Dewan Sesalkan Wajib Pajak Ratusan Juta Tak Terdeteksi
Badan Pengawas Keuangan (BPK)
APBD 2023
DPRD Buleleng
Hotel
Villa
Wajib Pajak (WP)
I Nyoman Gede Wandira Adi
SINGARAJA, NusaBali - DPRD Buleleng sesalkan Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak serius memaksimalkan penerapan pajak daerah. Pemerintah kecolongan pajak dengan potensi besar dari sejumlah hotel, villa hingga restoran yang belum terdata sebagai Wajib Pajak (WP). Data potensi pajak itu pun menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) saat melakukan audit atas APBD tahun anggaran 2023.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Buleleng dengan instansi terkait, Senin (8/7) kemarin. Anggota Komisi III DPRD Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi menyebut dari temuan BPK ada 6 hotel dan 6 restoran yang ngemplang pajak. Selain itu ada sejumlah objek pajak yang belum terdaftar sebagai WP.
“Kami sangat menyayangkan hal ini, karena hasil RDO kami tahun sebelumnya sudah ditekankan juga. Banyak masyarakat kecil mengadu terkait masifnya tagihan pajak. Ada warung kopi dipungut pajak yang masih tergolong usaha kecil. Tetapi temuan BPK malah ada hotel, restoran dan villa yang kewajiban pajak sampai Rp 200 juta belum terdeteksi,” terang Wandira.
Persoalan ini diharapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng agar ditangani serius oleh pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dia pun menyarankan pemerintah daerah lebih memprioritaskan mengejar wajib pajak yang lebih besar. Ketimbang fokus ke Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Wandira menyebut terlepas dari kendala kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdampak pada keterbatasan mendeteksi usaha akomodasi pariwisata yang masih lolos membayar pajak, disarankan untuk bekerjasama dengan perbekel maupun lurah. Gambaran potensi wajib pajak bisa terdeteksi dari masing-masing desa dan kelurahan.
“Kami minta kalau kurang SDM tambah SDM atau yang termudah buat pakta integritas dari perbekel atau lurah, ada villa atau tidak, sudah berizin atau belum. Dengan begitu bisa segera dapatkan data. Ini dipertajam lagi, selama ini konsentrasi Pemda menggali WP yang sudah terdaftar,” kata Wandira.7 k23
1
Komentar