di seluruh kabupaten/kota yang dikoordinir Provinsi, kami ingin agar bisa menyentuh data terkait hasil panen dari petani agar sampai ke petani, sehingga ketahuan misalnya ada surplus, salah satunya gabah dan lokasinya di mana,” harapnya.

“Perumda yang ada di Bali agar bisa berkolaborasi dan bekerja sama bergabung untuk pengendalian inflasi, dan pasar induk di Provinsi tentunya bisa menjadi pasar induk berjejaring nasional. Pasar induk bisa menjadi membentuk harga, sumber informasi pasar, melayani pemasok dan melayani pemasar eceran sehingga didistribusikan ke pasar lain,” imbuhnya.

Sementara Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma, mengatakan sebagai upaya menurunkan inflasi ke level yang rendah dan stabil, maka dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh perusda yang ada di seluruh kabupaten kota se-Bali. “Saya berharap agar seluruh pemangku kepentingan untuk dapat selalu berkoordinasi dengan baik guna menjaga stabilitas harga, kami dari BPD Bali dalam rangka pengendalian inflasi kami telah lakukan upaya untuk menyejahterakan petani, kami lakukan dua yaitu Kredit Usaha Alsinta (KUA) dan Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP), tentu dengan suku bunga yang rendah,” ucapnya. 7 ind