Bacawabup Karangasem Ismaya Jaya Ancam Laporkan yang Bermain Politik Uang
Kari Subali-Ismaya Jaya
Karisma
Pilbup Karangasem
Politik Uang
Serangan Fajar
Ismaya Jaya
Jero Bima
Satgas Anti Money Politic
AMLAPURA, NusaBali.com - Bakal calon Wakil Bupati Karangasem dari jalur perseorangan, I Ketut Putra Ismaya Jaya melempar peringatan bagi siapa saja yang bermain politik uang di Pilkada 2024.
"Kalau ada yang berani melakukan serangan fajar di Pilkada Karangasem, jangan salahkan kami melaporkan. Jangan main-main," kata Ismaya saat berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Peringatan itu disampaikan Ismaya melalui unggahan-unggahan video dan siaran langsung, sejak Jumat (23/8/2024) lalu di media sosial Facebook, dengan latar belakang backdrop berjargon 'Hajar Serangan Fajar' di lobi Gedung KPK.
Ismaya yang merupakan pasangan tandem bakal calon Bupati Karangasem I Wayan Kari Subali ini mengaku telah memiliki tim antisipasi politik uang. Pihaknya siap berpartisipasi mencegah intervensi uang untuk memobilisasi suara.
"Kami sudah punya timnya. Siapa pun orangnya, kami tidak peduli, akan kami laporkan," tegas Ismaya yang mengaku tengah mengurus berkas dan berdiskusi strategi penindakan serangan fajar di KPK.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Kari Subali-Ismaya Jaya (Karisma) I Ketut Rudia membeberkan, Ismaya ke Jakarta untuk mendalami proses pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.
Soal serangan fajar yang dibahas Ismaya, Rudia menuturkan bahwa Karisma memiliki Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic (Politik Uang). Satgas ini berkedudukan di seluruh kecamatan di Karangasem.
"Karisma punya Satgas Anti Money Politic yang dibentuk di kecamatan, jumlahnya 150 (anggota)," ungkap Rudia yang juga eks komisioner Bawaslu Bali ini kepada NusaBali.com, Selasa (27/8/2024).
Satgas inilah yang bakal bergerak mendeteksi perputaran uang mencurigakan di masyarakat jelang hari pencloblosan, 27 Agustus 2024. Politik uang jelas menyalahi aturan main pilkada dan merupakan tindak pidana pilkada.
Pusat Edukasi Antikorupsi KPK menjelaskan, serangan fajar adalah istilah umum/populer untuk praktik politik uang. Praktik ini disebut menjadi biang kerok politik berbiaya tinggi yang sudah membudaya dan mempengaruhi sistem politik demokrasi di tanah air.
Politik uang pun tidak diartikan secara sempit sebagai praktik pemberian uang jelang pencoblosan. Politik uang juga mencakup pemberian barang, jasa, atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di tahun politik, jelang pencoblosan, termasuk saat kampanye. *rat
Peringatan itu disampaikan Ismaya melalui unggahan-unggahan video dan siaran langsung, sejak Jumat (23/8/2024) lalu di media sosial Facebook, dengan latar belakang backdrop berjargon 'Hajar Serangan Fajar' di lobi Gedung KPK.
Ismaya yang merupakan pasangan tandem bakal calon Bupati Karangasem I Wayan Kari Subali ini mengaku telah memiliki tim antisipasi politik uang. Pihaknya siap berpartisipasi mencegah intervensi uang untuk memobilisasi suara.
"Kami sudah punya timnya. Siapa pun orangnya, kami tidak peduli, akan kami laporkan," tegas Ismaya yang mengaku tengah mengurus berkas dan berdiskusi strategi penindakan serangan fajar di KPK.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Kari Subali-Ismaya Jaya (Karisma) I Ketut Rudia membeberkan, Ismaya ke Jakarta untuk mendalami proses pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.
Soal serangan fajar yang dibahas Ismaya, Rudia menuturkan bahwa Karisma memiliki Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic (Politik Uang). Satgas ini berkedudukan di seluruh kecamatan di Karangasem.
"Karisma punya Satgas Anti Money Politic yang dibentuk di kecamatan, jumlahnya 150 (anggota)," ungkap Rudia yang juga eks komisioner Bawaslu Bali ini kepada NusaBali.com, Selasa (27/8/2024).
Satgas inilah yang bakal bergerak mendeteksi perputaran uang mencurigakan di masyarakat jelang hari pencloblosan, 27 Agustus 2024. Politik uang jelas menyalahi aturan main pilkada dan merupakan tindak pidana pilkada.
Pusat Edukasi Antikorupsi KPK menjelaskan, serangan fajar adalah istilah umum/populer untuk praktik politik uang. Praktik ini disebut menjadi biang kerok politik berbiaya tinggi yang sudah membudaya dan mempengaruhi sistem politik demokrasi di tanah air.
Politik uang pun tidak diartikan secara sempit sebagai praktik pemberian uang jelang pencoblosan. Politik uang juga mencakup pemberian barang, jasa, atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di tahun politik, jelang pencoblosan, termasuk saat kampanye. *rat
1
Komentar