Bintang Baru Masuk, Urip Tukar Posisi

Made Urip mengatakan masa bakti diperpanjang satu tahun lagi, karena di tahun 2024 ini akan menghadapi Pilkada serentak. Oleh karenanya, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang siap, matang dan banyak. Untuk itu, kepengurusan DPP pun tidak hanya diperpanjang, juga ditambah dari 27 orang menjadi 36 orang. "Persoalan ke depan semakin bertambah. Apalagi, ada Pilkada sehingga membutuhkan SDM yang siap, matang dan banyak. Maka, kepengurusan DPP perlu ditambah," ujar Made Urip saat dihubungi NusaBali, Minggu (7/7). Penambahan kepengurusan DPP, kata Urip, ada sembilan orang.

Antara lain, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dipegang Ganjar Pranowo, Ketua Bidang Perekonomian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif  Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu, yakni I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga.

Made Urip sendiri saat kepengurusan 2019-2024 lalu menjadi Ketua Bidang DPP PDIP Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dengan diperpanjangnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP, Urip menjadi Ketua Bidang Koperasi dan UMKM. Dia bertukar posisi dengan Mindo Sianipar yang kini dipercaya sebagai Ketua Bidang Pangan dan Pertanian. Mengenai pertukaran tersebut, pria yang sudah lima kali periode menjadi Anggota DPR RI ini mengaku tidak masalah. Dia juga tidak merasa repot atau bertambah beban kerjanya. Sebab, tugasnya masih nyambung dengan posisinya dahulu, yakni sama-sama mengurus wong cilik atau kaum marhaen.

Lantaran koperasi dan UMKM sangat berdekatan pula dengan wong cilik dan kaum marhaen. Belum lagi, para petani juga banyak memiliki koperasi. "Jadi, tugas yang saya tangani sebagai Ketua Koperasi dan UMKM masih nyambung dengan yang terdahulu," terang Urip. Sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPP PDIP, Urip sudah memiliki sejumlah agenda. Dia akan bekerja sama dengan DPD dan DPC-DPC PDIP di tanah air untuk mengembangkan koperasi. Pasalnya, koperasi adalah salah satu soko guru perekonomian Indonesia sehingga perlu direvitalisasi, dihidupkan dan dibina.

Begitu pula dengan UMKM, karena banyak wong cilik atau kaum marhaen yang terlibat di sana. Untuk itu, perlu diberdayakan melalui pembinaan-pembinaan dan akses program-program. Tak ketinggalan Urip juga memperhatikan secara khusus kondisi koperasi dan UMKM di Pulau Dewata. Menurut pria yang duduk di Komisi IV DPR RI ini, Bali merupakan daerah pariwisata dan daerah pertanian dengan subak-subak. Subak-subak itu, lanjut Urip, punya koperasi dan usaha-usaha kecil pasca panen. Oleh karena itu, perlu dibina, diberi akses informasi dan akses finansial, bantuan program serta pendampingan-pendampingan.

"Jadi, orientasi tetap ke kaum marhaen, kaum kecil," papar Urip. Selain Urip, di kepengurusan DPP PDIP ada pula kader dari Bali lainnya, yaitu Bintang Puspayoga sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Anak. Di kepengurusan ini, kata Urip, Bintang Puspayoga baru masuk. Dia menggantikan Sri Rahayu. Sedangkan Sri Rahayu saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Jaminan Sosial. Terkait masuk di struktur DPP PDIP, Bintang Puspayoga belum bisa dimintai komentarnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini belum merespons saat dihubungi. 7 k22