Rekomendasi Belum Turun, Bagian Strategi

DENPASAR, NusaBali
Ini jawaban DPP PDIP soal belum keluarnya rekomendasi Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) untuk Pilgub Bali 2018. Wakil Ketua DPP PDIP, I Made Urip di Denpasar, Selasa (15/8) mengatakan belum keluarnya rekomendasi Cagub-Cawagub PDIP yang akan diusung di Pilgub Bali adalah bagian dari strategi partai.

Apa strateginya? Urip menyebutkan PDIP tak mau dibaca lawan-lawan politik (partai lain). Karena partai lain juga mengintip strategi PDIP.

“Ya boleh dibilang ini bagian dari strategi juga. Ya wajar saja. Partai-partai politik di Bali juga mengintip kita (PDIP, red),” tegas politisi asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ini. Urip mengatakan biasanya rekomendasi Cagub-Cawagub (Pilkada Provinsi) maupun Cabup-Cawabup, Cawali-Cawawali  (Pilkada Kabupaten/Kota) dikeluarkan pada H-6 bulan sebelum pendaftaran pasangan calon (Paslon) di KPU.

Namun karena ada hal-hal lain, termasuk menyangkut strategi partai akhirnya itu mengikuti peta politik di daerah. “Ya termasuk Bali, mungkin bisa detik-detik terakhir keluarnya,” ujar Urip. Anggota Komisi IV DPR RI membidangi pertanian dan kelautan ini mengatakan rekomendasi calon kepala daerah terbitnya detik-detik terakhir terjadi saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Tetapi ada juga yang terbitnya H-6 bulan pendaftaran di KPU. Kalau Bali kan bisa juga untuk membaca peta politik di daerah. Ya wajar. Kalau mau normatif H-6 bulan untuk lebih matangnya persiapan calon yang akan diusung. Tetapi ini kembali kepada keputusan DPP,” kata Urip. Sementara DPP PDIP kembali melakukan fit and proper test terhadap kandidat bakal calon kepala daerah dari Bali, Senin (14/8) di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.

Bocoran yang diperoleh NusaBali dari internal PDIP, dari Bali Bakal Cawagub PDIP, Putu Agus Suradnyana mengikuti uji kelayakan. Agus Suradnyana mengikuti uji kelayakan setelah pada uji kelayakan, Jumat (4/8) lalu tidak hadir. Agus Suradnyana mengalami kecelakaan sehingga harus tertunda hadir di DPP.

Pada, Jumat lalu kandidat yang ikut uji kelayakan adalah Bakal Cagub I Wayan Koster, Bakal Cagub Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Bakal Cagub Ni Putu Eka Wiryastuti. Sementara Bakal Cawagub yang ikut uji kelayakan adalah Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, dan I Gusti Agung Rai Wirajaya.

Koster adalah Ketua DPD PDIP Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang juga anggota Komisi X DPR RI. Sedangkan Ida Bagus Rai Mantra adalah Walikota Denpasar dari unsur independen. Sedangkan Eka Wiryastuti adalah kader senior PDIP yang menjabat Bupati Tabanan sejak 2010-2015 dan 2015 –sekarang.

Sedangkan Cawagub Cok Ace tokoh Puri Ubud Gianyar yang mantan Bupati Gianyar. Tjok Ace adalah calon independen yang memang melamar Cawagub. Sementara Rai Wirajaya adalah kader senior PDIP asal Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, yang kini anggota Fraksi PDIP DPR RI.

Sementara Agus Suradnyana politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang kini Bupati Buleleng. Made Urip kemarin membenarkan Agus Suradnyana ikut uji kelayakan menyusul yang lain. “Menyusul tidak apa-apa. Kan itu syarat sebagai calon di PDIP. Makanya boleh menyusul. Agus Suradnyana ikut uji kelayakan, Senin kemarin. Cuman saya tidak pantau, karena saya ada di Bali. Sekarang baru mau ke Jakarta,” beber Urip.

Yang melakukan uji kelayakan masih tetap Wakil Ketua DPP Bidang Buruh, Tani dan Nelayan Mindo Sianipar, Wakil Ketua DPP Bidang Pemuda Olahraga Syukur Nababan. Sementara Urip tidak ikut melakukan uji kelayakan karena dirinya mendapatkan tugas untuk calon di daerah lain.

Agus Suradnyana secara terpisah, dicegat NusaBali di sela-sela menemui Gubernur Made Mangku Pastika, di Kantor Gubernur Bali Niti Mandala Denpasar, Selasa (15/8) siang mengakui baru datang dari Jakarta mengikuti uji kelayakan. “Baru saya ikut fit and proper test. Uji kelayakan baru bisa sekarang kemarin saya sakit 2 pekan,” ujar mantan Ketua Komisi III DPRD Bali ini.

Agus Suradnyana mengungkapkan dirinya mengikuti mekanisme dan proses di PDIP saja. Sehingga tidak terlalu beban. “Saya hanya mengikuti syarat dalam proses di PDIP. Soal rekomendasi oleh DPP itu kan sepenuhnya oleh DPP. Kewenangan DPP melalui hak prerogatif Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” kata Ketua DPC PDIP Buleleng ini. *nat