Ultramikro Sasar Pembiayaan di Bawah Rp 10 Juta
UKM yang tak memiliki akses ke bank bisa mendapatkan pinjaman dengan plafon maksimal Rp 10 juta dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan KUR.
BOGOR, NusaBali
Pemerintah meluncurkan proyek percontohan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor mikro yang tidak memiliki akses kredit dari perbankan atau segmen ultramikro dengan sasaran 44 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam proyek percontohan (pilot project) ini, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran tersebut di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Senin (14/8), menyebutkan total anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan ultramikro pada tahun ini sebesar Rp1,5 triliun. “Anggaran ini sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, bekerja sama dengan empat kementerian lainnya. Jika terus efektif, kami akan bicarakan dengan DPR agar anggaran ultramikro tahun depan dapat diperbesar," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pembiayaan ultramikro itu menyasar pengusaha segmen mikro yang membutuhkan pembiayaan di bawah Rp10 juta. Dengan begitu, plafon maksimal pembiayaan ultramikro ini tidak dapat melebihi Rp10 juta. "Yang di atas Rp10 juta ini sudah dibiayai oleh kredit usaha rakyat (KUR). Ultramikro lebih menyasar pembiayaan yang sebesar Rp2 juta, Rp4 juta, sampai Rp10 juta," katanya.
Menkeu mengatakan bahwa pelaku usaha mikro dengan segmen pembiayaan sampai Rp10 juta masih banyak yang belum tersentuh oleh perbankan (unbankable). Di berbagai daerah, pelaku usaha segmen tersebut akhirnya banyak yang terjebak dengan pembiayaan oleh rentenir. Oleh karena itu, tingkat keuangan inklusif juga diharapkan turut meningkat. "Kami ingin menyasar 44 juta usaha mikro yang belum tersentuh oleh perbankan," katanya.
Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kemenkeu Syahrir Ika menjelaskan bahwa proyek percontohan (pilot project) ini akan diterapkan di 19 kabupaten/kota hingga akhir tahun ini, salah satu lokasinya di Megamendung, Bogor. Kemenkeu akan menyalurkan pembiayaan melalui tiga BUMN, yakni PT Pegadaian, PT Bahana Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Syahrir mengatakan bahwa PIP Kemenkeu menyalurkan fasilitas pembiayaan ultramikro kepada tiga BUMN tersebut dengan bunga di kisaran 2 sampai dengan 4 persen. Kemudian, lembaga penyalur memberikan pembiayaan ultramikro tersebut dilengkapi dengan asuransi pembiayaan dari Askrindo, biaya pendampingan usaha dan juga biaya operasional kepada masyarakat yang berusaha, dengan bunga yang saat ini rata-rata sebesar 9-11 persen.
Jika dibandingkan dengan praktik yang terjadi sebelum ada ultramikro, kata Sri Mulyani, lembaga pembiayaan akan mematok bunga pembiayaan mikro yang sangat tinggi kepada masyarakat, bahkan bisa mencapai 15-50 persen. Hal itu karena lembaga pembiayan itu memakai sumber pendanaan dari perbankan yang mematok bunga kredit yang cukup tinggi. "Nah sekarang Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu memberikan bunga rendah yang 2-4 persen. Dengan itu diharapkan lembaga penyalur bisa memberikan bunga yang jauh lebih rendah dari yang sebelumnya ke masyarakat," ujarnya.
Menkeu mengatakan melalui pembiayaan ultramikro ini memang pemerintah ingin memperkuat terlebih dahulu lembaga penyalurnya agar dapat menekan bunga pembiayaan ke masyarakat. "Pemerintah tidak mungkin melayani sendiri. Jadi lebih memperkuat yang sudah melayani masyarakat, sehingga bunga lebih rendah lagi," ujar dia.
