Laporan Keuangan Pemkab Buleleng Semakin Berkualitas
Raih Opini WTP 10 Kali Beruntun
SINGARAJA, NusaBali - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Buleleng. Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, merupakan penghargaan ke 10 kali berturut-turut sejak tahun 2014 lalu.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2023 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. Kegiatan tersebut berlangsung saat Sidang Paripurna ke 9 Masa Persidangan I Tahun 2024 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5).
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai penyerahan LHP mengatakan peraihan WTP Pemkab Buleleng secara rutin setiap tahunnya menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Buleleng semakin berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jumlah catatan yang diberikan oleh BPK RI.
“Sebelumnya ada 14 catatan yang diberikan. Namun, saat ini berkurang signifikan menjadi delapan. Ini hasil komitmen kita untuk terus mengupayakan laporan keuangan yang maksimal. Termasuk di dalamnya tentang penataan aset,” ungkap Lihadnyana.
![](https://www.nusabali.com/images/tiara/001-pj-buleleng.jpg)
Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana (2 dari kanan) tunjukkan LKPD 2023 yang mendapatkan opini WTP ke-10 kali berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Bali. -IST
Menurutnya, tata kelola keuangan telah dilakukan secara akrual dan sangat bijaksana oleh Pemkab Buleleng. Tata kelola keuangan yang baik akan sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula tata kelola keuangan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, harus dimulai dengan perencanaan penganggaran yang matang. Penganggaran dialokasikan untuk belanja daerah. Kemudian belanja daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. “Melalui tata kelola keuangan yang baik kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan sendirinya,” imbuh Lihadnyana.
Pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini pun mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Pemkab Buleleng atas capaian ini. Termasuk kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng, yang telah kerja keras untuk mewujudkan laporan keuangan semakin berkualitas.
“Di bawah komando Pak Sekda, semua bekerja keras untuk mencapai raihan WTP ke 10 ini,” ungkapnya yang juga Kepala BKPSDM Bali ini. Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam sambutannya mengatakan BPK RI terus mendorong perbaikan laporan keuangan kabupaten/kota di Bali secara lebih lanjut dan terstruktur. Dalam hal LKPD tahun anggaran 2023 pemerintah kabupaten/kota di Bali telah terjadi perbaikan yang signifikan. “LKPD yang disajikan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual,” terang Satria. @ k23
1
Komentar