Dewan Pendidikan Usul Tambah Sekolah Baru di Daerah Padat Penduduk
Sebaran Penduduk Tidak Merata
SINGARAJA, NusaBali - Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng mengusulkan beberapa saran sebagai solusi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025.
Sebaran peserta didik baru di jenjang SD ada ketimpangan. Terutama di sekolah yang ada di kawasan padat penduduk yang menerima pendaftaran melampaui daya tampung. Di sisi lain, puluhan sekolah di desa yang jauh dari jangkauan kota justru minim siswa.
Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Made Sedana, Kamis (25/7) kemarin, mengatakan dari proses PPDB tahun ini ada beberapa persoalan yang memerlukan penanganan serius. Terutama soal ketimpangan sebaran siswa baru di jenjang SD. Sedana menyadari hal ini terjadi karena faktor sebaran penduduk dan anak usia sekolah tidak merata di seluruh Buleleng.
Sekolah yang berada di kawasan urban akan mengalami kelebihan siswa, sedangkan sekolah yang ada di pedesaan beberapa justru kekurangan siswa. Persoalan ini juga disebut akan terus terjadi di tahun-tahun mendatang. Sehingga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng harus mulai memetakan dan mencarikan solusi terbaik.
“Persoalan ini jangan dibiarkan harus segera disikapi karena tahun-tahun kedepan juga akan terulang lagi persoalan ini. Kalau di kawasan urban tinggi, solusinya adalah membangun unit sekolah baru, karena sekolah-sekolah eksisting sudah tidak mungkin dikembangkan atau menerima siswa melebihi kapasitas,” ucap Sedana yang juga dosen STAHN Mpu Kuturan ini.
Sedangkan SD yang jauh di desa, dewan pendidikan mengusulkan untuk dilakukan regrouping dengan sekolah terdekat. Sebab jika dibiarkan berlanjut, sekolah minim siswa akan menjadi persoalan juga, dengan biaya operasional sekolah yang tinggi.
Namun untuk tetap menjamin seluruh penduduk dan anak usia sekolah mendapatkan pelayanan pendidikan, setelah sekolah di regrouping, siswa yang jarak rumahnya jauh agar dibantu biaya transportasi. “Kalau memungkinkan diberi bantuan sewa transportasi, kalau di desa misalnya menggunakan jasa ojek. Nah ini agar dikaji apakah bisa dianggarkan dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP),” imbuh dia.
Menurutnya hal ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Disdikpora memfasilitasi transportasi isuzu untuk siswa yang jarak rumahnya jauh dari SMPN 2 Sukasada di Pancasari. Dia menekankan segala solusi terbaik agar dikaji dengan matang dan baik.7 k23
1
Komentar