Dewa Sukrawan Sebut Peristiwa Politik Biasa

Bahkan bisa tercipta pertarungan Cagub-Cawagub Bali dari PDIP vs kotak kosong, jika parpol pemenang Pileg 2024 ini terus gerilya menggaet parpol lain.

Menanggapi ini Ketua Bappilu DPD Demokrat Bali, Dewa Nyoman Sukrawan dihubungi NusaBali, Jumat (5/7) mengatakan kalaupun terjadi pertarungan satu kandidat melawan kotak kosong bukan persoalan. Karena tetap ada pertarungan. “Kalaupun ada kandidat melawan kotak kosong ya tetap ada pertarungan. Nggak masalah. Tetapi saya yakin KIM Plus masih ada, jangan buat analisa yang aneh-aneh dengan pertemuan itu (pertemuan Koster-De Gadjah),” ujar Sukrawan.

Sukrawan mengatakan, pertemuan Koster De Gadjah peristiwa politik biasa, ketua partai bertemu ketua partai. Kata dia, setelah De Gadjah, bisa Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta akan bertemu Koster. “Besok mungkin Pak Mudarta, setelah itu Ketua DPD Golkar Bali Pak Nyoman Sugawa Korry ketemu Pak Koster. Setelah itu, Ketua DPW NasDem Bu Julie Laiskodat menyusul. Itu hal biasa, nggak usah pusing,” kelakar politisi asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.

Sukrawan yang mantan Bendahara DPD PDIP Bali ini menyerukan para politisi tidak usah menilai negatif atas pertemuan Koster-De Gadjah. “Kan agendanya untuk Bali yang guyub dan kondusif. Soal siapa akan direkomendasikan menjadi cagub-cawagub kembali kepada urusan partai politik masing-masing melalui keputusan DPP mereka,” ujar Sukrawan.

“Nanti bila perlu, seluruh pimpinan parpol se-Bali duduk bersama dengan PDIP dengan tujuan membangun Bali yang aman, pemilunya damai. Kalau harus bertarung ya bertarung. Soal akhirnya dengan kotak kosong itu masih syukur. Yang penting ada pertarungan,” imbuh Sukrawan.

Sementara Ketua DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry secara terpisah juga merespon pertemuan Koster-De Gadjah. Kata Sugawa Korry, pertemuan pimpinan parpol jelang Pilkada hal biasa. “Apalagi tujuannya dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang damai dan demokratis. Hal ini penting ditanamkan kepada masyarakat di Bali,” ujar Wakil Ketua DPRD Bali, ini.

Sementara data yang dihimpun NusaBali dari hasil Pemilu 2024, baru PDIP yang memenuhi syarat 20 persen perolehan suara Pemilu 2024, sehingga bisa mengusung Cagub-Cawagub secara mandiri di Pilgub Bali 2024. PDIP kantongi akumulasi 57,18 persen suara (32 kursi DPRD Bali) hasil Pileg 2024. Jika Gerindra yang mengakumulasi 12,83 persen suara (10 kursi DPRD Bali) digaet PDIP, maka KIM Plus kekuatannya berkurang. PDIP berkoalisi dengan Gerindra kekuatannya ‘tak ada lawan’ yakni menembus 70,01 persen. PDIP yang disebut-sebut sangat berpeluang mengusung kembali Wayan Koster sebagai Cagub Bali periode 2024-2029 ini hingga sekarang belum tanda-tanda ada lawannya.

Sementara jika Gerindra merapat ke PDIP untuk berkoalisi KIM Plus otomatis gembos. KIM Plus hanya menyisakan Golkar dengan akumulasi 12,75 persen (7 kursi DPRD Bali), Demokrat dengan akumulasi 6,03 persen suara (3 kursi DPRD Bali), NasDem dengan akumulasi 3,37 persen suara (2 kursi DPRD Bali) serta PSI dengan akumulasi suara 2,08 persen (1 kursi DPRD Bali), yang jika ditotal mencapai 24,23 persen.

Seperti diketahui Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Bali Wayan Koster melakukan pertemuan politik dengan Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah. Keduanya bertemu dan ngobrol santai di sebuah Rumah Makan di Kawasan Renon Denpasar pada, Kamis (4/7). Berbagai spekulasi pun bermunculan pasca pertemuan dua tokoh penting parpol di Bali ini. Mulai dari isu akan berpasangan di Pilgub Bali hingga kemungkinan munculnya pasangan calon (Paslon) tunggal alias satu paslon melawan kotak kosong.

Koster dan De Gadjah ngobrol santai secara kekeluargaan untuk menyamakan persepsi kebersamaan membangun Bali. Selain itu untuk menjaga momentum pemulihan dan bangkitnya pariwisata pasca Pandemi Covid-19 serta perekonomian Bali. Selain itu tentu saja membicarakan Pilkada serentak 2024 yang baru pertama kali dilaksanakan agar berjalan dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses.

“Soal kerja sama politik dalam Pilkada kami sepakat diserahkan kepada proses dan mekanisme internal masing-masing partai di tingkat pusat, dengan prinsip saling menghormati,” ujar Koster yang Gubernur Bali periode 2018-2023 ini dalam keterangan tertulisnya. 7 nat