Megawati : Biarkan Rakyat Memilih dengan Sukacita

Megawati mengatakan, dirinya mencermati fenomena yang berkembang, bahwa Pilkada dijadikan momentum 'Unjuk Kekuasaan'.

Sebagai Presiden RI yang mengeluarkan aturan pertama soal pemilihan langsung, Megawati mengatakan dirinya punya pengalaman banyak menyangkut praktik memberikan hak seluasnya kepada rakyat untuk memiilih. Saat pertama kali dipraktikkan di pemilu 2004, Megawati kalah dalam pemilu.

"Saya ini penanggung jawab pemilu langsung. Dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tetapi netral," kata Megawati dalam pidatonya di pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang kedua, di kantor pusat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Megawati pun, ingat saat Ketua MK dipegang Jimly Asshiddiqie. "Saya ingat waktu itu, MK, ketuanya Pak Jimly nanya ke saya. Apakah mau gugat (hasil pemilu langsung) apa tidak? (saya jawab) Tidak lah. Kalau gugatan, mau berapa lama lagi? Karena bagi saya, yang penting rakyat sudah terpenuhi mendapatkan haknya memilih. Tidak seperti jaman sebelumnya (pilpres dengan sistem) perwakilan (di MPR)," kata Megawati.

Dan menurut Megawati, hingga saat ini, belum ada rakyat yang ingin mengubah sistem pemilihan langsung itu. Dan karena itu, jangan sampai hak rakyat tersebut berusaha dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan. "Nah sekarang, apakah rakyat mau dibodohi lagi? Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu yang sebenarnya. Biarlah rakyat memilih dengan sukacita," tegasnya lagi. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati, karena melihat berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan, karena dukungan terhadap calon tertentu.

"Bayangkan. Sekarang gile. Mbok udah lah. Udah mau selesai (kekuasaannya), ya selesai saja," kata Megawati yang diikuti riuh tepuk tangan. Dijelaskan Megawati, fenomena ini nampak jelas di Jakarta, Banten, Jawa tengah, Jawa Timur, Sumatera utara, dan lain-lain. Tampilnya kekuasaan tersebut ditangkap oleh MK, hingga lahirlah Keputusan No 60 dan 70 tahun 2024. Baginya, keputusan ini menjadi “Angin Segar Demokrasi”. Di mana banyak yang mengucapkan syukur dan menilai adanya campur tangan Tuhan yang menguatkan hati nurani hakim MK. 7 k22