Lintas Lembaga Atensi Kasus Rabies

DENPASAR, NusaBali - Meski sudah terjadi penurunan rabies dibandingkan tahun 2023 lalu, Provinsi Bali masih terus berupaya untuk menahan adanya kasus baru di tahun 2024. Hal itu terungkap dalam Rakor (Rapat Koordinasi) Tim Koordinasi Daerah (TKD) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Penyakit Infeksi Baru Provinsi Bali dipimpin Sekretaris Tim, I Made Rentin di Gedung BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Bali, Jalan DI Panjaitan, Niti Mandala, Denpasar, Senin (10/6). 

Rakor kali ini juga diikuti oleh perwakilan Bappeda Bali, Balai Besar Veteriner Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan Dinas Kominfos Provinsi Bali.

Rentin yang juga Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bali mengatakan, perlunya langkah konkrit, terpadu dan reguler untuk menyamakan persepsi serta tidak membiarkan kasus rabies di Bali berjalan fluktuatif.  “Setelah mengevaluasi apa yang dilakukan masing-masing kelompok kerja di provinsi, kita akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota bahkan melibatkan langsung perangkat desa,” ujar Rentin.

Upaya Pemprov Bali itu didukung Perwakilan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Pebi Purwo Suseno. Dia menyatakan dukungan dengan Tim Daerah Provinsi Bali. Purwo Suseno memberikan komitmen Kementan untuk ikut mengawal upaya pengendalian rabies di Bali. 

Purwo Suseno juga berharap adanya analisis mendalam terhadap kasus rabies di Bali agar diketahui penyebab pastinya. “Misalnya apakah desa tersebut sudah lama tidak mendapat program vaksinasi,” tegas Purwo Suseno.

Sedangkan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) Animal Health Adviser, John Weaver, dalam kesempatan tersebut mengatakan pentingnya data real time dan valid dalam upaya pengendalian rabies di Bali. Hal ini menurutnya akan membantu pemerintah untuk menyusun strategi komunikasi untuk perubahan perilaku masyarakat yang sadar ancaman rabies. Selain itu, dia juga mengingatkan tentang mutu vaksin rabies. “Penggunaan vaksin yang berkualitas lebih baik daripada vaksin murah tapi tidak efektif dan justru mengeluarkan biaya lebih,” katanya.

Sebaliknya, Akademisi Universitas Udayana Prof Dr dr Ni Nyoman Sri Budayanti, SpMK juga menyampaikan komitmen akademisi untuk mendukung pemerintah dalam penyelesaian persoalan rabies di Bali. “Paling tidak sebulan sekali kita bertemu membahas ini, karena banyak penyakit lain juga mengintai, seperti flu burung,” ujarnya. Sri Budayanti juga mengatakan pentingnya kewaspadaan terhadap rabies agar tidak berdampak ke sektor pariwisata. a