‘Isu Bandara Bali Utara Jangan Jadi Gimik Politik’

Mereka pun tidak ingin isu pembangunan bandara hanya gimik politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebagian masyarakat Buleleng mulai jenuh dengan tarik ulur pembangunan bandara.

Hal tersebut menjadi pembahasan yang menarik dalam Diskusi Politik yang digelar Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) di Gedung Wanita Laksmi Graha dengan tema ‘Siapa Paling Siap Jadi Pilot Denbukit’. Sejumlah bacabup dan bacawabup yang sudah berproses dalam tahapan Pilkada 2024 dihadirkan di hadapan seluruh unsur masyarakat.

Warga Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Gusti Putu Agus Putrajaya mengatakan isu pembangunan bandara di Buleleng hanya gimik selama ini. Dia sebagai masyarakat berharap ada program prioritas nyata. Sebab isu yang dimunculkan sejak tahun 2007 silam hingga saat ini hanya wacana belaka. “Saya ingin tahu apakah dengan bandara yakin Buleleng maju, bisa memprioritaskan masyarakat bekerja di sana atau bisa meningkatkan ekonomi penduduk seluruhnya, karena sejauh ini baru hanya wacana belaka,” kata Putrajaya.

Tokoh Masyarakat asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng Made Suyasa juga menyoroti hal yang sama. Menurutnya, rencana pembangunan bandara di Buleleng hanya janji manis politik. Janji itu sering kali dilupakan saat calon sudah memegang jabatan. Sampai saat ini pun belum ada langkah kongkrit dari pemegang jabatan di daerah.

“Urusan bandara itu linier ke atas, itu pusat yang punya kewenangan. Lokasinya entah di mana hingga kini belum ada tahu pasti. Kebanyakan dari calon-calon yang maju Pilkada hanya omong-omong saja,” kritik pedas mantan Camat Kubutambahan ini. Sementara itu salah satu Bacabup Buleleng, Dewa Nyoman Sukrawan juga tidak setuju isu bandara dijadikan konsumsi politik, agar masyarakat tidak berharap terlalu besar. Menurut Sukrawan yang sudah malang melintang di politik, kewenangan pembangunan bandara prosesnya sangat rumit dan panjang. Seluruh kewenangan ada di pemerintah pusat.

“Saya mengkritisi isu bandara karena sudah menjadi wacana sejak 12 tahun lalu. Yang buat Perda kebetulan saat saya jadi Ketua DPRD Buleleng. Sisi kewenangan ada di pusat. Ada 3 hal yang harus dicermati, ada tempat, ada investor dan ada izinnya dulu,” ucap Sukrawan.

Menurutnya, wacana yang sudah bergulir belasan tahun, sudah mendapatkan izin bupati, gubernur dan sempat jadi Program Strategis Nasional (PSN). Namun belum bisa dibangun, karena menurutnya masih terbentur investor. Pembangunan bandara komersil di Buleleng yang tidak dibangun pemerintah tentu memerlukan dana penuh dari investor. Sedangkan dari investor pasti melakukan kajian mendetail, mulai dari prospek hingga perhitungan berapa tahun bisa balik modal.

“Pada prinsipnya semua mendukung bandara, hanya saja harus paham regulasinya. Biar tidak ngotot tidak jelas. Maka dari itu membangun Buleleng tidak bisa hanya dengan membangun Bandara saja,” jelas Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Bali ini.

Sementara itu dalam acara diskusi politik juga hadir Bacabup I Nyoman Sugawa Korry (Golkar), I Nyoman Sutjidra (PDIP), Gede Supriatna (PDIP), Ketut Putra Sedana (PDIP), Dewa Nyoman Sukrawan (Demokrat), Kadek Doni Riana (non parpol), AA Wiranata Kusuma (Golkar) dan Bacawabup Gede Suardana (non parpol) dan I Made Sundayana (Golkar). 7 k23