Bahas RPJPD Jembrana, Dewan Ingatkan Transparansi Pembangunan
NEGARA, NusaBali - DPRD bersama Pemkab Jembrana tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam pembahasan ranperda tersebut, dewan mengingatkan agar pihak eksekutif menekankan transparansi dalam setiap pembangunan.
Hal tersebut menjadi salah satu catatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana dengan agenda pandangan umum fraksi di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Senin (1/7). Rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna itu membahas dua ranperda, yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 dan Ranperda tentang RPJPD.
Di awal, semua fraksi di DPRD Jembrana menyampaikan apresiasi atas raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Jembrana tahun 2023. Selain itu, mereka juga mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jembrana tahun 2023 yang tembus hingga 102,07 persen dengan nilai Rp 221 miliar lebih.
Namun, anggota dewan juga memberikan beberapa catatan terkait kinerja keuangan dan pembangunan di Jembrana. I Wayan Suparta dari Fraksi PDIP menekankan perlunya manajemen yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan PAD. Dia juga menyoroti capaian belanja operasi dan belanja modal yang kurang optimal dan mendorong belanja yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini perlu kita lakukan agar APBD kita tidak menjadi beban terlalu besar bagi pemerintah dan daerah lainnya," ujar Suparta.
Terkait RPJPD Kabupaten Jembrana tahun 2025-2045, beberapa fraksi menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang adil, inklusif, dan transparan. Selain dari Fraksi PDIP, Ketut Angpribawa dari Fraksi Golkar meminta agar RPJPD memiliki target dan sasaran yang jelas serta mempertimbangkan kearifan lokal.
"Agar memperhatikan kearifan lokal sebagai kajian dalam RPJPD sebagai rambu-rambu kekhasan, budaya, dan kebiasaan masyarakat adat Bali. Serta adanya pelibatan publik dalam setiap tahapan pembangunan sehingga tercipta transparansi," ucap Angpribawa.
I Ketut Astawa Putra dari Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya RPJPD sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses pembangunan yang adil dengan rencana yang matang dan inklusif serta menjaga lingkungan hidup. "Pembangunan harus menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Didukung oleh peningkatan infrastruktur dasar yang mengacu pada keseimbangan ruang lingkungan serta peningkatan pelayanan publik,” ucapnya.
Sementara Komang Gde Leon Satriana Wijaya dari Fraksi Demokrat Jaya (gabungan Demokrat dan Hanura), menyatakan penyusunan RPJPD telah mempergunakan pendekatan holistik tematik. Termasuk dinilai telah mempertimbangkan keseluruhan unsur bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan permasalahan yang saling terkait.
Terakhir, pandangan umum Fraksi Kebangkitan Persatuan (gabungan PKB dan PPP) yang dibacakan H Muhamad Yunus meminta adanya perbaikan infrastruktur jalan di kota maupun desa yang belum tersentuh. Pihaknya berharap ke depannya tidak ada lagi jalan yang rusak atau kurang baik, serta menekankan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan standar yang direkomendasikan.
Seluruh pandangan umum fraksi itu telah diserahkan kepada Wabup Ipat. Sementara untuk tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi, itu akan diagendakan pada rapat paripurna berikutnya. 7 ode
Komentar