Gde Wirajaya Tekankan Penguatan Regulasi dan Efisiensi Pengelolaan APBD Bali

DENPASAR, NusaBali.com - Rapat Paripurna ke-22 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 yang digelar pada Senin (19/8) di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, menghadirkan berbagai pandangan fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah pandangan Fraksi Nasdem PSI Hanura yang disampaikan oleh Gde Wirajaya Wisna, anggota Fraksi Partai Nasdem, PSI Hanura DPRD Provinsi Bali.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suyasa, dan dihadiri oleh Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Sekretaris Daerah, jajaran OPD Provinsi Bali, serta Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali, Gde Wirajaya menyampaikan keprihatinan fraksinya terhadap defisit anggaran yang mencapai Rp 929 miliar lebih akibat target pendapatan daerah yang tidak tercapai. 

"Defisit ini harus menjadi perhatian serius. Pengelolaan kekayaan daerah, pemanfaatan barang milik daerah, serta retribusi daerah perlu dianalisis dan dievaluasi agar dapat meningkatkan pencapaian di masa mendatang," ujar Gde Wirajaya Wisna.

Selain itu, Fraksi Nasdem PSI Hanura juga menyoroti tingginya anggaran belanja operasional yang mencapai Rp 4,7 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja modal yang hanya Rp 790 miliar. Hal ini dinilai berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan program kerakyatan dan stimulus investasi yang penting untuk peningkatan pendapatan daerah. "Kami mendorong Pj. Gubernur untuk melakukan realokasi dan rasionalisasi anggaran yang lebih mengutamakan skala prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga belanja modal dapat ditingkatkan," tambah Gde Wirajaya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, fraksi ini juga menekankan pentingnya kemudahan berinvestasi yang terukur, terutama yang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait perlindungan lingkungan, adat, budaya, dan tradisi di Bali. "Kemudahan berinvestasi memang penting, namun jangan sampai mengorbankan aturan yang ada. Pengawasan terhadap implementasi regulasi harus berjalan linear dan tegas," tegas Gde Wirajaya.

Fraksi Nasdem PSI Hanura juga mengusulkan pembentukan tim khusus yang melibatkan akademisi dan ahli untuk mengidentifikasi peluang sumber pendapatan daerah yang baru. Ini sejalan dengan visi mereka untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pemerintah guna meningkatkan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan terkait pariwisata.