nusabali

Massa Beratribut PKB Hendak Bubarkan Muktamar

PKB Minta Kapolri Usut Massa Aksi yang Ngaku Kader

  • www.nusabali.com-massa-beratribut-pkb-hendak-bubarkan-muktamar

MANGUPURA, NusaBali - Ratusan massa beratribut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar unjuk rasa dengan tujuan ingin membubarkan Muktamar VI PKB di Kawasan The Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Sabtu (24/8).

Kedatangan massa yang kompak mengenakan baju kaos berlogo PKB dan membawa spanduk dan poster itu dihadang polisi di Jalan Pratama, tepatnya di depan Lapangan Lagoon atau sekitar 1,5 kilometer dari lokasi digelarnya muktamar.

“Ya kami menuntut agar Muktamar PKB mesti dibubarkan,” kata salah seorang peserta aksi, Arwan, Sabtu kemarin.

Sejak siang massa aksi berbaju putih berlambang PKB, menggunakan udeng Bali, dan membawa spanduk partai berkumpul di sepanjang jalan masuk lokasi muktamar atau kongres tertinggi partai.

Kongres dijadwalkan mulai Sabtu petang, dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, namun massa aksi tetap menunggu dan sesekali memaksa masuk untuk membubarkan muktamar yang rencananya berlangsung hingga Minggu, 25 Agustus 2024.

Arwan mengatakan selain membubarkan kongres, target mereka juga adalah meminta Muhaimin Iskandar mundur sebagai ketua umum, sebab dinilai tidak sesuai dengan marwah awal dibentuknya PKB.
“Karena ini tidak sesuai, Muhaimin itu sudah tidak sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pendiri partai, Gus Dur,” ujarnya.

“Tidak sesuai amanah dari pendiri-pendiri partai, Muhaimin Iskandar seperti raja kecil di partainya yang bebas memecat dan memilih pengurus, banyak hal,” sambungnya.

Arwan mengatakan target mereka untuk masuk ke dalam Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), lokasi utama pertemuan, namun mereka terhalang oleh ratusan personel dari Polresta Denpasar dibantu pecalang.

“Kami bertahan, nanti kami lihat situasi, yang jelas tuntutannya bubarkan muktamar, ini ada yang dari Bali dan Jawa, harusnya bisa masuk tapi polisi tidak kasih,” kata dia.

Hingga pukul 19.00 Wita mereka masih bertahan di lokasi. Polisi yang jaga pun ikut bertahan di lokasi TKP. Situasi ini membuat jalan di kawasan yang padat lalu lintas itu macet. 

Pihak kepolisian yang jaga di lokasi enggan memberikan keterangan. Terlihat Kapolresta Denpasar Kombes Pol Wisnu Prabowo dan Karop Ops Polda Bali Kombes Pol Soelistijono.

Sebelumnya, Kamis (22/8), Kombes Pol Soelistijono menegaskan Polda Bali siaga amankan Muktamar PKB. Pengamanan dilakukan secara ketat karena pembukaan muktamar, Sabtu (24/8), dihadiri oleh Wapres KH Ma’ruf Amin. 

Sementara itu, Sekretaris Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya mengusut massa aksi yang mengaku kader partainya di dekat area pelaksanaan muktamar.

“Ini forum tertinggi PKB, dan ada indikasi penyusupan, bahkan potensi untuk membuat onar dalam acara utama. Oleh karena itu, kami minta aktor intelektualnya diusut sampai tuntas,” kata Huda.

Huda menyampaikan pengusutan aktor intelektual yang memobilisasi massa aksi penting agar menjadi pelajaran bagi pihak yang mengganggu pelaksanaan Muktamar VI PKB.

“Karena mereka berencana untuk membuat kegaduhan di bumi Bali yang kita cintai ini. Kami minta supaya aksi itu dibubarkan secepat-cepatnya karena mengganggu ketertiban umum, masyarakat yang ada di Bali, dan sekali lagi kami mempertegas, mereka semua bukan kader PKB dan bukan pengurus PKB, apalagi bagian dari peserta muktamar,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa massa aksi yang menggunakan atribut PKB di sekitar area muktamar diketahui bukan kader maupun pengurus PKB, bahkan peserta muktamar, berdasarkan hasil investigasi internal. Oleh sebab itu, dia meminta massa aksi tersebut untuk melepas atribut PKB yang dipakai.

“Karena mereka bukan pengurus dan bukan kader PKB, aksi ini sengaja ingin merusak citra dan suasana muktamar yang sudah luar biasa berjalan ini, dan enggak ada masalah apa-apa. Oleh karena itu, aksi mereka adalah penyusupan dari proses legal konstitusional pelaksanaan muktamar ini yang sudah mendapatkan izin dari pihak aparat kepolisian,” ujarnya. 7 ant, pol

Komentar