Menkopolhukam: Kedekatan Emosional Kandidat dan Pemilih Jadi Faktor Kerawanan Pilkada
Intelijen Harus Identifikasi Kerawanan dan Siapkan Mitigasi
GIANYAR, NusaBali.com - Potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024 menjadi perhatian khusus pemerintah. Kedekatan emosional antara kandidat dengan pemilih dinilai jadi faktor tingkat kerawanan Pilkada ini lebih tinggi daripada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Hadi Tjahjanto ketika ditemui awak media usai membuka Festival Sastra Saraswati Sewana 2024 di Taman Baca Ubud, Jalan Raya Sanggingan, Desa Sayan, Ubud, Gianyar, Sabtu (20/7/2024).
"Saya selalu menyampaikan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) harus jadi perhatian baik penyelenggara (pemilu) maupun kontestan karena tingkat emosi antara masyarakat pemilih dan calonnya itu sangat dekat," kata mantan Panglima TNI ini.
Berbeda dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), hasil pemilihan pemimpin lokal baik Gubernur maupun Bupati/Walikota melalui Pilkada berdampak langsung pada daerah di mana pemilih itu berada. Untuk itu, kedekatan pemilih dengan calon kepala daerah ini meningkatkan tensi Pilkada dibanding Pilpres.
Untuk merespons potensi kerawanan yang lebih tinggi ini, Hadi menginstruksikan aparat intelijen untuk dapat mengidentifikasi kerawanan lebih dini. Tidak sekadar memetakan kerawanan, ia juga meminta agar disiapkan langkah mitigasi yang efektif menyikapi jika kerawanan itu benar-benar terjadi.
Hadi menuturkan, ia telah melakukan kunjungan ke beberapa tempat di tanah air seperti Papua, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tujuannya, melihat secara dekat kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar tiga bulan lagi yakni 27 November ini.
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI ini mengonfirmasi bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah (pemda) dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan di daerah serta realisasinya sudah tuntas seluruhnya.
"Dalam kunjungan ke daerah, kami juga telah berkoordinasi dalam hal Penegekan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Sehingga, jika nanti ada sengketa dapat diselesaikan tepat sasaran," ungkap Hadi Tjahjanto.
Hadi menyampaikan bahwa Pilkada Serentak 2024 ini adalah perisitiwa bersejarah bagi bangsa. Di mana, untuk pertama kalinya, seluruh daerah Indonesia yakni 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi setanah air, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), akan menggelar Pilkada di hari yang sama.
"Kami akan fokus agar peristiwa pertama kali melaksanakan Pilkada Serentak ini bisa berjalan sukses, aman, sesuai keinginan kita bersama. Dalam waktu dekat ini, saya juga akan ke berkunjung Bali dan Jogja," beber Hadi Tjahjanto. *rat
"Saya selalu menyampaikan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) harus jadi perhatian baik penyelenggara (pemilu) maupun kontestan karena tingkat emosi antara masyarakat pemilih dan calonnya itu sangat dekat," kata mantan Panglima TNI ini.
Berbeda dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), hasil pemilihan pemimpin lokal baik Gubernur maupun Bupati/Walikota melalui Pilkada berdampak langsung pada daerah di mana pemilih itu berada. Untuk itu, kedekatan pemilih dengan calon kepala daerah ini meningkatkan tensi Pilkada dibanding Pilpres.
Untuk merespons potensi kerawanan yang lebih tinggi ini, Hadi menginstruksikan aparat intelijen untuk dapat mengidentifikasi kerawanan lebih dini. Tidak sekadar memetakan kerawanan, ia juga meminta agar disiapkan langkah mitigasi yang efektif menyikapi jika kerawanan itu benar-benar terjadi.
Hadi menuturkan, ia telah melakukan kunjungan ke beberapa tempat di tanah air seperti Papua, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tujuannya, melihat secara dekat kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar tiga bulan lagi yakni 27 November ini.
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI ini mengonfirmasi bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah (pemda) dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan di daerah serta realisasinya sudah tuntas seluruhnya.
"Dalam kunjungan ke daerah, kami juga telah berkoordinasi dalam hal Penegekan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Sehingga, jika nanti ada sengketa dapat diselesaikan tepat sasaran," ungkap Hadi Tjahjanto.
Hadi menyampaikan bahwa Pilkada Serentak 2024 ini adalah perisitiwa bersejarah bagi bangsa. Di mana, untuk pertama kalinya, seluruh daerah Indonesia yakni 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi setanah air, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), akan menggelar Pilkada di hari yang sama.
"Kami akan fokus agar peristiwa pertama kali melaksanakan Pilkada Serentak ini bisa berjalan sukses, aman, sesuai keinginan kita bersama. Dalam waktu dekat ini, saya juga akan ke berkunjung Bali dan Jogja," beber Hadi Tjahjanto. *rat
1
Komentar