Jokowi Sebut MRT Rp 2,3 T/Km-LRT Rp 600 M/Km
Bangun Transportasi Umum Mahal
JAKARTA, NusaBali - Pembangunan transportasi umum di Indonesia sangat mahal biayanya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan biayanya berdasarkan pengalamannya membangun beberapa transportasi umum di Jakarta.
Pertama MRT Jakarta, Jokowi memaparkan harganya untuk jalur bawah tanah mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer (km), itupun saat MRT Jakarta dibangun pada medio 2013 lalu. Saat ini biaya pembangunan per km sudah naik mencapai Rp 2,3 triliun.
"Kalau kita bayangannya subway, LRT, MRT itu biayanya gede banget mahal. Saya sampai hafal, waktu MRT dibangun pertama kali di Jakarta dibangun itu per kilometer MRT yang bawah tanah itu Rp 1,1 triliun. Sekarang sudah Rp 2,3 triliun," ungkap Jokowi dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2024 disiarkan virtual lewat YouTube Sekretariat Presiden, seperti dilansir detikcom, Selasa (4/6).
"Tolong tunjuk jari kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? Itu 1 kilometer Rp 2,3 triliun," katanya.
Nah di bawah MRT ada juga kereta LRT. Di Jakarta ada LRT Jabodebek yang gerbongnya dibuat oleh PT INKA dan pembangunan jalurnya seharga Rp 600 miliar per km.
"Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta dengan gerbong yang kita buat di INKA itu kurang lebih Rp 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Nggak ada yang mampu," beber Jokowi.
Belum lagi kereta cepat, yang sudah ada dari Jakarta ke Bandung, Jokowi bilang harga proyeknya mencapai Rp 780 miliar per km.
Oleh sebab itu, pemerintah kota maupun pemerintah daerah lainnya harus bisa mencari opsi transportasi umum yang lain agar bisa memberikan layanan transportasi bebas macet di wilayahnya.
Salah satu opsi yang ditawarkan Jokowi adalah autonomous rapid transit (ATR) yang pembangunannya jauh lebih murah. Namun, dalam paparannya Jokowi tak merinci berapa biaya pembangunannya.
Moda transportasi ini bentuknya seperti kereta namun tanpa rel. Jokowi menawarkan bantuan APBN dari pemerintah pusat apabila ada wali kota yang mau membangun transportasi ini di wilayahnya.
"Nanti kalau ada APBD punya kemampuan tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi, fifty-fifty bisa, APBD 50%, APBN 50% misalnya," pungkas Jokowi.7
Komentar