Penyaluran KUR di Bali Capai Rp3,66 T
Didominasi Skema Mikro
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Teguh Dwi Nugroho
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali
DENPASAR, NusaBali - Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Kredit Program dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, Rabu (29/5).
Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp3,66 triliun untuk 47.615 debitur. Dikatakan Teguh Dwi Nugroho, penyaluran KUR masih didominasi KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta, yang mencapai Rp2.319,17 miliar untuk 39.173 debitur).
Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program pada Triwulan I 2024 masih didominasi oleh sektor perdagangan (42,85%), sektor pertanian (16,65%), dan sektor Industri Pengolahan (12,67%).
Pada bagian lain penjelasannya, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan pertumbuhan ekonomi Bali yang cukup kencang, 5,98 persen pada triwulan I 2024 berimplikasi positif pada kinerja APBN di Provinsi Bali.
“APBN di Provinsi Bali sampai dengan April 2024 cukup baik, dibandingkan tahun 2023,” ujarnya. Pendapatan Negara tumbuh positif sebesar 28,4% (y-o-y) dan Belanja Negara tumbuh Positif sebesar 14,3% (y-o-y).Pertumbuhan Pendapatan Negara didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai Rp5.454,92 miliar atau 37,72% dari target, tumbuh positif 32,34% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y).
Selanjutnya dari sisi Belanja, Belanja di Provinsi Bali terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) yang telah terealisasi sebesar Rp3.328,32 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp4.256,44 miliar.
Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi Belanja K/L di Bali terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.508,32 miliar, Belanja Barang Rp1.367,13 miliar, Belanja Modal Rp438,60 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp14,27 miliar.
“Realisasi belanja di Provinsi Bali tercatat sebagai dampak adanya pembayaran THR di bulan Maret dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2023,” ucapnya. K17
1
Komentar