Sementara itu secara terpisah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang sedang berada di Bojonegoro, Jawa Timur mengatakan program kredit ultramikro untuk pemerataan kesejahteraan, selain juga mendukung program kredit usaha rakyat (KUR) yang penyalurannya melalui perbankan. "Masyarakat sekarang bisa meminjam tanpa agunan melalui program kredit ultra mikro maksimal Rp10 juta untuk membuka usaha," ucapnya. *ant
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran tersebut di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Senin (14/8), menyebutkan total anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan ultramikro pada tahun ini sebesar Rp1,5 triliun. “Anggaran ini sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, bekerja sama dengan empat kementerian lainnya. Jika terus efektif, kami akan bicarakan dengan DPR agar anggaran ultramikro tahun depan dapat diperbesar," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pembiayaan ultramikro itu menyasar pengusaha segmen mikro yang membutuhkan pembiayaan di bawah Rp10 juta. Dengan begitu, plafon maksimal pembiayaan ultramikro ini tidak dapat melebihi Rp10 juta. "Yang di atas Rp10 juta ini sudah dibiayai oleh kredit usaha rakyat (KUR). Ultramikro lebih menyasar pembiayaan yang sebesar Rp2 juta, Rp4 juta, sampai Rp10 juta," katanya.
Menkeu mengatakan bahwa pelaku usaha mikro dengan segmen pembiayaan sampai Rp10 juta masih banyak yang belum tersentuh oleh perbankan (unbankable). Di berbagai daerah, pelaku usaha segmen tersebut akhirnya banyak yang terjebak dengan pembiayaan oleh rentenir. Oleh karena itu, tingkat keuangan inklusif juga diharapkan turut meningkat. "Kami ingin menyasar 44 juta usaha mikro yang belum tersentuh oleh perbankan," katanya.
Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kemenkeu Syahrir Ika menjelaskan bahwa proyek percontohan (pilot project) ini akan diterapkan di 19 kabupaten/kota hingga akhir tahun ini, salah satu lokasinya di Megamendung, Bogor. Kemenkeu akan menyalurkan pembiayaan melalui tiga BUMN, yakni PT Pegadaian, PT Bahana Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Syahrir mengatakan bahwa PIP Kemenkeu menyalurkan fasilitas pembiayaan ultramikro kepada tiga BUMN tersebut dengan bunga di kisaran 2 sampai dengan 4 persen. Kemudian, lembaga penyalur memberikan pembiayaan ultramikro tersebut dilengkapi dengan asuransi pembiayaan dari Askrindo, biaya pendampingan usaha dan juga biaya operasional kepada masyarakat yang berusaha, dengan bunga yang saat ini rata-rata sebesar 9-11 persen.
Jika dibandingkan dengan praktik yang terjadi sebelum ada ultramikro, kata Sri Mulyani, lembaga pembiayaan akan mematok bunga pembiayaan mikro yang sangat tinggi kepada masyarakat, bahkan bisa mencapai 15-50 persen. Hal itu karena lembaga pembiayan itu memakai sumber pendanaan dari perbankan yang mematok bunga kredit yang cukup tinggi. "Nah sekarang Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu memberikan bunga rendah yang 2-4 persen. Dengan itu diharapkan lembaga penyalur bisa memberikan bunga yang jauh lebih rendah dari yang sebelumnya ke masyarakat," ujarnya.
Menkeu mengatakan melalui pembiayaan ultramikro ini memang pemerintah ingin memperkuat terlebih dahulu lembaga penyalurnya agar dapat menekan bunga pembiayaan ke masyarakat. "Pemerintah tidak mungkin melayani sendiri. Jadi lebih memperkuat yang sudah melayani masyarakat, sehingga bunga lebih rendah lagi," ujar dia.
Sementara itu secara terpisah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang sedang berada di Bojonegoro, Jawa Timur mengatakan program kredit ultramikro untuk pemerataan kesejahteraan, selain juga mendukung program kredit usaha rakyat (KUR) yang penyalurannya melalui perbankan. "Masyarakat sekarang bisa meminjam tanpa agunan melalui program kredit ultra mikro maksimal Rp10 juta untuk membuka usaha," ucapnya. *ant
Komentar