Pemprov Bali Bentuk Tim Pengawas PPDB

DENPASAR, NusaBali - Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 SMA/SMK se-Bali mulai dibuka pada, Rabu (19/6). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah membentuk tim pemantau atau pengawas untuk memantau pelaksanaan PPDB SMA/SMK Negeri tahun pelajaran 2024/2025 dengan melibatkan Ombudsman Perwakilan Bali, akademisi, dan organisasi nirlaba (LSM). Diharapkan PPDB tahun terhindar dari kecurangan. Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya juga kembali menegaskan siswa dari keluarga kurang mampu (miskin ekstrem) akan mendapat prioritas utama diterima di sekolah negeri. 

Pendaftaran PPDB SMA/SMK akan dibuka hingga 29 Juni 2024. Ada empat jalur yang disediakan, yakni Afirmasi (siswa miskin) dan Inklusi (difabel), Perpindahan Orangtua, Zonasi, dan Prestasi. Pada awal PPDB tahun ini akan difokuskan menerima siswa dari jalur Afirmasi dan Inklusi, yakni mulai 19-29 Juni 2024. Sementara jalur lainnya baru akan dibuka 26-29 Juni 2024. 

“Untuk pendaftaran siswa baru SMA/SMK di Bali kita bagi dalam tiga klaster. Klaster I anak miskin ekstrem, disabilitas, yatim piatu, itu wajib diterima di SMA/SMK negeri. Klaster II itu kan berdasarkan zonasi tapi di situ juga diprioritaskan anak-anak yang miskin. Kemudian Klaster III adalah jalur prestasi,” jelas Pj Gubernur Mahendra Jaya usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Bali, Rabu (19/6) siang. 

Lebih jauh dia menjelaskan, data siswa dari keluarga tidak mampu akan diambil dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Di samping itu pihak sekolah juga akan mengunjungi langsung tempat tinggal calon siswa untuk memastikan kebenaran data yang diberikan. Pj Gubernur Mahendra Jaya meyakinkan bahwa seluruh siswa dari keluarga miskin akan diterima di sekolah negeri untuk meringankan biaya sekolah. “Anak miskin ekstrem kalau sekolah di swasta bayar uang sekolah saja berat kan, biarlah sekolah di negeri,” tegasnya. 

Untuk memberikan transparansi PPDB yang setiap tahun mendapat laporan pengaduan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah membentuk Tim Pengawas atau Pemantau PPDB yang terdiri dari unsur Ombudsman, LSM, dan akademisi. “Tim memantau pelaksanaan penerimaan siswa SMA/SMK supaya benar-benar transparan dan ada keadilan di sini,” tegas Mahendra Jaya. 

Sementara itu Posko PPDB 2024 di SMAN 1 Denpasar, pada Rabu siang, tampak masih sepi dari calon siswa maupun orangtua yang mencari informasi terkait penerimaan siswa baru. Kepala Sekolah (Kasek) SMAN 1 Denpasar, Made Rida SPd MPd mengungkapkan jalur afirmasi (siswa miskin) hampir tidak ada peminat yang mendaftar di sekolah yang dipimpinnya. Meski demikian pihaknya telah menyiapkan kuota 15 persen dari total 360 siswa yang akan diterima sekolahnya tahun ini. 

“Kalau di kami biasanya jarang yang mendaftar (jalur afirmasi), hanya 1-2 orang,” ungkap Rida. Rida mengatakan, pihaknya sangat fleksibel dalam menerima dokumen persyaratan sebagai calon siswa dari keluarga tidak mampu. Jika tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH), calon siswa dapat melampirkan keterangan dari pihak desa/kelurahan. 

Kepala Ombudsman Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti sebelumnya menyampaikan,  Ombudsman akan mengawasi jalannya PPDB tahun ini mulai tahap pra, pelaksanaan, hingga pasca PPDB. Harapannya pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya pun telah membuka Posko PPDB di Kantor Ombudsman Bali untuk menerima pengaduan masyarakat. 

Sri meminta Disdikpora Provinsi maupun Kabupaten/Kota menggencarkan PPDB agar orangtua calon siswa paham dengan proses yang harus dilakukan. Khususnya jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu dan memiliki keterbatasan (difabel). 

“Sebelumnya ada kuota tapi tidak terisi. Saya harapkan afirmasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan harus ada upaya sosialisasi sampai ke desa-desa,” harap Sri. Untuk diketahui, jumlah lulusan SMP di Bali tahun ini sebanyak 64.280 orang. Sementara daya tampung SMA negeri sebanyak 26.457 kursi (90 SMA negeri) dan daya tampung SMK negeri sebanyak 22.831 kursi (58 SMK negeri). Bagi yang belum diterima di sekolah negeri dapat beralih ke SMA swasta yang memiliki daya tampung 9.949 kursi (74 SMA swasta) dan SMK swasta yang memiliki daya tampung 28.930 (113 SMK swasta). 7