Infrastruktur Penyiaran Daerah Perlu Diperhatikan

Untuk itu, Komisi I DPR RI meminta agar infrastruktur penyiaran di daerah mendapat perhatian. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Ansory, percuma jika bicara penyiaran bisa menjaga kedaulatan negara, jika infrastruktur di daerah perbatasan tidak mendapat perhatian.

“Yang perlu kita garis bawahi di perbatasan itu, jaringan kita masuk atau tidak, kalau kita bilang penyiaran untuk menjaga dan merekat kebangsaan. Jika tidak ada jaringan, mereka tidak bisa menonton media dari Indonesia. Ini sama saja bohong,” ujar Hasbi dalam Dialektika Demokrasi bertema Penyiaran di Daerah Perbatasan Sebagai Penjaga Kedaulatan Negara di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Kamis (11/7).

Pria dari Fraksi NasDem ini mengatakan, tidak hanya masyarakat daerah perbatasan saja yang belum merasakan penyiaran. Sejumlah daerah di daerah pemilihannya, Jambi juga masih ada yang belum merasakan penyiaran akibat infrastruktur belum masuk.

“Kita jangan berbicara perbatasan, di daerah pemilihan saya juga masih ada yang belum bisa menonton penyiaran, termasuk internet. Untuk itu, siapkan dahulu infrastrukturnya agar kemudian televisi-televisi swasta dan televisi nasional TVRI bisa masuk dan diatur dalam undang-undang,” terang Hasbi.

Tak ketinggalan, lanjut Hasbi, nantinya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar  konten lokal atau budaya-budaya lokal yang ada di daerah bisa lebih besar disiarkan. Dengan begitu, penyiaran dapat menjadi pemersatu bangsa dan bisa sebagai sarana menjaga kedaulatan negara.

“Jadi, sekali lagi untuk menjaga pemersatu bangsa, di samping televisi lokal dan TVRI yang ditugaskan oleh negara melalui undang-undang, infrastruktur juga disiapkan. Oleh karena itu, jangan kita bicara lain-lain dulu sebelum infrastruktur diperhatikan,” imbuh Hasbi.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, daerah perbatasan perlu diberikan siaran analog. Untuk itu, siaran secara analog perlu berpindah ke digital karena hasilnya lebih bagus. Namun, tidak semua televisi-televisi mau bersiaran di daerah perbatasan.

“Ini "PR" kita semua untuk memperkuat daerah perbatasan melalui siaran. Misalnya, perlu melibatkan televisi swasta bersiaran di sana,” ucap Abdul Kharis secara virtual. Memang, lanjut Abdul Kharis, televisi swasta akan berhitung untuk siaran di daerah perbatasan, karena penduduknya sedikit sehingga nanti bakal berpengaruh terhadap iklan mereka.

Namun, demi menjaga persatuan dan kedaulatan negara, Abdul Kharis berharap, televisi swasta ikut terlibat dalam penyiaran di daerah perbatasan. “Semoga televisi dan radio swasta menyelenggarakan siaran di seluruh Indonesia untuk memperkuat daerah perbatasan, selain TVRI,” ucap pria dari Fraksi PKS ini. k22