Intervensi Serentak Penurunan Stunting di Badung Berlanjut

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman semua komponen dalam pelaksanaan program dan kegiatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Badung.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Badung langsung memberikan pengarahan kepada seluruh pemangku kepentingan. Turut hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P2KBP3A) Badung dr I Nyoman Gunarta, Kepala Dinas Kesehatan dr Made Padma Puspita, perwakilan Perangkat Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, puskesmas serta lintas sektor.

Wabup Suiasa mengatakan program penanganan stunting di Badung dibutuhkan gerakan bersama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kick off intervensi serentak penurunan stunting di Badung telah berlangsung selama dua minggu di seluruh desa, kelurahan, posyandu dan telah mendapatkan hasil yang begitu baik. Dari sebelumnya di angka 86 persen, sekarang sudah mencapai 99 persen.

“Ini kerja yang luar biasa, sehingga kita bisa tingkatkan 17 persen. Hasil dari kerja bareng dan kesungguhan hati. Mari bersama-sama menjaga komitmen, ayo kita konsisten menurunkan stunting,” ajak Wabup Suiasa.

Menurut Wabup Suiasa, persoalan stunting berpotensi selalu muncul, karena akan selalu ada pengantin, ibu hamil dan balita. Ini sesuatu yang sudah pasti dalam proses kehidupan. “Risiko stunting itu akan pasti ada. Untuk itu konsisten bekerja bersama-sama dan intervensi serentak akan terus berlanjut. Berarti perangkat daerah statusnya sebagai pengampu akan on the track,” tegasnya.

Sementara itu Kadis P2KBP3A Badung dr I Nyoman Gunarta, menjelaskan pelaksanaan intervensi serentak penurunan stunting di Badung melibatkan seluruh pengampu. Dari intervensi serentak tersebut, data terakhir sudah mencapai 99 persen dan ini akan terus berlanjut. Target dan sasaran kegiatan intervensi serentak ini adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

“Kesimpulannya bahwa perangkat daerah menjadi bapak asuh di desa untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan posyandu secara kontinyu. Pemerintah Kecamatan melalui TPPS secara kontinyu melaksanakan pembinaan dan monitoring penurunan stunting di tingkat desa,” ujar dr Gunarta.

“Pemerintah desa dan kelurahan bersama puskesmas bersinergi mengupayakan pelaksanaan posyandu dan stunting. Dan terakhir desa dan kelurahan yang belum menganggarkan pelaksanaan penanganan stunting agar mengalokasikan anggaran stunting,” imbuhnya. @ ind