Wabup Suiasa: Angka Kemiskinan Ekstrem di Badung Nol
AKIP Badung Dievaluasi Tim KemenPAN-RB
MANGUPURA, NusaBali - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemkab Badung tahun 2024 dievaluasi Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui in-depth interview (zoom) di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (19/6). Evaluasi AKIP ini dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa serta pejabat di lingkungan Pemkab Badung.
Wabup Suiasa mengungkapkan, tema pada evaluasi AKIP tahun ini mengusung tentang pengentasan kemiskinan, sebagaimana kebijakan ini merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Joko Widodo. Dijelaskan, perkembangan jumlah penduduk miskin di Badung menunjukkan tren penurunan, di mana pada 2023 sebanyak 17.010 jiwa penduduk miskin. Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan penduduk miskin jika dibandingkan 2021 dan 2022.
Sementara angka kemiskinan ekstrem di Badung pada 2024 sesuai data BPS Badung dan surat dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, pada 26 Februari 2024 menunjukkan angka nol. Artinya tidak adanya kemiskinan ekstrem di Badung. “Persentase penduduk miskin di Badung pada 2023 yaitu 2,30 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan 2022 sebesar 2,53 persen. Kemiskinan ekstrem juga melampaui target nasional yang ditargetkan tuntas 2024, namun Badung sudah tuntas di 2023,” ujar Wabup Suiasa.
Ditambahkan, sesuai surat Kemendagri, Pemkab Badung telah melakukan upaya dan langkah-langkah dengan memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna menangani pengentasan kemiskinan. Langkah nyata yang dilaksanakan yaitu menambahkan anggaran pada beberapa OPD untuk melaksanakan program yang membantu dalam pengentasan kemiskinan.
Selain itu, melakukan langkah-langkah percepatan pengentasan kemiskinan di antaranya penyusunan rencana aksi daerah 2022-2026 dalam rangka penanggulangan kemiskinan, penyusunan rencana kerja tahunan penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data DTKS, penyusunan pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan program kegiatan dan sub kegiatan hasil pemetaan di Badung.
“Kami menyadari upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini belum sesuai harapan kita bersama. Untuk itu, kami mohon kepada tim evaluasi, di samping melakukan evaluasi, kami juga harapkan dapat memberikan arahan serta pembinaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP (Sistem AKIP) di Kabupaten Badung,” harap Wabup Suiasa seraya menambahkan dengan evaluasi ini nilai SAKIP Badung yang sebelumnya dengan skor BB dapat meningkat menjadi A sebagai nilai tertinggi.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Hidayah Azmi Nasution, didampingi Tim Evaluasi AKIP KemenPAN-RB, menjelaskan evaluasi AKIP merupakan proses dalam upaya pembinaan dan melihat sejauh mana kemajuan dan hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Sekaligus memberikan solusi bila ditemukan permasalahan yang dihadapi.
“Evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Kami berharap dapat memberikan pembinaan dan kontribusi yang baik bagi daerah, guna mewujudkan AKIP yang dapat memberikan dampak dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Dikatakan pula, evaluasi tahun ini mengangkat tema kemiskinan sesuai dengan komitmen Presiden RI yang menginginkan kemiskinan ekstrem nol persen. “Tahun ini fokus kita mengenai kemiskinan. Namun demikian, juga dilakukan evaluasi di bidang lainnya seperti digitalisasi maupun inflasi,” jelasnya. @ ind
Komentar