Wagub Usul Fokus ke Infrastruktur
Dana bantuan sosial (bansos)/hibah untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali melalui APBD Induk 2016, jumlahnya mencapai lebih dari Rp 200 miliar.
Anggota Dewan Dijatah Bansos Rp 3,75 M/Orang
DENPASAR, NusaBali
Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, mengusulkan agar bantuan-bantuan dana hibah tersebut lebih difokuskan kepada kegiatan fisik membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pasar desa.
Dana bansos yang difasilitasi 55 anggota DPRD Bali sudah mulai bisa diusulkan di APBD Induk 2016. Informasi yang dihimpun NusaBali, setiap anggota DPRD Bali dapat jatah memfasilitasi dana bansos sebesar Rp 3,75 miliar melalui APBD Induk 2016. “Ya, per orang dapat jatah memfasilitasi bansos Rp 3,75 miliar,” ungkap salah seorang anggota DPRD Bali di Denpasar, Jumat (8/1).
Dia menambahkan, untuk meloloskan dana bansos/hibah tahun 2016 tersebut, DPRD Bali sudah memanggil Ketua Tim Anggaran Daerah Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, Kamis (7/1) sore. Rapat DPRD Bali dan Tim Anggaran Daerah itu dilakukan secara tertutup. Hasilnya, setiap anggota Dewan dapat jatah salurkan hibah Rp 3,75 miliar. Berarti, dana bansos yang disalurkan 55 anggota Dewan mencapai total Rp 206,25 miliar.
Sementara itu, Wagub Ketut Sudikerta menyatakan dalam APBD Induk 2016, ada Rp 200 miliar dana hibah untuk masyarakat yang disiapkan Pemprov Bali. Dana hibah itu disalurkan melalui DPRD Bali dan eksekutif. “Ada Rp 200 miliar dana hibah. Cara pengauannya dengan proposal dan harus berbadan hukum itu,” ujar Sudikerta secara terpoisah di Denpasar, Jumat kemarin.
Khusus usulan dana hibah untuk pura yang memang ada pengempon-nya, kata Sudikerta, tidak perlu membuat badan hukum. “Yang kami mau itu dana hibah tidak lagi bermasalah di belakangan hari. ya, supaya jangan sampai jadi seperti merta matemahan wisya (dari rezeki berubah menjadi racun, Red),” tegas Wagub yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Peruntukan hibah ini, kata Sudikerta, tidak lagi hanya urusan untuk membenahi tembok penyangker pura saja. Namun, dia mengusulkan agar penyaluran hibah difokuskan pula untuk pembenahan infrastruktur jalan di desa adat, pembangunan jembatan, atau pendirian usaha-usaha ekonomi di pedesaaan.
“Kalau jalan bagus, denyut nadi ekonomi otomatis akan meningkat. Muaranya, kan bisa lebih hidup taraf hidup masyarakat,” tandas Sudikerta. Menurut Sudikerta, pola pengarahan hibah ke pembangunan infrastruktur ini sudah pernah dilakukan ketika dirinya menjadi Wakil Bupati Badung (2005-2010 dan 2010-2013).
“Kita nggak sembarangan pakai dana hibah dan bansos itu. Kita lihat potensi desanya dulu. Apa yang nggak ada, itu kita minta kepada masyarakat supaya diusulkan. Jadi, peruntukan dana hibah bukan hanya pembenahan tembok penyangker atau bale banjar,” katanya.
Sudikerta mengingatkan, jika jalan subak tidak bagus, maka masyarakat bisa usulkan bantuan fisik berupa pembuatan jalan atau pengaspalan jalan. “Dengan begitu, kalau musim panen, petani nggak susah lagi mengangkut hasil pertaniannya. Itu yang kami maksudkan,” ujar politisi Golkar asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. 7 nat
1
Komentar