Pembahasan 6 Ranperda di DPRD Bangli

Upaya tersebut diharapkan mampu menanggulangi fenomena global yang merugikan masyarakat di masa depan. Rapat paripurna DPRD Bangli tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar. Pemandangan umum bersama Fraksi-fraksi DPRD Bangli dibacakan oleh anggota DPRD Bangli I Nengah Darsana. 

Sementara itu, Pemandangan Umum Fraksi Golkar terhadap ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, menilai upaya ini merupakan langkah strategis untuk nenanggulangi perdagangan orang secara berkelanjutan. 

"Kami memahami bahwa perdagangan orang bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan tantangan serius dalam keamanan dan kesejahteraan sosial di tingkat lokal," jelasnya. 

Fraksi Golkar juga secara umum mendukung terhadap ranperda lainnya. Seperti, Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak. Menurut Fraksi Golkar, ranperda ini dipandang sebagai upaya pemerintah daerah dalam membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan serta memberi perlindungan pada perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Begitu pula Ranperda tentang pencegahan perkawinan anak. Ini merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak dari praktik perkawinan yang tidak layak usia. "Kami percaya bahwa melalui kebijakan ini, kita tidak hanya memenuhi komitmen moral untuk melindungi hak-hak anak, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari keadilan sosial," sambungnya. 

Fraksi lainnya, yakni PDIP, Fraksi Demokrat, serta Fraksi Restorasi Hati Nurani mengapresiasi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Tiga fraksi juga berharap agar opini WTP dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. 

Seperti Fraksi Restorasi Hati Nurani yang mengharapkan agar Predikat WTP ini dapat memberikan impact. Yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat Bangli secara keseluruhan.

Fraksi PDIP memandang untuk mengantisipasi tantangan zaman serta menjawab kebutuhan yang semakin meningkat dan kompleks. Fraksi PDIP juga mengharapkan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja, antara lain dengan penyiapan sumber daya manusia yang tangguh dan menguasai teknologi  informasi yang memadai.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Daerah Bangli agar penyerapan anggaran pada setiap perangkat daerah lebih dimaksimalkan pada program-program kerakyatan. Fraksi ini mengharapkan Pemerintah Daerah agar memanfaatkan sisa anggaran sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bangli.@7esa